-->

Notification

×

Iklan

Komisi IV DPRD NTB Meminta Kejelasan Alokasi Anggaran Pendidikan

Tuesday, December 27, 2011 | Tuesday, December 27, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-12-27T03:44:22Z
Mataram, Garda Asakota.-
Dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) NTB hendaknya Pemprov NTB lebih berkonsentrasi secara serius terhadap upaya-upaya dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-undang bahwa dana yang harus dialokasikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten adalah berjumlah 20 % dari APBD.

“Tetapi pada saat pembahasan berlang¬sung yang nampak pada RKA Dikpora pada RAPBD 2012 bahwa yang dianggarkan pada Dikpora adalah sebesar 0,7 % dari RAPBD 2012. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi IV meminta kejelasan agar anggaran untuk pendidikan minimal 17 % untuk pendidikan tersebut dicantumkan secara riel pada Dinas Dikpora agar dalam evaluasi Mendagri nantinya tidak menjadi perdebatan panjang seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu,” cetus ketua Komisi IV Bidang Kesra, PP dan KB DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH., saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan (LHP) Komisi IV DPRD NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB TA. 2012, Jum’at lalu.
Setelah menceermati apa yang disam¬paikan Dinas Dikpora bahwa anggaran pen¬didikan tersebut ada pada Biro Keuangan berupa beasiswa murid khusus untuk daerah terpencil dan yang mendapatkan beasiswa tersebut adalah Sekolah Swasta, Komisi IV menegaskan bahwa semestinya pemerintah tidak membedakan warga NTB dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. “Bahwa swasta dan negeri tidak ada beda, orang miskin ada dimana-mana, sehingga tidak perlu ada pemisahan seperti itu. Demikian juga dengan infrastruktur sekolah baik swasta ataupun negeri mengalami masalah yang sama. Banyak sekolah Negeri yang roboh terbuat dari bambu dengan atap ilalang, tidak memiliki bangku, kursi yang semua ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah secara adil,” cetus Patompo.
Disisi lain, Komisi IV melihat dalam RKA Dikpora ada penganggaran yang belum mendesak meski dipandang penting yaitu pembangunan GOR di Bima. “Karena pengajuannya tidak disertai dengan master plan, Amdal dan FS dan lain sebagainya, sehingga komisi IV tidak mengetahui secara baik konsideran pembangunan GOR dimaksud, sehingga Komisi melakukan rasionalisasi berupa pengurangan sebesar Rp3 Milyar untuk memenuhi kekurangan pada SKPD lain yang menjadi mitra Komisi IV,” tandasnya.
Minta Pemprov Sediakan Lahan Dua Hektar untuk Perluasan Asrama Haji
Munculnya rencana pemerintah Provinsi NTB untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai tempat embarkasi penuh atau murni keberangkatan jama’ah Haji di tahun 2012 mendatang yang meliputi Bali dan NTB, Komisi IV DPRD NTB meminta Pemprov NTB menyediakan lahan seluas dua (2) hektar untuk perluasan bangunan asrama haji. “Sebagai konsekuensi dari embarkasi murni ini, maka asrama haji NTB mesti diperluas dengan penambahan kamar sehingga dapat menampung jama’ah untuk dua kelompok terbang dengan kapasitas 900 orang. Ada pun kapasitas asrama haji NTB saat ini hanya mencukupi 450 orang untuk itu diminta kepada Pemprov segera menyediakan lahan minimanl dua (2) hektar sebagai tambahan kamar baru. Adapun dana pembangunannya, Menteri Agama telah menganggarkan untuk penambahan asrama haji tersebut,” tegas Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH., saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan (LHP) Komisi IV DPRD NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB TA. 2012, Jum’at lalu. Sementara terkait dengan masalah panjang runaway yang masih belum bisa dipenuhi untuk landing pesawat berbadan lebar, Komisi IV berpendapat Pemerintah NTB bisa menggunakan pesawat Garuda yang berkapasitas 325 orang. “Dengan konsekuensi kloter menjadi lebih banyak,” tandasnya. (GA. 211*)
×
Berita Terbaru Update