Bima, Garda Asakota.- Predikat Disclaimer Opinion sungguh sebuah predikat yang sangat tidak mengenakan bagi para Kepala Daerah dalam mempertanggung-jawabkan pengelolaan Keuangan Negara. Sebab, bila seorang auditor tidak menya¬ta¬kan pendapatnya terhadap Laporan Ke¬uangan Pemerintah Daerah, karena dise¬babkan sejumlah item laporan keuangan yang disusun oleh lembaga yang diperiksa tidak dapat diyakini keandalannya dan dianggap bermasalah,
maka sudah barang-tentu kondisi semacam ini, dapat mem¬pengaruhi citra seorang Kepala Daerah. Kondisi itulah yang selama ini mendera PemKot Bima, dimana sudah sekian tahun menyandang status disclaimer dalam opini BPK terkait keuangan daerah sejak era kepemimpinan, Walikota sebelumnya, alm HM. Nur A. Latief. Namun berkat kerja-keras jajaran Pem¬kot Bima yang dinakhodai oleh Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, status itu akhirnya dapat ‘terusir’ dari catatan buruk BPK Perwakilan NTB. Tekad Qurais untuk keluar dari opini disclaimer untuk audit di tahun 2012 ini sebagaimana digelorakan¬nya pada setiap memimpin rapat SKPD, akhir¬nya terwujud sudah. Salah satu hal yang membanggakan dari hasil audit BPK, selama menjadi Walikota Bima Qurais berhasil menekan angka kebocoran angga¬ran Pemkot Bima yang selama kepemimpi¬nan sebelumnya selalu bocor. “Inilah hasil karya semua masyarakat Kota Bima yang peduli mengawasi dan mengoreksi apabila terjadi kejanggalan pengelolaan keuangan. Dan hasilnya, tahun ini Kota Bima keluar dari Disclaimer,” ungkapnya kepada Garda Asakota, Sabtu (15/6).Pada Jumat lalu (15/6), pihak BPK Perwakilan NTB melalui Nelson AK, MM, telah menyerahkan hasil audit pengelolaan APBD Kota Bima TA 2011 kepada Walikota HM. Qurais, yang berlangsung di aula BPK Perwakilan NTB sekitar pukul 15.30 Wita, disaksikan Pimpinan DPRD Kota Bima, dan rombongan Bupati Dompu, HM, Bambang Yasin. “Al-Hamdulillah, hasil kerja Pemkot Bima selama TA 2011, sudah sangat berupaya membenahi kinerja pemerintahan sebelumnya,” ucap Kabag Humaspro Pemkot Bima, Muh. Hasyim, S.Sos, SH, M. Ec.Dev. Diakuinya, tahun 2010 lalu pihak auditor menilai disclaimer terhadap laporan keuangan pemkot Bima karena banyak penggunaan anggaran yang diduga tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara administrasi. “Makanya, Pemkot Bima sangat bersukur atas hasil kinerja tahun 2011. Dan diharapkan status WDP ini kedepan bisa berubah dan naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” harap Hasyim seraya menyampaikan harapan Walikota Bima, agar seluruh aparatur Pemkot Bima dapat bekerja lebih baik lagi kedepannya. (GA. 212*)
