Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur NTB, TGH. Muhammad Zainul Majdi, menggelar kegiatan mutasi dan melantik sejumlah pejabatnya pada gelaran mutasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB pada Senin (14/08) di Gedung Graha Bhakti Pemprov NTB. Total pejabat yang terkena mutasi itu yakni 177 orang dengan rincian pejabat Eselon II sejumlah lima (5) orang, Eselon III berjumlah 52 orang dan Eselon IV sebanyak 120 orang. Dan ada 9 orang pejabat baik itu pejabat yang berasal dari Eselon III maupun Eselon IV tidak mendapatkan jabatan karena akan memasuki batas usia pensiun.
Adapun nama-nama pejabat Eselon II yang terkena mutasi itu yakni DR. Ir. Manggaukang,M.M., sebelumnya Karo Perekonomian Setda dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur da Pembangunan. Ada DR. Ir. H. Abdul Hakim, MM., sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTB dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Sementara Rusman, SH., MH., yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB dimutasi menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTB. Ada juga Dr. Ashari, SH.,MM., yang sebelumnya menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik dipercayakan menjadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Dan Drs. H. Lalu Saswadi, MM., sebelumnya menjadi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan dipercayakan menjabat sebagai Kadis Koperasi UKM.
Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH., saat menyampaikan sambutannya mewakili Gubernur NTB mengatakan bagi ASN ditempatkan dimanapun dan diposisi apapun haruslah dapat diterima dengan baik, tulus dan ikhlas. “Ini juga menunjukan kepada kita semua bahwa tidak ada sesuatu pun yang tetap karena pasti akan melalui perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya,” kata Wagub Amin.
Pihaknya berharap, seiring dengan telah disahkannya APBD Perubahan TA. 2017 maka program-program yang telah direncanakan haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan pencapaian target-target secara kualitatif maupun secara kuantitatifnya dengan maksimal.
“Evaluasi juga harus terus dilakukan terhadap setiap pelaksanaan program yang dilakukan khususnya terhadap realisasi keuangannya. Ini sudah bulan Agustus atau sudah memasuki pertengahan tahun sehingga kita harapkan nanti pada bulan November dan Desember sudah tidak ada lagi program-program mengejar jam tayang sebab jika itu terjadi maka ini tidak baik bagi kualitas program yang kita laksanakan. Cukup waktu bagi kita untuk melaksanakan setiap program itu dengan cepat atau dengan akselerasi. Masalah ada kendala dalam pelaksanaan program itu, maka saya kira sudah menjadi tugas rutin kita untuk kita atasi secara bersama-sama,” pesan Wagub.
Pihaknya juga berharap agar dalam pelaksanaan setiap program harus bisa dilakukan langkah koordinasi yang baik dengan pihak Kabupaten atau Kota terutama dengan Bupati dan atau Walikota. “Dan harus bisa dipastikan bahwa koordinasi itu adalah produktif bagi kita atau bagi Provinsi dan bagi Kabupaten/Kota sehingga kita bisa pastikan agar setiap kewenangan daerah yang dialihkan ke Provinsi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” timpalnya. (GA. Imam*).
