Mataram, Garda Asakota.-
Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi NTB menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk terlebih dahulu mengadakan pemetaan dan kajian secara komprehensif terhadap rencana pemangkasan enam (6) ribu guru honorer yang mengabdi di SMA/SMK sepuluh Kabupaten/Kota se-NTB dengan alasan efisiensi anggaran.
“Pemetaan dan kajian secara komprehensif itu terutama mengenai kebutuhan riel terhadap tenaga pengajar dan juga untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan dalam proses belajar mengajar karena sepanjang yang kami ketahui saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar khususnya sekolah-sekolah yang terletak dipelosok daerah,” saran FPG sebagaimana disampaikan oleh H. Lalu Darma Setiawan, SH., pada saat Rapat Paripurna ke-II DPRD Provinsi NTB, Jum’at (12/05).
FPG menyatakan tidak sependapat jika alasan pemangkasan itu dikarenakan oleh karena ketiadaan anggaran karena jika Pemprov menginginkan adanya efisiensi anggaran maka hal itu bisa dilakukan oleh Pemda Provinsi dengan melakukan evaluasi beberapa item pembiayaan yang khususnya tidak menyentuh sektor riel seperti item anggaran perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dan item-item lainnya.
“Namun, apabila hasil kajian itu mendukung diperlukannya evaluasi, maka FPG mendesak agar untuk guru honorer yang tidak diakomodir nantinya dapat diberikan kebijakan khusus untuk tetap mengabdi dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan kebutuhan riel akan tenaga pengajar,” timpalnya.
Sebagaimana diketahui, semenjak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Pemda Provinsi diberikan kewenangan oleh UU untuk mengambil alih kewenangan mengurus dan mengelola SMA/SMK yang sebelumnya diurus oleh pihak Kabupaten/Kota. Namun karena didalam UU tersebut, hanya mengatur kewenangan penyerahan salah satunya adalah mengurus Nasib Guru ASN, sementara menyangkut nasib Guru Honorernya tidak diatur secara jelas dalam UU itu, maka nasib guru honorer yang selama ini nyaman ketika diurus oleh daerah, kini nasibnya menjadi terkatung-katung bahkan terancam diberhentikan.
Berdasarkan data PGRI total jumlah guru honorer SMA/SMK se NTB itu adalah sekitar 9.721 orang yang tersebar di sekolah Negeri maupun Swasta di NTB. Meski Pemda Provinsi akan mengakomodir keberadaan guru honorer itu, namun tidak semuanya bisa terakomodir. Rencananya pihak Pemda Provinsi akan memangkas sekitar 6000 orang guru honorer itu dan hanya mengakomodir sedikit dari total 9.721 orang guru honorer. Alasan pihak Pemda Provinsi melakukan hal itu adalah alasan efisiensi anggaran. (GA. IAG*).
