FITRA NTB: Capaian Dibawah 45 persen
Mataram, Garda Asakota.-
FITRA NTB kembali menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun disinyalir memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk. Hingga akhir triwulan I, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 persen dari target masing-masing SKPD. Dalam keterangannya, Sekjen FITRA NTB menjelaskan, SKPD tak hanya lamban mengajukan lelang, ada juga sejumlah SKPD yang lamban mencapai target serapan anggaran.
“Berdasarkan hasil analisis kami terkait kinerja keuangan seluruh SKPD di Pemprov NTB hingga triwulan I 2015, terdapat 10 SKPD yang paling buruk kinerja keuangannya. Bahkan ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang ditetapkan,” ungkap Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, melalui siaran persnya, Selasa (27/4).
Ervyn menyayangkan masih ada SKPD yang berkinerja loyo. Padahal Gubernur NTB berkali-kali menyatakan akan bertindak tegas terhadap SKPD berkerja loyo. Apalagi target yang menjadi tolak ukur masing-masing SKPD telah disesuaikan dengan tren kemampuan realisasi SKPD beberapa tahun sebelumnya.
Jika dilihat dari data hasil analisis FITRA NTB, terdapat 10 SKPD dengan predikat kinerja Keuangan Paling buruk, lima diantaranya di bawah 40 persen, yaitu peringkat paling buruk pertama ditempati oleh Biro Administrasi Kesra NTB dengan capaian terhadap target hanya 20,12 persen dari target. Kemudian diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian target 26, 64 persen dari taget awal. Selanjutnya RSUP NTB dipeurutan ketiga 30% dari target. Biro Umum di posisi keempat dengan 36,57 persen.
Berikutnya Dikpora diurutan kelima dengan capaian 36,97 persen dari target. Dari lima urutan paling buruk itu, RSUP memperlihatkan kinerja paling memprihatinkan karena berdasarkan target diantara semua SKPD lingkup pemprov NTB, merupakan SKPD dengan patokan target terendah (20,92 persen) setelah Dinas Perkebunan (20,20 persen).
“Kita berharap kepada Pak Wakil gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa SKPD yang kita anggap belum maksimal dalam menjalankan kinerja keuangannya ini,” kata Ervyn.
Ervyn juga mengkritik pemerintah daerah yang hanya bisa gertak sambal saja. “Kalau pemprov serius mau berbenah, ayo tunjukkan ke public keseriusannya. Kalau begini terus, nanti di triwulan berikutnya tak akan banyak berubah,” tantang Ervyn.
Dia berharap di semester berikutnya Pemprov bisa mengendalikan kinerja bawahannya agar bekerja maksimal. “Khususnya SKPD-SKPD yang masih berkinerja buruk tersebut,” tandas Ervyn, ditemani Divisi Kampanye dan Advokasi FITRA NTB, Deni Hartawan. (GA. Imam*)
Mataram, Garda Asakota.-
FITRA NTB kembali menyoroti capaian kinerja serapan anggaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Tak hanya lelet menyelesaikan proses lelang, sejumlah SKPD pun disinyalir memperlihatkan kinerja serapan keuangan yang buruk. Hingga akhir triwulan I, terdapat 10 SKPD dengan serapan keuangan di bawah 50 persen dari target masing-masing SKPD. Dalam keterangannya, Sekjen FITRA NTB menjelaskan, SKPD tak hanya lamban mengajukan lelang, ada juga sejumlah SKPD yang lamban mencapai target serapan anggaran.
“Berdasarkan hasil analisis kami terkait kinerja keuangan seluruh SKPD di Pemprov NTB hingga triwulan I 2015, terdapat 10 SKPD yang paling buruk kinerja keuangannya. Bahkan ada SKPD yang capaiannya hanya 20 persen dari target yang ditetapkan,” ungkap Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, melalui siaran persnya, Selasa (27/4).
Ervyn menyayangkan masih ada SKPD yang berkinerja loyo. Padahal Gubernur NTB berkali-kali menyatakan akan bertindak tegas terhadap SKPD berkerja loyo. Apalagi target yang menjadi tolak ukur masing-masing SKPD telah disesuaikan dengan tren kemampuan realisasi SKPD beberapa tahun sebelumnya.
Jika dilihat dari data hasil analisis FITRA NTB, terdapat 10 SKPD dengan predikat kinerja Keuangan Paling buruk, lima diantaranya di bawah 40 persen, yaitu peringkat paling buruk pertama ditempati oleh Biro Administrasi Kesra NTB dengan capaian terhadap target hanya 20,12 persen dari target. Kemudian diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian target 26, 64 persen dari taget awal. Selanjutnya RSUP NTB dipeurutan ketiga 30% dari target. Biro Umum di posisi keempat dengan 36,57 persen.
Berikutnya Dikpora diurutan kelima dengan capaian 36,97 persen dari target. Dari lima urutan paling buruk itu, RSUP memperlihatkan kinerja paling memprihatinkan karena berdasarkan target diantara semua SKPD lingkup pemprov NTB, merupakan SKPD dengan patokan target terendah (20,92 persen) setelah Dinas Perkebunan (20,20 persen).
“Kita berharap kepada Pak Wakil gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa SKPD yang kita anggap belum maksimal dalam menjalankan kinerja keuangannya ini,” kata Ervyn.
Ervyn juga mengkritik pemerintah daerah yang hanya bisa gertak sambal saja. “Kalau pemprov serius mau berbenah, ayo tunjukkan ke public keseriusannya. Kalau begini terus, nanti di triwulan berikutnya tak akan banyak berubah,” tantang Ervyn.
Dia berharap di semester berikutnya Pemprov bisa mengendalikan kinerja bawahannya agar bekerja maksimal. “Khususnya SKPD-SKPD yang masih berkinerja buruk tersebut,” tandas Ervyn, ditemani Divisi Kampanye dan Advokasi FITRA NTB, Deni Hartawan. (GA. Imam*)
