Kota Bima, Garda Asakota.-
Heboh pelaksanaan studi banding 39 orang Kepala Sekolah (Kasek) se-Kota Bima (Kasek SD, SMP, MtsN, SMA dan SMK) dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ditanggapi dingin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dikpora Kota Bima, Drs. Suryadi M. Pd. Bahkan Plt Kadis Dikpora ini malah menyuruh wartawan agar meminta penjelasan kepada Ketua Komisi A DPRD Kota Bima.
“Saya sekarang ada tamu. Anda lebih baik menanyakan masalah ini ke Komisi A DPRD Kota Bima,” kata Suryadi acuh, Jum’at (8/6). Wartawan yang menanyakan masalah penggunaan anggaran dana BOS untuk membiayai studi banding 39 orang ini pun enggan memberikan penjelasan alasan peng¬gunaan dana BOS ini untuk pelaksa¬naan studi banding para Kasek ke Jakarta. “Jangan jadikan masalah. Yang penting hasil studi banding ini untuk kepentingan sekolah dan kemajuan pendidikan di Kota Bima. Oleh karena itu, dukungan dan bantuan dari Pemerintah Daerah bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya demi tujuan mulia pendidikan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bima, H. Muhtar Yasin, M. Ap., kepada wartawan. Meski dijelaskan bahwa tujuan pelaksa¬naan studi banding ini merupakan wujud dari membangun peningkatan SDM Kasek di Kota Bima. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2011 bahwa tujuan penggunaan dana BOS semestinya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan (9) tahun yang berkualitas. Sementara untuk tujuan khususnya adalah membebaskan siswa miskin (SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) dari beban pembiayaan operasional sekolah ter¬ke¬cuali pada sekolah-sekolah yang meru¬pakan rintisan sekolah bertaraf interna¬sional. “Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah Negeri mau¬pun di sekolah swasta. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dan jika melihat konteks penggunaan anggaran BOS oleh para Kasek ini merupakan sebuah bentuk penyalahgu¬naan penggunaan dana BOS yang tidak bisa ditolerir karena hanya menghambur-ham-burkan dana yang semestinya dapat me¬ringankan beban siswa miskin yang ada di Kota Bima,” ujar salah seorang warga Kota Bima yang miris melihat sikap Plt. Kadis Dikpora yang tidak memberikan teguran pada para Kaseknya. “Malah Plt. Kadis ini cenderung acuh terhadap adanya realitas penggunaan dana BOS ini. Kami minta sebaiknya Walikota menindak tegas Plt. Kadis Dikpora dan para Kasek yang telah melakukan dugaan penyimpangan penggu¬naan dana BOS ini,” tegasnya. (GA. 334*).
Heboh pelaksanaan studi banding 39 orang Kepala Sekolah (Kasek) se-Kota Bima (Kasek SD, SMP, MtsN, SMA dan SMK) dengan menggunakan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ditanggapi dingin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Dikpora Kota Bima, Drs. Suryadi M. Pd. Bahkan Plt Kadis Dikpora ini malah menyuruh wartawan agar meminta penjelasan kepada Ketua Komisi A DPRD Kota Bima.
“Saya sekarang ada tamu. Anda lebih baik menanyakan masalah ini ke Komisi A DPRD Kota Bima,” kata Suryadi acuh, Jum’at (8/6). Wartawan yang menanyakan masalah penggunaan anggaran dana BOS untuk membiayai studi banding 39 orang ini pun enggan memberikan penjelasan alasan peng¬gunaan dana BOS ini untuk pelaksa¬naan studi banding para Kasek ke Jakarta. “Jangan jadikan masalah. Yang penting hasil studi banding ini untuk kepentingan sekolah dan kemajuan pendidikan di Kota Bima. Oleh karena itu, dukungan dan bantuan dari Pemerintah Daerah bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya demi tujuan mulia pendidikan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bima, H. Muhtar Yasin, M. Ap., kepada wartawan. Meski dijelaskan bahwa tujuan pelaksa¬naan studi banding ini merupakan wujud dari membangun peningkatan SDM Kasek di Kota Bima. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 tahun 2011 bahwa tujuan penggunaan dana BOS semestinya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan (9) tahun yang berkualitas. Sementara untuk tujuan khususnya adalah membebaskan siswa miskin (SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) dari beban pembiayaan operasional sekolah ter¬ke¬cuali pada sekolah-sekolah yang meru¬pakan rintisan sekolah bertaraf interna¬sional. “Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah Negeri mau¬pun di sekolah swasta. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Dan jika melihat konteks penggunaan anggaran BOS oleh para Kasek ini merupakan sebuah bentuk penyalahgu¬naan penggunaan dana BOS yang tidak bisa ditolerir karena hanya menghambur-ham-burkan dana yang semestinya dapat me¬ringankan beban siswa miskin yang ada di Kota Bima,” ujar salah seorang warga Kota Bima yang miris melihat sikap Plt. Kadis Dikpora yang tidak memberikan teguran pada para Kaseknya. “Malah Plt. Kadis ini cenderung acuh terhadap adanya realitas penggunaan dana BOS ini. Kami minta sebaiknya Walikota menindak tegas Plt. Kadis Dikpora dan para Kasek yang telah melakukan dugaan penyimpangan penggu¬naan dana BOS ini,” tegasnya. (GA. 334*).
