Berdasarkan hasil simulasi optimal atau prediksi ideal dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bima mengenai calon Walikota Bima periode 2013-2018, terungkap adanya sebelas (11) pasangan calon yang diprediksi akan bertarung dalam suksesi 13 Mei 2013 mendatang.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPUD Kota Bima, Dra. Hj. Nurfarhaty, M.Si, mencermati akumulasi dasar dalam persyaratan menjadi
calon kepala daerah yaitu 15 persen jumlah suara sah yang diperoleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol saat Pemilu legislative lalu, maka untuk alokasi prediksi calon Walikota yang akan tampil berjumlah 11 orang. “Sesuai intrumen UU itu, KPU prediksikan sekitar sebelas pasangan calon,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, untuk calon yang terhitung dan diprediksi dari partai yang menempati kursi legislative alias calon dari parlemen (DPRD Kota) saja, ada enam (6) pasangan calon Walikota, sementara untuk bakal calon Walikota non parlemen atau dari partai pemilik suara sah di luar DPRD Kota Bima, bisa mencalonkan 2 pasang calon.
“Tentunya dengan perhitungan ada 30 persen suara sah untuk itu. Sedangkan untuk bakal calon Walikota Bima dari unsur perorangan (independen), dengan merujuk dari 30 persen kalau dioptimalkan, bisa masuk lagi 5(lima) pasang calon Walikota dari unsur tersebut,” jelasnya.
Andai saja simulasi itu teralokasi secara demokratis dan sesuai prediksi, maka pada prosesi Pemilukada Kota Bima yang akan direncanakan pada bulan Mei mendatang, bisa terjadi kompetisi dan pertarungan calon Walikota yang begitu berdinamika. Hanya saja, kata dia, simulasi dimaksud hanyalah merujuk dan melihat dari dimensi acuan jumlah prosentasi suara sah, baik partai yang duduk di DPRD Kota Bima dan jumlah suara sah yang ada di partai non parlemen.
“Tentunya, yang berpulang pada realitas dan fakta lapangan saat proses dan regulasi Pemilukada mulai digelar nantinya. Mengenai berapa banyak calon yang akan berkompetisi, apakah sesuai dengan simulasi optimal, tentunya akan merujuk dari dasar perhitungan suara sah. Itu tergantung sungguh pada saat proses pencalonan oleh partai pendukung, termasuk melalui jalur independen,” tandas Farhaty. (GA. 334*)
