 |
| Ir. Busrah Hasan |
Mataram,
Garda Asakota.-
Anggota Komisi II Bidang
Perekonomian DPRD NTB, Ir. Busrah Hasan, MM., menyesalkan kurangnya
keberpihakan Pemerintah Provinsi NTB dalam menggarap potensi unggulan PIJAR Pemerintah
yakni budidaya rumput laut.
“Padahal potensi rumput laut ini
masuk kedalam kategori program unggulan pemerintah dan potensinya terhampar
dari Ampenan hingga ke ujung Sape sana. Namun sayangnya kenapa Pemprov NTB
hanya menganggarkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk penguatan salah satu
program unggulan ini?,” kritik politisi Golkar yang juga mantan Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB ini kepada wartawan media ini, Selasa
(23/08).
Dengan alokasi anggaran sebesar
Rp500 juta itu, pihaknya mengaku sangat pesimis program unggulan ini dapat
berkembang di NTB. Padahal menurutnya, potensi budidaya rumput laut ini sangat
berdaya guna dalam meningkatkan aspek perekonomian masyarakat NTB.
“Padahal yang namanya program
unggulan itu semestinya harus menjadi program prioritas yang harus diperhatikan
secara sungguh-sungguh oleh pihak Pemprov NTB. Kenapa ditetapkan menjadi
program unggulan kalau tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pihak
Pemerintah,” sesal Busrah.
Pihaknya menyarankan kepada Pemprov
NTB agar lebih memberikan ruang yang besar kepada pimpinan SKPD terkait untuk
membangun koordinasi dengan pihak Pempus dalam mendatangkan anggaran penguatan
dan pengelolaan budidaya rumput laut ini.
“Jika Pemprov memiliki kendala
anggaran, maka solusinya adalah pihak Pemprov harus bisa memberikan ruang
sebesar-besarnya kepada pihak SKPD untuk membangun koordinasi dengan pihak
Pempus. Jadi pihak SKPD itu bisa menjual gagasannya di Kementerian untuk
mendapatkan anggaran yang lebih besar guna mengelola dan mengembangkan program
unggulan rumput laut ini. Jadi pak Gubernur harus bisa memberikan izin bagi
Kepala SKPD nya untuk hal ini. Apalagi saya dengar pihak SKPD kesulitan untuk
mendapatkan izin Gubernur terkait dengan soal ini. Maka jangan dibatasi ruang
gerak SKPD ini untuk melobbi anggarannya ke pusat,” ujarnya kritis.
Kelemahan
lain dari Pemprov NTB menurutnya adalah tidak menempatkan para pejabatnya
sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. “Ini juga yang menjadi kendala
sehingga potensi-potensi ini tidak bisa digarap secara baik. Saya melihat
banyak orang-orang hebat di Pemerintah tidak difungsikan oleh Pemerintah
sehingga banyak potensi perikanan dan kelautan kita yang tidak bisa tergarap
secara baik,” tandasnya. (GA. Imam*).
