-->

Notification

×

Iklan

DPRD Dompu: Informasi Publik, Bukan Barang Rahasia

Thursday, April 23, 2015 | Thursday, April 23, 2015 WIB | 0 Views Last Updated 2015-04-23T00:00:58Z
Kabupaten Dompu, Garda Asakota.-
Sebagai pejabat publik yang baik dan profesional harusnya seorang Pejabat dapat melayani siapapun dengan sebaik mungkinm bukannya menunjukkan sikap yang arogan dan tidak beretika  terhadap publik, apalagi terhadap wartawan yang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis.
Menyikapi adanya oknum Pejabat yang tidak bersahabat dengan wartawan, sejumlah DPRD Kabupaten Dompu angkat bicara.
Mereka mengatakan, bila ada oknum Pejabat bersikap seperti itu, maka tidak patut menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. “Harusnya pemerintah itu mengucap kan terima kasih terhadap media (wartawan, red), karena bagaimanapun, media adalah mitra. Setiap proses pembangunan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan Tambora Menyapa Dunia (TMD) juga tidak bisa dipisahkan dari peran-peran media pers,”  kata salah satu anggota DPRD Dompu, Ikhwayuddin AK, S.Sos, kepada wartawan.
Disayangkannya bila masih ada oknum Pejabat atau Pimpinan SKPD yang tertutup untuk memberikan informasi berkaitan dengan kedinasan. “Kegiatan TMD misalnya, jika ada publik atau pers yang menanyakan bagaimana realisasi anggarannya, yah, silahkan dijelaskan secara terbuka.
Apa susahnya sih, informasi publik itu bukan merupakan suatu barang yang harus dirahasiakan. Tak hanya media massa, semua lapisan masyarakat juga berhak mengetahuinya, seperti RKA kegitan TMD. Mestinya, SKPD memberikan tanggapan sesuai dengan yang dipertanyakan publik, ,” sela Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Sirajuddin. SH.
Sejauh ini pihak DPRD belum melihat secara detail laporan kegiatan akhir dari pertanggung-jawaban kegiatan Disbudpar.  Bukan hanya aspek alokasi anggaran yang dipertanyakan, namun pertanyaan yang mengarah kepada substansi kegiatan TMD bagi kepentingan daerah.
“Kepentingan untuk daerah ini apa, kalau Mandalika Resort memiliki komitmen APBN yang luar biasa besarnya yaitu selama tujuh tahun. Dan mestinya komitmen seperti itu harus juga berlaku untuk daerah,” cetus Ikhwayudin alias Boy.
Diakuinya, sebagian masyarakat menilai kegiatan TMD yang dihelat tanggal 11 April lalu terkesan menghabiskan anggaran yang besar seperti dikeluhkan para petani.
“Kenapa anggaran sekian milyar itu harus digelontorkan ke TMD, sementara harga produksi petani belum mendapatkan kejelasan,” tandasnya. (GA. Akbar*)

×
Berita Terbaru Update