Gonjang-ganjing terkait dengan meka¬nisme pemilihan kepala daerah yang akan digelar 2013 di wilayah Provinsi, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima apakah akan mengikuti mekanisme yang baru atau tetap mengacu pada mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.
Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, mene¬gaskan sepanjang belum ada perubahan UU Nomor 32 tahun 2004, UU Nomor 12 tahun 2008,
PP Nomor 06, hingga saat sekarang ini masih berlaku dan dalam ketentuan itu mengatur bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Persoalan munculnya wacana terkait dengan system mekanisme pemilihan masih sebatas wacana. “Sedangkan kita di KPU bekerja bukan berdasarkan wacana. Melainkan berda¬sarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi kita tidak bisa menjawab terkait dengan arah perubahan itu. Yang jelas KPU NTB masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lama.
Kalaupun misalnya nanti ada perubahan, itu adalah masalah nanti. Kita belum tahu apakah berubah atau tidak,” tegas Fauzan kepada wartawan belum lama ini.
Sampai saat sekarang dari informasi yang kita peroleh, pembahasan tentang perubahan mekanisme pemilihan Kepala Daerah itu belum dimulai. “Yang kita dengar rencana untuk memulai pembahasan itu sekitar bulan April. Itu baru rencana untuk dimulainya pembahasan. Sehingga kita tidak bisa menjadikan suatu rencana atau wacana itu sebagai sebuah acuan hukum. Sehingga saat sekarang ini, KPU merencanakan mekanisme pemilihan Kepala Daerah itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku. Hanya itu kewajiban KPU. Adapun nanti ada perubahan, itu urusan lain. Dan saya kira, DPR dan Peme¬rintah pasti mengantisipasi kalau misalnya terjadi perubahan itu, maka akan dibuatkan waktu jedanya,” terang Fauzan.
Direncanakan, Pemilihan Kepala Daerah untuk Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima akan digelar secara serentak pada tanggal 13 Mei 2013 untuk putaran pertama dan untuk putaran keduanya digelar pada tanggal 22 Juli 2013. “Itu rencana KPU. Dan nanti akan digelar secara serentak,” cetusnya.
Pelaksanaan pemilukada secara serentak ini dikatakan Fauzan akan mengeliminir munculnya konflik di daerah karena aparat keamanan akan terkonsentrasi penuh dalam melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemilukada langsung secara serentak ini. Disamping tujuannya adalah untuk mendapatkan efisiensi pembiayaan. “Juga untuk membatasi munculnya ruang konflik, minimal dari sisi waktu. Pengiritan anggaran itu bisa dilakukan jika dilakukan secara serentak. Jadi gabungan dari Pilgub, Pilkada Lotim dan Pilwakot Kota Bima, ini saja bisa mengirit anggaran sebesar Rp25 Milyar. Nah bisa dibayangkan misalnya kalau se-NTB ini dilakukan secara bersamaan atau secara serentak” jelasnya.
Untuk besaran anggaran yang dibutuh¬kan terkait dengan pelaksanaan Pilgub, Pilkada Lotim, dan Pilwakot Kota Bima, KPU sendiri belum menyusun rencana pem¬biayaan karena belum dilaksanakannya Rapat Koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten dan Kota se-NTB. Insya Allah, rencana Rakor itu akan digelar pada sekitar awal Maret ini. Setelah itu baru kita bisa tentukan berapa besar anggaran riel pelaksa¬naan pemilukada itu,” jelasnya.
Diprediksikan nanti akan ada sharing pembiayaan antara Kota Bima dan Kabu¬paten Lombok Timur atau dari Kabupaten Lain. Maka kewenangan itu terletak pada Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 57. Setelah Rakor itu digelar, maka Ketua KPU NTB akan menyampaikan hasil Rakor itu kepada Gubernur NTB. Ketua KPU Kota Bima dan Lombok Timur akan menyampaikan kepada masing-masing Kepala Daerahnya. “Baru Gubernur akan memanggil para Kepala Daerah itu untuk membicarakan tentang persoalan sharing anggaran ini,” cetusnya.
Untuk tahun 2012 ini, agenda KPU NTB sudah memasuki tahapan persiapan pemilukada. Anggaran penyelenggaraan pemilukada yang telah diketok oleh DPRD NTB adalah sebesar Rp10,5 Milyar. Akan tetapi, ada kemungkinan untuk dirasionali¬sasi¬kan untuk dikurangi. Dan KPU NTB sendiri sebenarnya sudah merasionalisasi anggaran tersebut menjadi Rp10 Milyar. “Semoga saja, tetap bertahan ke angka Rp10 Milyar,” katanya.
Agenda KPU NTB untuk 2012 ini yakni melaksanakan Rakor KPU se-NTB, peng¬galakan sosialisasi pemilukada, persiapan-persiapan teknis menyangkut regulasi seperti pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) untuk menampung pendapat para pakar, persiapan pemilihan PPK/PPS, pemilihan petugas PPDP, pelantikan dan pelatihan PPS. (GA. 211*).
