Mataram, Garda Asakota.-
Kritik pedas salah seorang anggota DPRD NTB dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Raihan Anwar, yang meragukan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan ditanggapi oleh Wakil Gubernur NTB, HM. Amin, SH., dengan mengatakan naiknya angka kemiskinan bukan hanya karena faktor lemahnya kinerja Pejabat semata. “Persoalan naiknya angka kemiskinan itu bukan hanya karena faktor lemahnya kinerja pejabat saja. Akan tetapi itu juga bisa disebabkan oleh adanya faktor eksternal seperti Tarif Listrik Naik atau pencabutan subsidi, faktor kebijakan pusat, bencana alam, lambatnya distribusi barang. Jadi jangan hanya menyalahkan kebijakan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota saja,” kata Wagub Amin yang juga merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi NTB ini kepada sejumlah wartawan usai menghadiri Acara Rapat Paripurna DPRD NTB di Kantor DPRD NTB, Senin (24/07).
Wagub Amin juga mengakui adanya peningkatan masyarakat miskin itu dan menyetujui jika hal itu perlu mendapatkan perhatian atau koreksi dari Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. “Dimana rentang kendali kemiskinan itu paling dekat dengan Kabupaten/Kota. Jadi kita dorong pihak Kabupaten/Kota itu untuk menuntaskan aspek kemiskinan di daerah,” timpal Wagub. Pemprov NTB sendiri menurutnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 Trilyun yang disebar di sejumlah SKPD lingkup Provinsi NTB digunakan untuk melakukan intervensi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar bisa menekan naiknya angka kemiskinan. “Namanya juga tim koordinasi yah tugasnya mengkoordinasikan sinergitasnya dengan Pemkab/Pemkot,” ujarnya.
Pihaknya berjanji akan segera
melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap apa saja yang menjadi potensi meningkatnya angka kemiskinan di NTB. “Jika faktornya adalah lemahnya kinerja Pejabat. Maka mari kita lakukan evaluasi atau nanti akan kita berikan insentif bagi mereka dalam memacu kinerjanya jika itu adalah faktor penyebabnya,” ujarnya. (GA. Imam*).
