-->

Notification

×

Iklan

Pendapatan Tahun Anggaran 2012 Direncanakan Rp2,2 Trilyun Lebih

Tuesday, December 27, 2011 | Tuesday, December 27, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-12-27T03:47:13Z
APBD Pemprov NTB Ditetapkan

Mataram, Garda Asakota.-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB akhirnya menyetujui draft Rancangan APBD yang diajukan Pemprov NTB Tahun Anggaran 2012 pada saat pelaksanaan Paripurna ke IV masa sidang ke Tiga pada Jum’at 16 Desember lalu. Diketahui bahwa rencana pendapatan APBD TA. 2012 yakni sebesar Rp 2. 241.¬409.¬144.100.- yang terdiri dari penerimaan dari PAD sebesar
Rp 721.319.376.800.-, dana perimbangan adalah sebesar Rp 1. 046.195.367.300.- dan lain-lain pendapatan daerah yang syah adalah sebesar Rp 473.¬894.400.000.-, Sementara dari aspek be¬lanja direncanakan sebesar Rp 2.254.409.¬144.100.- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.466.562.908.800.-, belanja langsung adalah sebesar Rp 787.846.235.300.- dengan devisit direnca¬nakan sebesar Rp 13.000.000.000.-
“Dan untuk pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp 62.000.000.000.-, pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 49.000.000.000.-, serta pembiayaan Netto adalah sebesar Rp 13.000.000.000.-,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST., saat membacakan kesimpulan rapat paripurna dewan, Jum’at 16 Desember lalu. Sementara itu, dalam pandangan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD NTB, hampir 70 persen lebih PAD disumbangkan dari sektor Pajak Daerah. Dari empat (4) komponen Pajak Daerah yakni PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Air Permu¬kaan, pada tahun 2009 realisasi pajak dae¬rah adalah sebesar Rp 369.172.468.¬753.- dan pada tahun 2010 realisasi Pajak Daerah meningkat menjadi Rp390.460.¬869.¬000.- dengan rincian PKB sebesar Rp121.518.¬483.000.- naik sebesar 14 % dibandingkan tahun 2009. Pada komponen BBNKB juga mengalami kenaikan sebesar 8 % atau senilai Rp160.875.148.000.- Pada tahun 2011 ini, Komisi II dan Dinas Penda¬patan Daerah sepakat pada angka yang sama bahwa realisasi penerimaan pajak daerah akan mencapai lebih dari Rp501 milyar.
Asumsi ini menurut Ketua Komisi II DPRD NTB, HM. Husni Djibril, B. Sc., diperoleh dari trend realisasi sampai bulan Nopember 2011. Untuk realisasi penerimaan PKB tahun 2011 akan mencapai Rp139 Milyar lebih. “Ada kenaikan sebesar 14 % persis seperti pada periode 2009 ke 2010,” cetusnya. Untuk komponen BBNKB, kenaikannya lebih besar lagi.
Hal ini terjadi karena disebabkan oleh dua (2) faktor, pertama, kenaikan jumlah penjualan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh semakin meningkatnya daya beli masyarakat dan faktor kedua, karena adanya kenaikan tariff pajak yang dikenakan dari 10 % menjadi 15 %.
“Kenaikan tariff pajak ini diberlakukan sebagai konsekuensi disahkan¬nya Perda Pajak Daerah pada akhir tahun 2010 dan mulai efektif diberlakukan pada pertengahan Februari 2011 yang lalu. Selain dua (2) komponen pajak diatas, pada penerimaan PBBKB tahun 2011 ini juga mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar Rp228 Milyar atau meningkat sebesar Rp20 Milyar jika dibandingkan dengan tahun 2010 lalu,” terang pria yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB ini.
Sementara itu, pada aspek pendapatan retribusi, menurut Komisi II, tidak menga¬lami peningkatan secara signifikan atau secara konsisten menurun pada setiap tahun¬nya. Misalnya, pada tahun anggaran 2010, Retribusi Jasa usaha sebesar Rp7.943.¬478.411.- pada tahun 2011, targetnya turun menjadi Rp7.823.007.611. Dan pada tahun 2012 ditargetkan sedikit membaik menjadi Rp7.875.037.500.-. “Objek retribusi yang menjadi faktor menurunnya retribusi jasa usaha utamanya disebabkan oleh menurun¬nya retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penginapan/pesanggrahan/villa. Dengan menimbang potensi asset Pemda sebesar Rp3 Trilyun lebih, maka penting bagi kita untuk menemukan cara agar asset-asset tersebut atau asset-asset daerah yang belum termanagemen secara baik bisa memberikan pengaruh positif bagi fiskal daerah,” terangnya.
Untuk melakukan optimalisasi asset dan kekayaan daerah. Komisi II meminta Pemerintah Daerah secara serius memikir¬kan usaha-usaha kreatif dalam memperkuat kapasistas fiskal daerah dengan mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan berupa bangunan guna serah (build operate transfer). “Mekanismen ini telah didukung oleh PP Nomor 06 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Dengan demikian dukungan hukum dan politik yang dimiliki oleh Pemda sangat kuat untuk melakukan langkah-langkah kreatif itu,” tegas Husni.
PT. NNT Dinilai Belum Optimal Dukung Posisi Keuangan Daerah
Sementara itu, berkurangnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Komisi II disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari PT. DMB sebesar Rp64,5 Milyar yang disebab¬kan karena pada tahun ini tidak ada pemba¬gian deviden dari PT. MDB sebagai Peru¬sahaan Mitra. “Untuk itu, atas perjanjian itu, untuk tahun anggaran 2012 ini kita hanya mendapat advance deviden dari perusahaan mitra tersebut. Demikian pula halnya dengan besaran royalti dari PT. NNT pada tahun 2012 besarannya berkurang lebih dari Rp10 Milyar,” jelasnya.
Fakta itu, sengaja disampaikan oleh Komisi II untuk menunjukkan bahwa posisi PT. NNT yang begitu megah belum dapat secara otpimal bisa mendukung posisi keuangan daerah. “Atas hal itu, kami meng¬harapkan saudara Gubernur untuk meman¬faatkan momen pergantian Presdir PT. NNT untuk mengambil langkah-langkah strategis dan diplomatic agar putra daerah NTB dapat diperjuangkan untuk menjadi Presdir PT. NNT,” pintanya. (GA. 211*)
×
Berita Terbaru Update