soundsystem juga termasuk hal yang cukup urgen di lapangan. Kondisi ini sangat berbeda dengan PHBI di Kabupaten/Kota lainnya, yang mendapatkan kucuran dana ratusan juta bahkan hingga milyaran rupiah dari Pemerintah Daerah.
“Harusnya anggaran dikucurkan oleh Pemkot Bima melalui PHBI itu termasuk penyewaan soundsystem, karena salah satu factor penentu lancarnya hajatan umat Islam tersebut adalah bagaimana bisa menghadirkan sound yang baik. Apalagi lokasi shalat Id di lapangan terbuka,” cetus salah satu jamaah Idul Fitri, belum lama ini.
Biasanya yang terjadi, kata dia, penyewaan soundsystem dibebankan kepada panitia lokal yang ditunjuk oleh PHBI. Namun karena tidak ada dana, panitia lokal biasnya menggunakan dana hasil kotak amal untuk pembayaran penyewaannya.
Kondisi ini sudah terjadi sejak sekian tahun lamanya. “Mau bagaimana lagi, terpaksa dana hasil kotak amal yang dipakai karena tidak ada anggaran khusus dari PHBI untuk penyewaan soundsystem, dan operasional lainnya seperti petugas Bilal, dan petugas kotak amal, sisanya kalau ada, masuk kas masjid setempat,” akunya.
Mestinya, kata dia, dalam setiap perayaan Hari Besar Islam seperti Idul Fitri maupun Idul Adha’, PHBI sudah merencanakan secara matang kebutuhan mata anggarannya tanpa harus mengganggu hasil kotak amal. Apalagi di Kota Bima hajatannya hanya di 24 titik pelaksanaan hari raya,” cetusnya seraya menyarankan kepada pihak PHBI Kota Bima, agar kedepannya bisa memperjuangkan tambahan anggaran ke Pemkot Bima.
Menanggapi hal ini, Ketua PHBI Kota Bima, H. Ahmad, S. Ag, yang dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya, Senin (19/8), justru belum mengetahui besaran anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot Bima untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1434 Hijriyah. “Sampai saat ini kami belum mengetahui jumlahnya, karena yang mengurus anggaran itu adalah H. Imran di Bagian Kesra Kota Bima,” katanya. Diakuinya bahwa, jumlah lokasi untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kemarin sebanyak 24 titik. Padahal sebenarnya, kata dia, awalnya hasil keputusan untuk lokasi sholat Id kemarin hanya empat titik, dengan anggaran sebanyak Rp15 juta. “Namun saat itu ada perubahan jadi 24 titik. Dari sekian titik dibagi rata, ada yang dianggarkan Rp100 ribu hingga Rp150.000, per titik, itu bagi lokasi Id yang di luar, sementara yang di dalamnya masing-masing Rp500.000,” jelasnya.
H. Ahmad, mengaku khusus untuk pembayaran honor Khatib dan Imam shalat Id di 24 titik itu, ditanggung semua oleh pihak PHBI Kota Bima melalui Bagian Kesra Kota Bima. Sedangkan, untuk penyewaan soundsystem atau pengeras suara langsung dibayar oleh masing-masing Korlap (panitia local, red).
“Untuk pembayaran kepada masing-masing Khatib dan Imam sampai saat ini masih dibagikan oleh Pak Imran. Saya sarankan agar menanyakan langsung pada Pak Imran karena yang mengetahui anggaran itu adalah pak Imran,” tegasnya.
Pihaknya mengakui dalam pelaksanaan Idul Fitri kemarin, baru mendapatkan laporan hasil kotak amal empat titik shalat Idul Fitri yakni, diantaranya lapangan Merdeka, Pahlawan, dan kantor Walikota Bima, dengan total terkumpul sebesar Rp9 juta. Sementara untuk tempat lainnya, dia tidak mengetahuinya.
Harusnya, kata dia, pihaknya selaku Ketua PHBI Kota Bima mendapatkan laporan resmi penggunaan dana oleh masing-masing panitia, akan tetapi hingga saat ini belum ada laporan. “Begitu pula dengan anggaran yang terkumpul dari Kotak Amal di 24 titik. Makanya kami ada rencana untuk melakukan pemanggilan terhadap semua panitia guna mengevaluasi sumber keuangan baik dari anggaran yang dikucurkan oleh Pemkot maupun dengan uang yang ada pada kotak amal,” imbuh mantan Pegawai Kemenang Kota Bima yang memilih hijrah ke Bagian Kesra Pemkot Bima ini. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, H. Imran Bagian Kesra Kota Bima yang berusaha dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, belum berhasil dihubungi. (GA. 355*)
