 |
| Mori Hanafi, SE, M. Comm |
Mataram, Garda Asakota.-
Aparat penegakan hukum diharapkan lebih mengedepankan aspek pendekatan persuasif dalam
menghadapi dan menangani isu serta persoalan radikalisme agama yang saat ini terjadi di dalam
masyarakat.
“Perlu pendekatan yang lebih persuasif dari semua institusi termasuk aparat penegak hukum dalam menyikapi persoalan radikalisasi di dalam masyarakat kita. Deradikalisasi itu hanya bisa terwujud jika semua pihak termasuk juga masyarakat yang ada disekitar kita sama-sama saling memberikan pemahaman yang baik kepada seseorang yang dianggap cenderung radikal dalam memahami sesuatu,” terang pria yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (19/06).
Munculnya stempel radikalisme didalam masyarakat saat ini, menurutnya, bisa jadi juga karena dipengaruhi oleh faktor ikut-ikutan yakni karena terlanjur mengikuti pengajian atau kegiatannya atau pun karena mungkin pernah mengirimkan uang untuk keperluan si terduga karena itu kerabatnya lalu kemudian dianggap berpahamkan radikalisme.
“Padahalkan belum tentu juga dia itu berpahamkan radikal. Sehingga akibat dari terlalu cepat memberikan stempel seperti ini dampaknya adalah munculnya citra negative pada daerah kita sendiri yang sedang menggalakan program pariwisata. Oleh karena itu, kita sangat berharap agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang lebih persuasif dalam menghadapi isu radikalisme di Bima pada khususnya maupun di NTB pada umumnya,” terang pria yang dikenal ramah ini.
Masyarakat Bima itu, menurutnya, memiliki salah satu filosofi hidup yakni apa yang kerap disebut dengan “Kalembo Ade”, yang memiliki makna yang sangat luas dan mendalam yang harus kita jadikan dasar pegangan dalam menjinakan radikalisasi ‘ikut-ikutan’ ini. “Artinya kita berharap terhadap orang-orang yang keterlibatannya itu hanya ikut-ikutan ini, jangan langsung dicap sebagai teroris. Sebab kalau seseorang sudah langsung dicap seperti itukan akan menjadi suatu beban psikologis bagi dia dalam menghadapi kehidupan di lingkungannya. Dan ketika dia makin tertekan, maka justru hal ini justru akan menjadi wabah yang bisa menjangkiti orang lain dan akan membuat kita semua semakin sulit dalam melakukan upaya deradikalisasi,” jelasnya.
Aspek lain yang menurutnya lebih penting dalam menghadapi berkembangnya faham radikalisme itu menurutnya adalah bagaimana pemerintah daerah bisa mendorong terwujudnya peluang usaha dan ekonomi bagi masyarakat. “Mereka yang tersangkut dalam faham radikalisme inikan adalah kebanyakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga harus ada dorongan dari pemerintah untuk menciptakan peluang kerja dan usaha bagi mereka. Mewujudkan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat ini untuk menghindari munculnya faham radikal ini semestinya harus terus digalakkan oleh Pemerintah.
Meskipun ada beberapa program yang berkaitan dengan hal itu seperti program menciptakan ratusan ribu wirausaha baru, namun program seperti ini belum dijalankan secara serius. Begitupun dengan program sejuta sapi, pada periode kedua kepemimpinan ini sepertinya sudah tidak terdengar lagi,” tandas pria yang juga merupakan salah satu kandidat Bakal Calon Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023 ini. (GA. Imam*)
