Proyek rehabilitas dan perbaikan DAM cabang So Tolo Kara Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dipertanyakan oleh warga setempat. Proyek yang dikerjakan awal bulan Desember, salah satunya dikeluhkan lantaran tidak adanya papan informasi proyek sebagaimana amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008. Bukan hanya warga setempat yang tidak mengetahui sumber dan pemilik proyek tersebut, bahkan Kadis PU Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (7/1), juga tidak mengetahui akan keberadaan proyek tersebut. “Tidak ada proyek embung (DAM) di Madapangga, nanti saya cek dulu ke staf,” katanya.
Namun setelah diklarifikasi ke staf, Nggempo memastikan tidak adanya proyek DAM di lokasi tersebut. “Proyek DAM tidak ada, tapi kalau proyek saluran ada, anggarannya Rp100 juta. Mungkin itu proyek Provinsi,” duganya.
Ketua LPMD Desa setempat, Abbas M. Saleh, juga mempertanyakan pekerjaan proyek rehab DAM Cabang-4 So Tolo Kara tersebut. Mestinya, kata dia, setiap hadirnya proyek semacam itu pemerintah desa harus tahu agar dalam pelaksanaanya masyarakat juga bisa ikut andil dalam mengawal dan mensukseskannya.
Dia mengaku, keberadaan proyek itu diketahui pihaknya melalui pembicaraan warga dari mulut ke mulut. “Meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan bahwa setiap pekerjaan proyek harus dilaporkan ke pemerintah desa tapi setidaknya ada jalur koordinasi yang jelas. Kita tidak pernah dika barkan terkait dengan adanya proyek itu, kita sesali karena tidak pernah dikordinasi biar kita sama-sama ikut mengawal agar pekerjaan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Apalagi itu menyangkut kebutuhan masyarakat,” cetusnya. Hadirnya proyek perbaikan DAM diakui sangat menguntungkan masyarakat setempat. Bila dikerjakan dengan baik, maka jelas akan menambah volume air untuk kebutuhan petani.
Namun pekerjaan itu disesalkannya karena daun pintu air yang harusnya lebih besar, tapi malah malah diganti dengan pintu air ukuran 80 centi meter (cm), sementara kedalamanya tiga meter dan itu sanggat tidak layak untuk di pakai dalam bendungan. “Kita sesali hasil pekerjaan khusus kaitan dengan pintu airnya, karena anggaran dalam pekerjaan itu cukup besar. Menurut informasi yang saya dengar, anggarannya sekitar Rp140 juta,” katanya.
Sementara itu, M. Ali. H. Mahmudin, salah satu masyarakat setempat yang disebut-sebut warga sering mengawasi pelaksanaan proyek tersebut mengakui bahwa pelaksanaan proyek itu dimulai sekitar awal bulan Desember 2014 dengan model perbaikan lantai susun dua, pembuatan sayap kiri kanan, perbaharui tembok badan bendungan dan pengadaan pintu air.
Sejak dikerjakan bulan Desember lalu, saat ini hampir realisasi fisiknya hampir rampung dan saat ini masih ada penambahan perbaikan sayapnya.
Saat ditanya keberadaan CV Pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut, M. Ali justru tidak menegetahuinya. “Sampai saat ini saya tidak mengetahui nama CV yang mengerjakan proyek karena hanya disuruh untuk menjadi pengawas harian di lapangan dan sekaligus untuk melakukan pengadaan bahan serta penentuan tukang. Begitupun dengan papan informasi yang seperti biasanya setiap ada pelaksanan proyek tidak dipasang,” akunya. (GA. 777/212*)
