-->

Notification

×

Iklan

Najib: Bupati dan Rakyat, Sama-sama Pasang Harga Mati

Wednesday, February 1, 2012 | Wednesday, February 01, 2012 WIB | 0 Views Last Updated 2012-02-01T02:41:04Z
Bima, Garda Asakota.-
Wakil Ketua DPRD Kabupa¬ten Bima, Drs. HM. Najib HM. Ali, menyayang¬kan sikap Bupati Bima, Ferry Zul¬kar¬nain, yang tidak segera me¬respon keputusan rapat paripurna DPRD yang me¬re-komendasikan pencabutan SK 188/2010. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Kabupaten Bima ini, sehari sebelum aksi pembakaran kantor Bupati Bima dan KPUD, memimpin rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Bima, Rabu (25/1). Rapat itu, kata dia, membahas keputusan Bupati yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan merekomendasikan agar Bupati Ferry dapat mencabutnya.

Namun rupanya tuntutan itu tidak segera direspon oleh Bupati, padahal sebelum keluarnya reko-men¬dasi Dewan, juga banyak desakan dari pihak lain juga seperti desakan Mendagri, Menteri Perekonomian, Menteri ESDM, kalangan DPR RI, DPD, Komnas HAM, LSM, Mahasiswa, dan komponen masyara¬kat Lambu, Sape, dan Langgudu itu sendiri. “Tapi rupanya hingga keluarnya rekomen¬dasi DPRD Kabupaten Bima pada hari Rabu sore, tidak ada tanda-tanda Bupati mau mencabut SK 188/2010.
Yah, begitu¬lah. Semuanya memasang harga mati, Bupati dan Rakyat sama-sama mengatakan harga mati,’’ ungkapnya kepada Garda Asa¬kota, Sabtu (28/1). Diakuinya, rapat pari¬purna tersebut berjalan alot mulai pukul 10.00 hingga 17.00 Wita. Rapat dihadiri 39 orang dari empat fraksi, yaitu (Golkar-Hanura), Fraksi PAN, (PKS-PBB, PPP, PKPB), dan (PDIP-Pelopor, PPRN, Partai Demokrat, PIB). ‘’Pada prinsipnya keempat fraksi setuju agar Bupati mencabut,” tegasnya. (GA. 212*)
×
Berita Terbaru Update