Mataram, Garda Asakota.-
DPD Partai Demokrat NTB tidak akan melengserkan Sulaiman Hamzah dari jabatan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB pascapenahanan oknum anggota Dewan dari daerah pemilihan enam ini pada Selasa (31/1). Demikian Sekretaris DPD Partai Demok¬rat NTB, Zainul Aidi menegaskan hal ini di Mataram, Kamis (2/2).
“Beliau tetap ketua fraksi,” ujarnya. Sedangkan mengenai penangguhan penahanan
sepenuhnya bergantung pada SH. Pihak DPD sendiri, menurut Zainul, akan tetap menjalankan mekanisme partai untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2007 senilai Rp 766 juta ini.
Berbeda dengan DPD, Badan Kehorma¬tan DPRD NTB justru mengusulkan agar pimpinan dewan mengajukan permohoho¬nan penangguhan penahanan bagi SH kepada Kejati NTB karena kasus ini tidak berkaitan langsung dengan keberadaannya sebagai anggota dewan. Melainkan dalam kapasitasnya sebagai oknum mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima dan mantan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Apalagi selama menjadi anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan enam, baik ketika menjadi anggota Komisi I maupun anggota Komisi IV sekarang, Sulaiman Hamzah berkepribadian baik dan tidak pernah melanggar kode etik.
“Kalau bisa secara kelembagaan pim¬pinan dewan mengajukan penangguhan penahanan karena kita harus tetap menjun¬jung tinggi azas praduga tak bersalah,” kata Ketua BK DPRD NTB, HM Amin. Disam¬ping upaya dari pihak keluarga maupun partai politik yang bersangkutan. (snc*)
DPD Partai Demokrat NTB tidak akan melengserkan Sulaiman Hamzah dari jabatan Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB pascapenahanan oknum anggota Dewan dari daerah pemilihan enam ini pada Selasa (31/1). Demikian Sekretaris DPD Partai Demok¬rat NTB, Zainul Aidi menegaskan hal ini di Mataram, Kamis (2/2).
“Beliau tetap ketua fraksi,” ujarnya. Sedangkan mengenai penangguhan penahanan
sepenuhnya bergantung pada SH. Pihak DPD sendiri, menurut Zainul, akan tetap menjalankan mekanisme partai untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2007 senilai Rp 766 juta ini.
Berbeda dengan DPD, Badan Kehorma¬tan DPRD NTB justru mengusulkan agar pimpinan dewan mengajukan permohoho¬nan penangguhan penahanan bagi SH kepada Kejati NTB karena kasus ini tidak berkaitan langsung dengan keberadaannya sebagai anggota dewan. Melainkan dalam kapasitasnya sebagai oknum mantan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima dan mantan Kepala Dinas Pendidikan setempat.
Apalagi selama menjadi anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan enam, baik ketika menjadi anggota Komisi I maupun anggota Komisi IV sekarang, Sulaiman Hamzah berkepribadian baik dan tidak pernah melanggar kode etik.
“Kalau bisa secara kelembagaan pim¬pinan dewan mengajukan penangguhan penahanan karena kita harus tetap menjun¬jung tinggi azas praduga tak bersalah,” kata Ketua BK DPRD NTB, HM Amin. Disam¬ping upaya dari pihak keluarga maupun partai politik yang bersangkutan. (snc*)
