Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani tambak dan tercapainya swasembada garam konsumsi secara Nasional.
Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI terus berupaya meningkatkan produktifitas dan kualitas garan di hulu dengan menerapkan teknologi yang mudah diterima masyarakat melalui teknologi Geoisolator.
Di tingkat kabupaten Bima, kata Kabag Humas dan Protokol, M. Chandra Kusuma AP, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sabtu (18/4) melakukan Rembug Daerah kegiatan PUGAR tahun anggaran 2015 di aula Kalaki Kecamatan Palibelo.
Seperti dijelaskan Kadis DKP Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma, yang saat itu didampingi Kepala Bappeda, Ir. Indra Jaya, menjelaskan bahwa istilah “Sosialisasi” tidak ada lagi digunakan.
Rembug Daerah yang secara khusus mengundang camat Bolo, Monta dan Lambu, Kades Darussalam, Tangga Baru, Soro dan Sanolo serta para Kepala UPTD Kelautan di ketiga kecamatan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan PUGAR. Selain itu, kata dia, rembug yang juga menghadirkan kelompok geoisolator pada 4 desa lokasi PUGAR dan konsultan tersebut ditujukan untuk mendapatkan masukan dari peserta bagi penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program, sehingga pelaksanaan di lapangan lebih efisien dan tepat sasaran.
Terkait Program PUGAR, pada tahun 2015, secara Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan berlokasi pada 40 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bima dan menjadi salah satu dari 9 daerah sentra pengembangan garam.
“Kita menyadari bahwa PUGAR pada rentang waktu 2010-2014 telah berhasil meningkatkan produksi garam, namun dari aspek kualitas produksi belum optimal, dan kita yakin pada tahap II yang berlangsung 2014-2019, peningkatan produksi untuk memenuhi swasembada garam nasional dapat dipenuhi,” jelasnya.
Dihadapan 26 peserta, lanjut Kabag Humas, Kadis Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa jika sebelumnya, pola bantuan PUGAR melalui pendekatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), maka mulai 2015 diarahkan pada kelompok masyarakat yang telah terindentifikasi untuk pengadaaan sarana dan prasarana pengembangan garam, namun memasuki program PUGAR tahap II tahun 2015, tidak ada lagi BLM karena peningkatan produksi sudah dicapai. Saat ini, masalah yang dihadapi dan perlu segera ditangani adalah rendahnya kualitas garam dan belum memenuhi kualitas untuk garam industri.
Pendekatan tahun ini yaitu penyediaan gudang penampungan garam, peningkatan insfrastruktur, dan saluran irigasi tambak, ini penting untuk memperlancar transportasi produksi garam, juga memperlancar aliran air yg masuk ke tambak.
Disamping itu, koordinasi dengan SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas PU dan Perindag akan lebih diintensifkan. Dengan cara ini maka secara bertahap akan mampu meningkatkan produksi dari 15 hari panen menjadi 3 hari sekali.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya, mengatakan, program PUGAR merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan ada beberapa kegiatan terkait di kabupaten Bima yang masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Perindang dan Dikes.
Menurutnya, kegiatan PUGAR merupakan kolaborasi lintas sektoral dan diharapkan pada tahun 2019 mendatang, petani garam sudah mandiri dan memiliki kompetensi yang mapan dalam tatakelola tambak garam. PUGAR yang berlokasi pada enam kecamatan pesisir yaitu Lambu, Monta, Langgudu, Palibelo, Woha dan Bolo sebagai wilayah pesisir memiliki potensi lahan tambak.
Garam sudah lama diproduksi di Kabupaten Bima dan mencapai 500 ribu ton dan yang mampu dikelola pengusaha sekitar 120 ribu ton. “Untuk itu, diharapkan pada rentang waktu tahun 2015-2019 ada solusi agar 380 ribu ton garam yang belum tertangani akan bisa dijual,” tandas mantan Kepala Dinas Peternakan ini. (GA. 212*)
