Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, menegaskan jika ingin membangun NTB ini secara ekonomi, maka harus bisa dipastikan bahwa aspek perencanaan itu secara holistic baik secara langsung maupun tidak langsung tidak berkontribusi dalam memperbesar ruang ketimpangan social dan ekonomi dalam masyarakat.
“Saya minta kepada semua SKPD termasuk Wagub dan Sekda untuk mereviuw dan mengevaluasi kembali semua produk-produk kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam tingkatan SK Gubernur atau Peraturan Gubernur bahkan Perda atau sekalipun itu adalah SOP di tingkat SKPD-SKPD, apakah ada dari peraturan-peraturan tersebut yang menciptakan kesenjangan dalam tingkat masyarakat kita,” tegas pria yang akrab disapa TGB ini saat menyampaikan sambutan dalam acara Lokakarya Pencapaian MDGs di NTB dan Tantangan Menuju SDGs kerjasama Smeru Institute dengan Pihak Bappeda Provinsi NTB, Selasa (07/03) di Kantor Gubernur NTB.
TGB juga mengingatkan jajarannya agar Usaha Kecil Menengah yang digeluti oleh masyarakat kecil tidak boleh dibebankan dengan pengenaan biaya-biaya baik berupa ijin dan retribusi yang justru makin membebankan Usaha yang ingin dibangun oleh masyarakat. “Ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak bersemangat untuk berusaha karena merasa tidak mendapatkan fasilitasi yang cukup dari Pemda,” ingatnya.
Dalam setiap pertemuan dengan Bupati dan Walikota serta Ketua-Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-NTB, Gubernur mengaku kerap mengingatkan agar jangan sampai dalam pemberian perijinan itu langsung maupun tidak langsung memperbesar tingkat ketimpangan dalam masyarakat. “Contohnya seperti dalam pemberian ijin pembangunan retail-retail modern. Ini nyata terlihat di Pulau Lombok dan saya lihat juga di Pulau Sumbawa sudah mulai terlihat bahwa retail-retail modern itu seperti sengaja “ditempatkan” di pusat-pusat perdagangan rakyat, yang sebelumnya disitu masyarakat sekitarlah yang berperan aktif menjadi actor-aktor utama untuk perkembangan ekonomi,” ujarnya.
Tugas utama pemerintah itu ditegaskan oleh Gubernur adalah untuk mengurangi adanya kesenjangan didalam masyarakat. “Kita lupa bahwa norma didalam kita melaksanakan pembangunan adalah tidak boleh kita sebagai perangkat Negara berkontribusi langsung didalam menciptakan atau memperbesar ketimpangan. Justru tugas kita adalah bagaimana regulasi dan kebijakan yang kita keluarkan dapat mengurangi tingkat kesenjangan yang ada didalam masyarakat,” tandasnya. (GA. IAG*).
