Bima, Garda Asakota.-
Desakan terhadap penuntasan kasus dugaan penganiayaan sejumlah aktivis Bima yang diduga dilakukan oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, terus berkembang. Pada Sabtu (28/07) lalu, Forum Solidaritas Pemuda dan Pelajar (FSPP) Desa Doro O’o Kecamatan Langgudu menggelar aksi blockade jalan sebagai wujud gerakan protes mereka karena lambatnya pihak Polresta Bima
mengusut dugaan peno¬dongan pistol yang diduga dilakukan oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain. Koordinator Aksi, Rifa’id, menyesalkan sikap Bupati Bima yang melakukan tinda¬kan pengancaman dengan menodongkan pistol genggamnya kepada sejumlah aktivis mahasiswa. Mereka berharap agar pihak Polresta Bima tidak bersikap lamban dalam menangani kasus hukum Bupati Bima tersebut. “Kami berharap agar pihak Kepo¬lisian dapat segera mengusut tuntas masalah ini secepatnya dan segera menahan oknum pelakunya,” teriak Rifa’id. Massa aksi juga melakukan orasi secara bergantian menge¬cam tindakan represif Bupati Bima dalam menghadapi sejumlah aktivis Bima. Sempat terjadi kericuhan saat aparat Kepolsian hendak membubarkan aksi massa. Namun, aparat Polsek Langgudu yang dipimpin oleh Kapolseknya, Ipda. M. Yamin, berhasil membuka blockade jalan dan membubarkan massa aksi. Sementara itu, Kapolresta Bima Kota, AKBP. Kumbul, S. Ik., menegaskan pihak¬nya tetap memproses kasus dugaan peno¬dongan pistol oleh Bupati Bima tersebut terhadap sejumlah aktivis Bima. Polresta Bima menurutnya telah mengirim surat permohonan izin memeriksa Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain ke Polda NTB dalam kasus dugaan pengancaman terhadap maha¬siswa asal Doro O’o Kecamatan Langgudu. Selanjutnya, surat itu akan diterus¬kan Polda NTB ke Mabes Polri dan melanjutkannya ke Presiden RI. “Dibutuhkan waktu sebulan untuk proses mendapatkan izin dari Presiden RI. Jika ijin sudah ada itu menjadi dasar untuk memeriksa Bupati,” ujar Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, S.IK, SH, kepada wartawan belum lama ini. (GA. 211*)
Desakan terhadap penuntasan kasus dugaan penganiayaan sejumlah aktivis Bima yang diduga dilakukan oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, terus berkembang. Pada Sabtu (28/07) lalu, Forum Solidaritas Pemuda dan Pelajar (FSPP) Desa Doro O’o Kecamatan Langgudu menggelar aksi blockade jalan sebagai wujud gerakan protes mereka karena lambatnya pihak Polresta Bima
mengusut dugaan peno¬dongan pistol yang diduga dilakukan oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain. Koordinator Aksi, Rifa’id, menyesalkan sikap Bupati Bima yang melakukan tinda¬kan pengancaman dengan menodongkan pistol genggamnya kepada sejumlah aktivis mahasiswa. Mereka berharap agar pihak Polresta Bima tidak bersikap lamban dalam menangani kasus hukum Bupati Bima tersebut. “Kami berharap agar pihak Kepo¬lisian dapat segera mengusut tuntas masalah ini secepatnya dan segera menahan oknum pelakunya,” teriak Rifa’id. Massa aksi juga melakukan orasi secara bergantian menge¬cam tindakan represif Bupati Bima dalam menghadapi sejumlah aktivis Bima. Sempat terjadi kericuhan saat aparat Kepolsian hendak membubarkan aksi massa. Namun, aparat Polsek Langgudu yang dipimpin oleh Kapolseknya, Ipda. M. Yamin, berhasil membuka blockade jalan dan membubarkan massa aksi. Sementara itu, Kapolresta Bima Kota, AKBP. Kumbul, S. Ik., menegaskan pihak¬nya tetap memproses kasus dugaan peno¬dongan pistol oleh Bupati Bima tersebut terhadap sejumlah aktivis Bima. Polresta Bima menurutnya telah mengirim surat permohonan izin memeriksa Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain ke Polda NTB dalam kasus dugaan pengancaman terhadap maha¬siswa asal Doro O’o Kecamatan Langgudu. Selanjutnya, surat itu akan diterus¬kan Polda NTB ke Mabes Polri dan melanjutkannya ke Presiden RI. “Dibutuhkan waktu sebulan untuk proses mendapatkan izin dari Presiden RI. Jika ijin sudah ada itu menjadi dasar untuk memeriksa Bupati,” ujar Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, S.IK, SH, kepada wartawan belum lama ini. (GA. 211*)
