Gagalnya pengadaan mobil dinas (mobdis) Ketua Dewan Kota Bima oleh Bagian Umum Pemkot Bima melalui APBD-P Kota Bima tahun anggaran 2014 lalu, rupanya tidak dipersoalkan oleh Ketua DPRD Kota Bima, Feri Sofiyan, SH.
Kepada wartawan, Feri mengaku dirinyalah yang secara tegas menolak rencana pengadaan mobil dinas baik untuk Ketua maupun Wakil Ketua, meskipun anggarannya sudah tertuang dalam rencana APBD.
“Saya sendiri yang menolak, karena kendaraan yang sekarang masih layak dipakai dalam rangka penghematan anggaran,” ujar Ketua DPRD Kota Bima, via Ponselnya dari Jakarta, Rabu (7/1).
Dia mengaku mobil yang dipakainya sejak saat menjadi Wakil Ketua Dewan periode sebelumnya, masih dirasakan nyaman dan layak pakai. “Tidak semuanya harus pakai mobil baru, kalau kita merasa masih nyaman, apa salahnya kita pakai mobil yang ada. Apalagi kondisi medan di wilayah Kota Bima tidak terlalu sulit dijangkau, jadi kita sendiri yang menolak pengadaan mobil baru,” tuturnya. Meski demikian, politisi yang juga Ketua DPD PAN Kota Bima ini, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Eksekutif yang sebelumnya memberikan perhatian kepada pimpinan dewan masa bhakti 2014-2019.
“Walaupun sudah sempat dianggarkan, kita ucapkan terima kasih atas apresiasi pihak eksekutif. Kita masih merasa nyaman dengan mobil yang ada, alangkah baiknya anggaran untuk perencanaan itu selanjutnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat banyak seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya,” ucapnya.
Senada dengannya, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syahbuddin, juga secara pribadi tidak berkeinginan dan berharap mengganti mobil sekarang dengan yang baru.
Diakuinya, kendaraan dinas milik pimpinan dewan saat ini masih laik untuk lima tahun akan datang. “Apalagi kita biasa pakai gerobak pak, nyaman-nyaman saja. Apalagi rute yang kita jangkau tidak sampai 10 km,” imbuhnya. Melihat kondisi rute di wilayah Kota Bima, Syahbuddin meyakini mobil yang dipakainya masih laik untuk lima tahun kedepan. “Kalau saya pribadi nggak perlu, kita penuhi dulu hak rakyat,” tegasnya singkat. (GA. 212*)
