 |
| Foto: H. Syafriansyah, S.Sos. |
Mataram, Garda Asakota.-
Isu kekeringan menjadi salah satu isu prioritas disamping isu perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, yang menjadi focus perhatian para wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Provinsi NTB, khususnya yang berasal dari Dapil VI Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang wakil rakyat yang berasal dari Kota Bima, H. Syafriansyah, S.Sos., tahun ini permintaan untuk dilakukannya pengeboran air dalam atau bor air kanada, dari masyarakat yang berasal dari dapil VI ini cukup tinggi guna mendapatkan air minum di masa kekeringan ini.
“Akibat hantaman banjir yang melanda masyarakat Kota Bima beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat disana yang membutuhkan supply air bersih ini untuk kebutuhan konsumsi mereka. Ada beberapa titik di wilayah Kota dan Kabupaten Bima serta Dompu itu yang membutuhkan pengeboran air dalam, untuk menunjang kebutuhan air minum mereka. Insya Alloh dengan adanya dana aspirasi Dewan nanti, aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini akan coba kita perjuangkan pada momentum APBD Murni melalui SKPD,” ungkap pria yang juga merupakan Ketua DPC PPP Kota Bima ini kepada wartawan, Jum’at (25/08), lalu.
Dalam menunjang kebutuhan masyarakat yang saat sekarang ini sangat membutuhkan air bersih, pihaknya sangat berharap pihak Pemerintah Daerah melalui leading sector terkait dapat menanggulangi secara intens akan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini. Senada dengan Syafriansyah, Wakil Rakyat dari Dapil VI lainnya, Misfalah, juga berharap agar Pemerintah Daerah dapat segera mendorong dilakukannya penggalakan budaya menanam pohon ditengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya kekeringan pada masa-masa yang akan datang. “Alangkah baiknya saat sekarang ini, Pemerintah Daerah kembali mengalakkan program reboisasi hutan-hutan yang gundul yang ada di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Disamping kesadaran untuk menanam, diperlukan juga kesadaran untuk menjaga apa yang telah ditanam. Itu juga harus digalakkan untuk mengantisipasi terjadinya kembali kekeringan dimasa-masa yang akan datang,” cetus politisi Partai Demokrat NTB ini.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, tercatat sebanyak 318 desa terdampak kekeringan dan tersebar ke 71 Kecamatan di Sembilan (9) Kabupaten/Kota di NTB kecuali Kota Mataram. Sementara jumlah penduduk yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2017 ini adalah sebanyak 127.940 kepala keluarga atau 640.048 jiwa.
Menurut Misfalah, reboisasi dan penghentian perambahan huta menjadi solusi jitu dalam mengatasi dampak kekeringan kedepannya. Pohon yang ada di hutan itu, menurutnya, dapat berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air saat musim hujan tiba dan dapat dimanfaatkan ketika musim kering. “Reboisasi dan menjaga apa yang ditanam kembali itu harus berasal dari komitmen semua pihak. Utamanya adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah pegunungan atau kawasan hutan itu. Jika ini tidak segera dilakukan, maka Dareah akan sangat sulit keluar dari krisis air ini,” tandasnya. (GA. Imam*).
