Pembakaran kantor bupati oleh puluhan ribu massa di Bima, NTB menunjukkan rasa frustasi masyarakat atas nasib mereka. Pasalnya, negara dianggap gagal membe¬rikan kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, negara juga tidak hadir dalam mencipta¬kan tertib sosial di tengah masyarakat. Dampak dari ketidakhadiran negara itu, akhirnya membuat rasa hormat dan penghargaan kepada pejabat, simbol dan lembaga negara menjadi hilang. “Situasi dan kondisi psikologi massa yang seperti itu akhirnya melahirkan kemarahan dan sikap anarkisme. Situasi di mana masyarakat yang sedang frustasi dan marah serta hilang rasa penghormatan terhadap negara dan sesama anggota masyarakat,”
kata anggota Komisi III, Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan lewat pesan singkat, Jakarta, Jumat (27/1).
Menurut Basarah, ke depan konflik yang sifatnya horisontal dan vertikal akan sema¬kin meningkat. Pasalnya, kapasitas negara dalam menjalankan kewajibannya semakin menurun. “Jika situasi dan kondisi dalam negeri terus berada dalam ketidak¬pas¬tian sosial dan hukum seperti sekarang ini saya khawatir akan berujung pada disinteg¬rasi bangsa,” katanya lagi. Itu sebabnya, Basa¬rah mendesak Presiden SBY sebagai pemim¬pin nasional jangan terlalu lama diam dan membisu menyelesaikan masalah masyara¬kat itu. Presiden, kata Basarah, harus tegas dalam mengambil tindakan. “Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di tangan Presiden SBY-lah Indonesia akan berakhir sejarah¬nya,” kata Basarah. (scalanews*)
