-->

Notification

×

Iklan

Bawaslu NTB Pantau Mobilisasi Massa Jelang Pemilihan Bupati Bima

Monday, February 2, 2015 | Monday, February 02, 2015 WIB | 0 Views Last Updated 2015-02-02T00:09:36Z
Bima, Garda Asakota.-
Semaraknya para calon Bupati Bima yang mencari dukungan partai sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kendaraan politik untuk bersaing memperebutkan kursi nomor satu di Kabupaten Bima juga menarik perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB. Ketua Bawaslu NTB, Bambang Haryono, kepada media massa disela-sela pantauannya pada saat  pendaftaran Calon Bupati Bima ke DPD PKS Kabupaten Bima Jumat (30/1),
menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dinamika jelang pilkada yang akan dihelat di Kabupaten Bima.
“Kapasitas kami sekarang bukan menyalahkan, tapi dari sudut pandang kami di Bawaslu walaupun ini belum dalam tahapan Pilkada tetapi kami sangat berkepentingan untuk para pejabat terutama incumbent itu untuk menjaga netralitas para abdi Negara jangan sampai ada kesan ini belum masuk tahapan sudah ada indikasi ke arah mobilisasi, kami disini ingin tekankan bahwa stabilitas demokatisasi itu mari kita jaga dan memberikan contoh yang baik, menjaga sportifitas jangan sampai yang belum membolehkan sudah dibolehkan, gejala-gejala seperti ini jangan sampai menjadi pemicu terjadinya kecemburuan social pada perhelatan Pilkada mendatang.
Sekali lagi kami dalam posisi ini memang tidak ada kewenangan kami karena memang masih belum masuk dalam tahapan Pilkada,” ungkapnya panjang lebar.
Menurutnya, kalau dilihat dari keberadaan aparat Pol. PP, ibu-ibu PKK dan symbol-simbol pemerintahan lainnya ini dipergunakan ini merupakan suatu indikasi awal. Kami tidak mengetahui apa motif dibalik ini semua. “Jangan sampai apa yang dipertotonkan pada hari ini justru mencuatnya besok pada saat Pilkada nanti dimana para PNS ini menjadi cikal bakal menjadi tim sukses, jangan sampai hal yang terjadi .
Kami sangat menghormati kalau PNS ini mengatas namakan diri sebagai masyarakat biasa, silahkan  tidak jadi persoalan. Tetapi atribut-atribut pemerintah janganlah dipertontonkan seperti mobil-mobil plat merah, seragam-seragam, jadi disini kami hanya mengingatkan saja jangan sampai ini menjadi pemicu awal terjadinya konflik pada tahap Pilkada akan mulai digelar. Mari kita menjaga marwah seorang abdi Negara pada posisinya apalagi nantinya akan memilih calon yang terbaik untuk memimpin daerah ini nantinya,” ajaknya.
Sebagai Bawaslu pihaknya tidak ingin Kabupaten Bima didalam pemetaan Nasional itu menjadi titik topik rawan, dan tidak ingin hal ini terjadi akibat dari gerak-gerik yang tidak menunjukan sportifitas.
“Kami berharap tidak hanya tim sukses maupun calon kandidat tetapi kita semua untuk berangkat dari demokrasi yang baik jangan sampai kita mengutamakan arogansi yang nantinya berdampak buruk pada pertumbuhan demokrasi itu yang kami tidak harapkan. Kedepannya kalau hal ini dibiarkan akan merajalela, ini yang kami khawatirkan,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu NTB juga mengingatkan di dalam Undang-Undang sekarang itu tidak boleh ada mutasi enam bulan sebelum dan setelah pelantikan kepala daerah.
“Kenapa ada undang-undang yang seperti itu, ini semua untuk mendeteksi birokrat yang terlibat jangan sampai menjadi ajang balas dendam orang yang menang, hal ini merupakan ruh dari amanat pasal tersebut untuk merem para abdi Negara ini ini supaya berjalan lurus difitrahnya sesuai dengan garisnya semula dan untuk kita semua,” tegasnya.
Untuk ini semua sebagai catatan awal sebelum pelantikan dan hal ini sebagai referensi pihaknya untuk membuat peta titik rawan pelanggaran di Kabupaten Bima. “Besok setelah kami dilantik ini merupakan tugas awal kami yang utama bahwa tadi kami telah ada foto-foto itu yang akan kami kawal ketat benar tidak birokrat-birokrat atau PNS-PNS yang terlibat sekarang. Kami akan terus memantau untuk menjaga demokrasi ini berjalan dengan baik di atas rel undang-undang yang berlaku,” tegas Ketua Bawaslu NTB. (GA. 321*)

×
Berita Terbaru Update