Bima, Garda Asakota.-
Empat orang guru yang berstatus se¬bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA Negeri-2 Lambu Kabupaten Bima terlibat dalam menuntut pembayaran gaji/honor selama lima bulan terakhir belum terbayar¬kan oleh pihak sekolah. Keterlibatan empat guru PNS ini diketahui dalam surat ter¬tanggal 1 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bima dengan perihal surat permohonan
peninjauan permasalahan pada SMAN-2 Lambu yang telah ditandatangani bersama oleh sekitar 28 orang guru dan staf yang berstatus honorer dan sukarela. Diantara nama-nama honorer dan suka¬rela itu, terdapat nama ke-empat guru PNS. Mereka adalah, Drs. Rider, Drs. Hurman, Nur Oja, S.Pd (ke-tiganya bersertifikasi), dan Syamsurijal, M.Pd. Selain guru-guru PNS tersebut, ada juga guru-guru dan staf yang berstatus Honorer Daerah (HONDA) yang ikut terlibat di dalam penandatanganan surat yang di antaranya adalah Iskandar, S.Pd, Marten, S.Pd, M. Saleh, S.Pd, dan Abdul Ajis, selebihnya adalah para guru sukarela. Padahal masih ada cara-cara yang jauh lebih terhormat kalau hanya sekedar meminta atau menuntut gaji/honor dari sekolah, seperti misalnya berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah atau bendahara sekolah setempat dan sama-sama menghitung kemampuan anggaran sekolah, berapa banyak uang yang masuk serta dibelanjakan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Demikian juga dengan pos anggaran untuk gaji/honor guru dan staf sudah ada atau tidak di dalam rencana anggaran belanja (RAB) sekolah, semuanya perlu dicermati secara profesional. Sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memaju¬kan dunia pendidikan semestinya masih banyak langkah-langkah yang lebih baik untuk ditempuh bersama, tidak harus mengadukan kepada Bapak Bupati melalui surat yang ditandatangani bersama. Meski pada akhirnya banyak di antara mereka yang tidak mengaku tanda tangan sendiri di dalam surat itu. Menurut salah seorang guru PNS SMA Negeri 2 Lambu, Makhrus, S.Pd.I, semestinya para guru dan staf tidak perlu terlalu jauh melayangkan surat kepada Bapak Bupati Bima hanya sekedar menuntut gaji/honor dari pihak sekolah, cukup berkomunikasi dengan pimpinan. “Masa cuma tuntut gaji/honor kok sampai bersurat ke Bupati segala itu hanya membuat malu nama sekolah saja, apalagi guru-guru yang sudah PNS dan HONDA kan masih ada cara lain,” cetusnya. Lebih lanjut Makhrus mengungkapkan bahwa yang diketahuinya selama ini adalah sumber utama anggaran di SMAN 2 Lambu adalah dari uang komite (dari orang tua siswa, Red) yang pemasukannya sangat terbatas maklum dengan penghasilan rata-rata orang tua siswa hanya dari bidang pertanian. Dengan asumsi perhitungan jumlah siswa hanya 461 orang (kelas X, XI, dan XII) masing-masing siswa diwajibkan bayar komite Rp.650.000,- pertahun. Dan itupun tidak semuanya masih ada puluhan siswa yang tidak dikenakan komite dengan alasan tertentu. “Kalau siswa bisa bayar lunas semuanya ya pasti uang komite yang masuk sangat banyak, tetapi uang yang masuk baru sedikit, mau bayar honor dari mana, yah teman-teman guru PNS dan HONDA tahan diri dulu lah” ungkapnya. Ditambahkannya, sekolah tidak hanya memikirkan gaji/honor guru dan pegawai saja tetapi juga kebutuhan sekolah yang lain perlu dipikirkan secara seksama maka dari itu semua proses yang berkaitan dengan keuangan sekolah ada tahapan-tahapan tertentu. “Sebagai guru, saya sangat berha¬rap kepada teman-teman guru dan pegawai yang lain agar memahami keadaan di sekolah dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing” harapnya. Kepala SMA N 2 Lambu, Muhammad Jafar, S.Pd saat di hubungi Via HanPhone Jum’at pagi sekitar pukul 10.00 wita awalnya enggan memberikan komentar dan bahkan meminta agar masalah itu tidak dieskpose. “Tolong jangan dulu diekspos pak, saya selidiki dulu siapa konseptor surat itu, siapa yang mengetiknya, dan apa benar orang-orang itu yang juga terlibat tan¬dangan itu atau tanda tangan palsu orang tertentu yang sengaja ingin mengahancur¬kan saya,” katanya.Kepada wartawan di kediamannya Desa Sumi Kecamatan Lambutu, Muhamad Jafar pada dasarnya sangat menyesalkan tindakan bawahannya itu. Dia menepis semua tudingan yang diarahkan kepada pihak sekolah seperti tudingan mutu SMA 2 Lambu semakin menurun, kegiatan KBM kurang lancar, dan kemudian juga mensinyalir banyak siswa SMA 2 yang pindah di sekolah lain. “Semua tuntutan yang diajukan mereka ke Bupati Bima itu tidak benar,” bantahnya.(GA. 333*)
