Mataram, Garda Asakota.-
Untuk menjamin kebutuhan masyarakat pada sektor listrik, terutama untuk menggerakkan simpul-simpul ekonomi msayarakat, Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik di pulau Lombok dan Pukau Sumbawa. Salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker yang mampu memproduksi energi listrik sebesar 150 MW. Perusahaan listrik ini merupakan ikhtiar untuk mendukung proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB dan merupakan bagian dari proyek kelistrikan nasional sebesar 35.000 MW. Bahkan sistem kelistrikan di NTB terus mengalami peningkatan, berkat diresmikannya mobile power plant 2x25 MW oleh Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M. Si, saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem Kelistrikan Di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8/2017). Seperti disampaikan Karo Humas Pemprov NTB, H. Irnadi Kusuma, pada kesempatan itu Wagub menyampaikan dengan penambahan daya listrik ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan NTB, khususnya pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi produktif masyarakat. Karena listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang harus disediakan, mengingat hampir semua usaha memerlukan dukungan energi listrik.
Oleh karena itu, kata dia, Wagub mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Dan juga merawat serta memanfaatkan dengan baik aset-aset pembangunan yang telah diwujudkan. "Sehingga, pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dapat terus dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Karo Humas mengutip Wagub.
Pembangunan PLTGU Lombok Peaker diperoleh dengan terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur kegiatan pemanfaatan tata ruang yang bernilai strategis nasional tetapi belum termuat dalam RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan proyek PLTGU Peaker ini. "Wahub berharap pembangunan PLTGU ini rampung sesuai yang ditargetkan pada tahun 2018 mendatang," ujarnya.
Sebelumnya GM Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra Djarot Hutabri melaporkan adanya perubahan di organisasi Induk PLN sehingga PLN Nusra bergabung dengan Jawa Timur dan Bali, di mana sebelumnya PLN Nusra bergabung dengan regional Sulawesi. "Perubahan regional ini menunjukkan Nusra mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik di kawasan Nusra," ujarnya.
Selain itu, Djarot mengatakan Rakor ini memiliki 2 tujuan, pertama membangun sinkronisasi antara kebutuhan listrik konsumen dengan kemampuan PLN untuk menyediakan kelistrikan. Kedua, adanya tindak lanjut yang lebih detail terkait tentang pembangunan kelistrikan. "Rencananya dalam waktu 10 tahun PLN akan menambah kapasitas listrik sekitar 700 MW di wilayah Nusra, termasuk di Pulau Sumbawa," ucap Djarot. (GA. Imam*)
