 |
| Ilustrasi |
Kepala Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, H. Mansyur, mengeluhkan adanya keterlambatan pembayaran gaji aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten Bima. Diduga, telatnya pencairan gaji ini karena terbentur SPJ pelaksanaan administrasi desa Tahun Anggaran 2016. "Hal ini menjadi beban bagi aparatur Desa beserta Kades ketika hal ini tidak terealisasi. Apalagi berapa sich besarnya gaji kita, sampai saat ini belum juga cair," keluhnya.
Pihaknya mengaku, sementara pihaknya saat ini lagi menyelesaikan administrasi penggunaan anggaran 2016 lalu. Telatnya SPJ tahun 2016, diakuinya sangat menghambat pembangunan 2017. "Bagaimana mengurus administrasi dan merancang pembangunan tahun 2017, pelaporan administrasi tahun 2016 saja belum selesai," kesalnya seraya mengeluhkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menuntaskan SPJ tersebut seperti tenaga yang terbatas. Padahal diakuinya secara regulasi pengelolaan anggaran Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, akan tetapi sesungguhnya yang terjadi itu bukan begitu melainkan Pemerintah Kabupaten yang menentukan cara pengelolaannya. "Memang sesuai dengan usulan Desa akan tetapi faktanya Pemerintah Daerah sangat kuat intervensinya. Memang pengelolaan berdasarkan usulan Desa akan tetapi harus menunggu Peraturan Bupati, misalnya Drainase yang kita anjurkan Pos Anggaran sebesar Rp300 Juta, setelah di cek pihak dinas terkait anggarannya ditetapkan Rp150 juta, tetapi uangnya keluar berdasarkan disposisi Pemerintah Daerah. Ini sama saja pengelolaannya oleh Pihak Pemerintah Daerah walaupun kita sebagai pelaksananya. Bagaimana bisa dikatakan Pemerintah Desa selaku pihak pengelola kalau masih kayak begini mekanismenya dari pemerintah daerah," cetusnya. (GA. Marlin*)