Empat orang guru yang berstatus se¬bagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMA Negeri-2 Lambu Kabupaten Bima terlibat dalam menuntut pembayaran gaji/honor selama lima bulan terakhir belum terbayar¬kan oleh pihak sekolah. Keterlibatan empat guru PNS ini diketahui dalam surat ter¬tanggal 1 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bima dengan perihal surat permohonan
peninjauan permasalahan pada SMAN-2 Lambu yang telah ditandatangani bersama oleh sekitar 28 orang guru dan staf yang berstatus honorer dan sukarela. Diantara nama-nama honorer dan suka¬rela itu, terdapat nama ke-empat guru PNS. Mereka adalah, Drs. Rider, Drs. Hurman, Nur Oja, S.Pd (ke-tiganya bersertifikasi), dan Syamsurijal, M.Pd. Selain guru-guru PNS tersebut, ada juga guru-guru dan staf yang berstatus Honorer Daerah (HONDA) yang ikut terlibat di dalam penandatanganan surat yang di antaranya adalah Iskandar, S.Pd, Marten, S.Pd, M. Saleh, S.Pd, dan Abdul Ajis, selebihnya adalah para guru sukarela. Padahal masih ada cara-cara yang jauh lebih terhormat kalau hanya sekedar meminta atau menuntut gaji/honor dari sekolah, seperti misalnya berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah atau bendahara sekolah setempat dan sama-sama menghitung kemampuan anggaran sekolah, berapa banyak uang yang masuk serta dibelanjakan untuk apa saja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Demikian juga dengan pos anggaran untuk gaji/honor guru dan staf sudah ada atau tidak di dalam rencana anggaran belanja (RAB) sekolah, semuanya perlu dicermati secara profesional. Sebagai seorang guru yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memaju¬kan dunia pendidikan semestinya masih banyak langkah-langkah yang lebih baik untuk ditempuh bersama, tidak harus mengadukan kepada Bapak Bupati melalui surat yang ditandatangani bersama. Meski pada akhirnya banyak di antara mereka yang tidak mengaku tanda tangan sendiri di dalam surat itu. Menurut salah seorang guru PNS SMA Negeri 2 Lambu, Makhrus, S.Pd.I, semestinya para guru dan staf tidak perlu terlalu jauh melayangkan surat kepada Bapak Bupati Bima hanya sekedar menuntut gaji/honor dari pihak sekolah, cukup berkomunikasi dengan pimpinan. “Masa cuma tuntut gaji/honor kok sampai bersurat ke Bupati segala itu hanya membuat malu nama sekolah saja, apalagi guru-guru yang sudah PNS dan HONDA kan masih ada cara lain,” cetusnya. Lebih lanjut Makhrus mengungkapkan bahwa yang diketahuinya selama ini adalah sumber utama anggaran di SMAN 2 Lambu adalah dari uang komite (dari orang tua siswa, Red) yang pemasukannya sangat terbatas maklum dengan penghasilan rata-rata orang tua siswa hanya dari bidang pertanian. Dengan asumsi perhitungan jumlah siswa hanya 461 orang (kelas X, XI, dan XII) masing-masing siswa diwajibkan bayar komite Rp.650.000,- pertahun. Dan itupun tidak semuanya masih ada puluhan siswa yang tidak dikenakan komite dengan alasan tertentu. “Kalau siswa bisa bayar lunas semuanya ya pasti uang komite yang masuk sangat banyak, tetapi uang yang masuk baru sedikit, mau bayar honor dari mana, yah teman-teman guru PNS dan HONDA tahan diri dulu lah” ungkapnya. Ditambahkannya, sekolah tidak hanya memikirkan gaji/honor guru dan pegawai saja tetapi juga kebutuhan sekolah yang lain perlu dipikirkan secara seksama maka dari itu semua proses yang berkaitan dengan keuangan sekolah ada tahapan-tahapan tertentu. “Sebagai guru, saya sangat berha¬rap kepada teman-teman guru dan pegawai yang lain agar memahami keadaan di sekolah dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing” harapnya. Kepala SMA N 2 Lambu, Muhammad Jafar, S.Pd saat di hubungi Via HanPhone Jum’at pagi sekitar pukul 10.00 wita awalnya enggan memberikan komentar dan bahkan meminta agar masalah itu tidak dieskpose. “Tolong jangan dulu diekspos pak, saya selidiki dulu siapa konseptor surat itu, siapa yang mengetiknya, dan apa benar orang-orang itu yang juga terlibat tan¬dangan itu atau tanda tangan palsu orang tertentu yang sengaja ingin mengahancur¬kan saya,” katanya.Kepada wartawan di kediamannya Desa Sumi Kecamatan Lambutu, Muhamad Jafar pada dasarnya sangat menyesalkan tindakan bawahannya itu. Dia menepis semua tudingan yang diarahkan kepada pihak sekolah seperti tudingan mutu SMA 2 Lambu semakin menurun, kegiatan KBM kurang lancar, dan kemudian juga mensinyalir banyak siswa SMA 2 yang pindah di sekolah lain. “Semua tuntutan yang diajukan mereka ke Bupati Bima itu tidak benar,” bantahnya.(GA. 333*)
