Antisipasi Gangguan Pemilu 2014, Bupati Bima Gelar Rakor

Bima, Garda Asakota.-

Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD, DPRD bulan April 2014 menda­tang,  Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima dan FKPD Kabupaten Bima, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilu 2014, Senin (24/2) di aula Kantor Bupati Bima. Rakor yang secara khusus mengundang para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bima ini dimak­sudkan untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam rangka menyong­song Pemilihan Umum 9 April mendatang.

Selain camat dan kades, Rakor juga dihadiri Kapolres Kabupaten Bima AKBP Ekawana, S.Ik, Wakapolresta, Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dan Kasi Intel Kejari.

Dihadapan 191 Kepala Desa dan 18 Camat,  Bupati H. Syafrudin, dalam arahan­nya memaparkan instruksi terkait persiapan pelaksanaan Pemilu. Agar Pemilu sukses, Kepala Desa diharapkan menghimbau warga­nya supaya pada tanggal 9 April mendatang bisa memberikan hak suaranya dengan baik.  Pasalnya pemilu Legislatif yang akan digelar bulan April 2014 menda­tang sangat penting dan menentukan bagi bangsa Indonesia. Sebab, tahun ini merupa­kan momentum pesta demokrasi terbesar yang selalu diadakan 5 tahun sekali, yaitu pemilihan anggota legislatif pada bulan April dan pemilihan presiden pada bulan Juni mendatang. Pemilu 2014 ini tentu menjadi pelipur lara bagi siapa saja yang menginginkan perubahan di negeri ini.

Berbagai harapan masa depan hadir dalam benak masyarakat, kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, pendidi­kan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjamin, penurunan angka korupsi dan lain sebagainya. Bahkan angan-angan ini semakin menjadi-jadi ketika hampir semua parpol yang terlibat menjan­ji­kan apa-apa yang dicita-citakan oleh rakyat melalui Televisi, koran-koran bahkan spanduk-spanduk yang terpampang di jalan-jalan. Pada kesempatan itu juga H. Syafrudin juga mengatakan bahwa disisa kepemimpinanya yang hanya 18 bulan dari waktu 5 tahun memimpin, dirinya berharap tidak terjadi polemik tentang keberadaan Wakil Bupati yang akan mendampinginya.

Menurut Bupati yang baru 5 hari dilantik ini, bila aturan mengharuskan dirinya memiliki Wakil sebagai pendamping maka biarlah itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus dipolemikkan. Dan apabila tidak ada aturan yang menghendakinya tanpa Wakil Bupati-pun H. Syafrudin bisa membawa Kabupaten Bima mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan 5 tahun lalu bersama Alm. H. Ferry Zulkarnain, ST.

Sementara itu, Kapolres Bima AKBP. Ekawana, S.IK dalam sambutannya mene­gaskan pentingnya Komunikasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga ling­kungan masing masing sehingga tercapai setuasi dan kondusi lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif. Kapolres mencon­toh­kan karena terjadi kesalahpahaman telah sering menimbulkan instabilitas daerah misalnya perkelahian antar kampung.

Yang sering terjadi di kabupaten Bima ialah saling serang antara Renda dan Ngali. Akibat dari peristiwa yang sumbernya hanyalah masalah komunikasi memakan korban jiwa, tidak hanya itu pembangunan daerah pun terhambat.

125 Peserta Ikuti Pembinaan Politik dan Kebangsaan

Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas) Kabupaten Bima menggelar pembinaan Politik bagi 125 orang dari 18 Kecamatan. Pelaksana Tugas Kepala Bakesbangpol Linmas Kabupaten Bima, H. Sumarsono,  SH, MH,  mengemu­kakan bahwa pembinaan ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di bidang politik.  Kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan, pema­haman dan kesamaan persepsi aparatur daerah dan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan aparatur dalm melaksanakan tugas dan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Salah seorang narasumber, Drs. H. Rusydi, M.Si, memaparkan, tahun 2014 ada­­ lah tahun politik maka, pendidi­kan Politik yang digelar pada ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menyongsong politik di Kabupaten Bima. Pria yang juga Kabag Tata Peme­rintahan Setda Kabupaten Bima ini menje­laskan saat ini Kabupaten Bima bah­kan bangsa Indonesia masih dalam masa transisi menuju sistem politik yang demokratis. Pembangunan politik pada dasarnya memiliki dua dimensi yakni membangun kultur dan struktur politik.

Membangun kultur berarti kita berupaya menumbuh kembangkan sikap politik yang demokratis dengan mengedepankan sikap dan tata cara berpolitik yang santun dan beretika sesuai dengan budaya bangsa yang luhur dan menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Sedangkan membangun struktur politik berarti kita berupaya mengembang­kan kelembagaan politik yang ada agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu partai politik sebagai pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi memiliki peran sangat penting dan strategis sehingga upaya peningkatan kualitas partai politik merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan.

Lebih lanjut H. Rusdi mengungkapkan pelaksanaan ajang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada maupun legislatif tidak jarang selalu berakhir ricuh bahkan sampai ada tindakan anarkis, pemicunya pun tidak jauh beda yaitu tidak puas akan kinerja KPU ataupun ada dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu calon.faktor utama penye­babnya adalah masih rendahnya pen­didikan politik masyarakat. Kenapa dika­takan demikian, menurutnya, sosia­lisasi yang selama ini banyak dilakukan hanya sebatas ajakan untuk ikut berpa­tisipasi dalam pemilu dan cara mencoblos atau mencontreng yang baik.(  Seharusnya tidak sebatas itu, ada juga hal yang lebih penting yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu.

Sosialisasi tentang pemilu hanya dilakukan di tempat-tempat terbatas bagaimana akan mendapatkan hasil yang optimal, seharusnya sosialisasi tersebut dilaksanakan langsung kepada masyarakat karena pendidikan politik juga penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Selama ini masyarakat terlebih yang di daerah hanya tahu kapan waktu dan tempat pencoblosan, tetapi pemahaman tentang pemilunya sendiri masih kurang, sehingga wajar jika ada kisruh hingga ada kejadian anakis dalam setiap kali pemilihan umum. (GA. 212*)