Puluhan aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan diri Persatuan Mahasiswa NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, Selasa (6/1). Aksi ini terkait dengan kasus dugaan penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos, terhadap Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
Ikwan selaku Korlap aksi dalam pernyataannya mengatakan, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Nukrah terhadap Kades Rupe serta melakukan pengrusakan pada kantor desa tersebut merupakan tindakan kriminal dan merusak institusi lembaga dewan sebagai pembela rakyat itu sendiri.”Bukannya membela rakyat, justru menganiaya rakyat, apalagi yang dianiaya tersebut adalah seorang kepala desa yang merupakan panutan masyarakat,” kesal Ikwan, dalam orasi yang dijaga belasan aparat dari Polres Kota Mataram.
Para aktivis menuding aparat Kepolisian dari Polres tidak serius menuntaskan kasus tersebut, padahal laporan dari korban sudah ada beserta bukti serta hasil visum dari rumah sakit. “Lantas apa lagi alat bukti yang dibutuhkan sehingga sampai detik ini pelaku masih berkeliaran dan menikmati berbagai fasilitas Negara sebagai anggota DPRD Bima,,” tanyanya.
Sementara itu, massa juga mendesak, TGH. Zainul Mazdi, selaku Ketua DPW Partai Demokrat NTB harus segera bersikap untuk memberikan rekomendasi agar kader yang sudah dinyatakan sebagai tersangka bermasalah tersebut dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota Partai De mokrat serta melakukan pergantian dengan menempatkan kader yang lebih baik untuk menjadi anggota DPRD Kabuaten Bima.
Sebelum mengakhiri orasinya, Ikwan membacakan point dari pernyataan sikapnya yang antara lain, mendesak kepada aparat Kepolisian dari Polda NTB untuk segera menahan Nukrah karena sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiyaan terhadap Kades Rupe.
Mendesak Gubernur NTB selaku Ketua DPW Demokrat untuk sesegera mungkin mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap yang bersangkutan dan segera mengganti posisi anggota dewan yang dipegangnya dengan kader yang lebih baik. Jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, massa mengancam akan turun dengan kekuatan massa yang jauh lebih besar lagi.
Sementara, Nukrah, S. Sos, menanggapi santai terkait dengan desakan aksi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa. “Saya memandang itu hak masing-masing elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Itu hak demokrasi,” ucapnya.
Seperti kerap dinyatakannya, Nukrah yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, sudah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus yang dialaminya kepada proses hukum dan partai.“Saya serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan partai.
Menyangkut partai, kami siaplah menerima sikap apapun dari DPD maupun DPP, saya yakin partai lebih paham dan sebagai kader saya akan loyal kepada partai,” tegasnya. Disinggung apakah sudah ada upaya klarifikasi yang dilakukannya kepada pihak DPD Partai Demokrat?,
Nukrah mengaku baru-baru ini sudah menghadap Muhammad Zakki Mubarak (Demokrat NTB) untuk mengklarifikasi persoalan yang dihadapinya. “Saya sudah laporkan kronologis kejadiannya secara tertulis, dan akan disampaikan ke DPD,” tandasnya ramah. (GA. Joni*)
