 |
| Foto: Kepala Satuan Unit (Korsub) Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda. |
Mataram, Garda Asakota.-
Dari sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 ini, ada sekitar 275 data pengaduan masyarakat yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Satuan Unit (Korsub) Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, saat menyampaikan materi sosialisasi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jum’at 12 Agustus 2017 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD NTB, jenis pengaduan masyarakat yang masuk di KPK itu yakni yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, Non Tindak Pidana Korupsi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penyuapan dan tindak perbuatan curang.
Adapun data pengaduan masyarakat yang masuk di KPK RI mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017 berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB ini yakni Kabupaten Bima ada 22 total pengaduan (tahun 2014 ada 3, 2015, 8 pengaduan, 2016 10 pengaduan, dan 2017 ada 1 pengaduan). Kota Bima total pengaduan masyarakat yakni 15 data pengaduan yakni tahun 2014 ada 8 pengaduan, 2015 ada 3 pengaduan, 2016 ada 4 pengaduan dan 2017 nol pengaduan. Kabupaten Dompu total pengaduan masyarakat ada 13 pengaduan, yakni tahun 2014 ada 4 pengaduan, 2015 ada 5 pengaduan, 2016 ada 4 pengaduan dan 2017, nol pengaduan.
Kabupaten Lombok Barat, total 37 pengaduan yakni tahun 2014 ada ada 12 pengaduan, 2015 ada 18 pengaduan, 2016 ada 7 pengaduan dan 2017 nol pengaduan. Kabupaten Lombok Tengah, total ada 17 data pengaduan yakni tahun 2014, ada 8 pengaduan, 2015 ada 6 pengaduan, 2016 ada 1 pengaduan, dan 2017 ada 2 pengaduan. Kabupaten Lombok Timur, total ada 14 data pengaduan yakni tahun 2014 ada 6 pengaduan, 2015 ada 5 pengaduan, 2016, ada 3 pengaduan dan 2017 nol pengaduan. Kabupaten Lombok Utara total ada 12 pengaduan yakni tahun 2014 ada 3 pengaduan, 2015 ada 4 pengaduan, 2016 ada 4 pengaduan, dan 2017 ada 1 pengaduan. Kota Mataram total pengaduan masyarakat ada 106 data pengaduan yakni tahun 2014 ada 54 data pengaduan, 2015 ada 22 pengaduan, 2016 ada 24 pengaduan, dan 2017 ada 6 pengaduan.
Kabupaten Sumbawa, total ada 21 pengaduan yakni 2014 ada 8 pengaduan, 2015 ada 6 pengaduan, 2016 ada 7 pengaduan, dan 2017 nol pengaduan. Dan Kabupaten Sumbawa Barat, ada total 18 Pengaduan, yakni tahun 2014 ada 7 pengaduan, 2015 ada 1 pengaduan, 2016 ada 9 pengaduan dan 2017 nol pengaduan.
Kepada wartawan, Asep Rahmat Suwanda, mengatakan pada prinsipnya semua pengaduan itu akan diproses oleh KPK. “Ada yang diawalnya diproses oleh KPK dan pada akhirnya diserahkan ke aparat penegak hukum di NTB untuk dituntaskan. Dan ada juga yang langsung ditangani oleh KPK. Dan ketika pengaduan itu dalam tahapan penyelidikan maka prinsipnya tidak dapat kami ekspose,” ujarnya.
Asep Rahmat juga mengatakan tidak semua pelaporan korupsi yang dilaporkan ke KPK itu masuk kategori yang bisa langsung ditangani oleh KPK. “Kalau pelaporan korupsinya itu misalnya hanya dilakukan oleh Kepala Dinas (Eselon II). Maka KPK itu tidak punya kewenangan untuk memproses pelaporannya. Karena dia bukan kategori penyelenggara Negara yang bisa ditangani oleh KPK. Nanti kalau KPK menangani pelaporan itu, maka Pra Peradilan sudah pasti KPK akan dikalahkan. Kasus-kasus yang masuk kategori itu biasanya KPK akan teruskan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan. KPK hanya melakukan tindak supervisi saja,” terangnya.
Sementara yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota di NTB yang sedang ditangani oleh pihak KPK saat sekarang ini, kata Asep, tidak bisa diekspose oleh pihaknya. “Kalau belum ada ekspose ke public, artinya itu prosesnya masih dalam proses penanganan internal. Kita tidak bisa buka berdasarkan UU Hukum Acara. Nanti kalau sudah ada tersangka sudah pasti akan diumumkan,” tandasnya. (GA. Imam*).
