Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, H. Raden Nuna Abriadi, S.Ip., menyarankan agar pihak Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi NTB, harus lebih banyak memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa. “Saya berharap agar Pemerintah Provinsi dapat lebih proaktif dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa ini dan juga dapat membuat suatu program yang dapat membantu terjadinya penguatan pengelolaan Dana Desa dengan mengadakan program pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa,” ujar pria yang akrab disapa Raden Nuna ini kepada sejumlah wartawan, Senin (21/08), di ruang Komisi I DPRD NTB.
Sebagai sebuah bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam membidangi masalah Pemerintahan Desa ini, Raden Nuna, sangat berharap DPMPD ini benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas itu sesuai dengan nomenklaturnya. “Program-program yang dirancangnya itu haruslah betul-betul memberi penguatan terhadap Pemerintahan Desa agar terwujud Pemerintahan Desa yang baik. Jadi kami sangat berharap DPMPD ini betul-betul dapat menyusun suatu program yang dapat menguatkan tata kelola Pemerintahan di Desa,” cetus pria yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB ini.
Program-program penguatan Pemerintahan di Desa itu, lanjut Raden Nuna, ada banyak. Bisa berupa pemberian pelatihan dan pembinaan tentang bagaimana tata kelola keuangan Pemerintahan Desa yang baik, membuat pilot project di masing-masing Desa, pemberian reward bagi Pemerintahan Desa yang masuk kategori bagus dalam pengelolaan ADD. “Jadi DPMPD itu benar-benar membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintahan Desa. Namanya sebuah Dinas Pemerintah yang membidangi terhadap soal Pemdes maka harus banyak kegiatan yang mengarah pada terjadinya penguatan SDM di Pemdes. Jadi DPMPD itu tidak hanya mengelola soal internal birokrasinya saja,” kata Raden Nuna.
Asal hal ini konsern dilakukan, lanjutnya, maka segala apa yang menjadi problem yang ada seperti kemiskinan, pengangguran, soal kesenjangan infrastruktur, soal rendahnya SDM, akan bisa terselesaikan dengan baik. “Sebab infrastruktur yang dibangun di desa itu memiliki multiplier effect bagi sektor lain seperti membuka keterisoliran masyarakat dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat yang ujungnya dapat meningkatkan IPM daerah dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran,” tandasnya. (GA. Imam*).
