Dalam rangka fasilitasi rencana aksi (Renaksi) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Walikota Bima, HM. Qurais, diundang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Jakarta, Jumat 27 Januari 2017. Acara tersebut difasilitasi oleh Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kabag Humaspro, Armin Farid, S.Sos, melalui Kasubag Pemberitaan, Ruslan, S.Sos, menjelaskan bahwa pada kesempatan itu, Bupati Bima memaparkan kronologis bencana, data kerusakan dan sejumlah renaksi untuk penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bima.
Umi Dinda (Sapaan akrab Bupati Perempuan pertama di NTB ini, red) memaparkan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi sejak tanggal 19 Desember 2016 menyebabkan debit air naik di Kecamatan Wawo, Sape, Wera, Ambalawi dan Langgudu.
Saat itu, kata dia, terjadi kejenuhan tanah dalam menyerap air karena area vegetasi berkurang akibat perladangan liar dan alih fungsi hutan dan lahan. "Disamping itu terjadi penyempitan dan pendangkalan Daerah Aliran Sungai (DAS)," ungkap Bupati Bima.
Data kerugian yaitu 52 unit fasilitas umum rusak, 18 unit fasilitas social rusak disamping infrastruktur. Selain itu, terdapat 32 sarana perkantoran pemerintah juga terkena dampak. 5 kecamatan terpapar banjir yaitu Wawo, Ambalawi, Wera, Langgudu dan Sanggar dengan 337 unit rumah rusak dengan rincian 81 unit rusak berat, 111 unit rusak sedang 145 unit rusak ringan. Total kerugian banjir di Kabupaten Bima baik di 5 kecamatan maupun di wilayah kecamatan lainnya adalah Rp719.217.638.134,- dengan rincian kerugian di sektor perumahan mencapai Rp30.321.270.000. Kerugian infrastruktur mencapai Rp575.457.932.120, kerugian Sosial Rp13.074.314.500, kerugian Ekonomi mencapai Rp80.107.572.820 dan kerugian lintas sector mencapai Rp20.526.548.286. Dalam rapat yang juga mendengarkan arahan dari Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB itu, Bupati Bima mengharapkan dukungan semua pihak untuk recovery pasca bencana di Kabupaten Bima. Penataan dan penanggulangan wilayah hulu mutlak diperlukan untuk mengantisipasi bencana-bencana berikutnya. (GA. Jack*)
