Tahun Depan, Siap Wujudkan NTB Beriman dan Berdaya Saing
Mataram, Garda Asakota.-
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB Tahun Anggaran (TA) 2012 telah disampaikan secara lang¬sung oleh Gubernur NTB,
Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA., di hadapan Sidang Paripurna DPRD NTB pada Kamis (01/12) lalu yang dihadiri secara lengkap oleh Pim¬pinan dan anggota DPRD NTB.
Menurut Gubernur NTB yang juga ikut didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, H. Badrul Munir, MM, dan sejumlah Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTB, tahun 2011 adalah tahun percepatan yang sebentar lagi akan dilalui oleh pemerintahan NTB, dan saat sebentar lagi pemerintahan NTB akan segera memasuki tahun 2012 yakni tahun untuk mewujudkan NTB yang beriman dan berdaya saing. “Artinya, pada tahun angga¬ran 2012, cita-cita kebijakan pembangunan yang dijabarkan dalam RPJMD 2009-2013 harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mulai dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat NTB,” ujar Gubernur yang akrab juga disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini saat menyampaikan draft RAPBD di ruang siding utama DPRD NTB.
RAPBD 2012 ini, menurut TGB, telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya menyangkut berbagai dinamika lingkungan strategis pembangunan daerah dan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masya¬rakat baik yang diserap oleh anggota DPRD NTB maupun oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan APBD TA.
2012 nantinya diharapkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin dan berke¬adilan. Penyempurnaan konsep kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RAPBD 2012 yang dihasilkan dari proses pemba¬hasan antara eksekutif dan legislative, menurut Gubernur, lebih merupakan upaya penyatuan pandangan terhadap setiap kebijakan program pembangunan. Kebija¬kan program pembangunan yang termuat dalam RAPBD 2012 merupakan dasar bagi kita semua untuk melanjutkan proses pembangunan yang telah kita laksanakan.
Oleh karena itu, katanya, kebijakan belanja pada tahun anggaran 2012 diarah¬kan yakni mengalokasikan belanja tidak langsung sebanyak 54,86 % dan belanja langsung sebesar 45,14 % dari total belanja daerah. Kedua, memperbesar proporsi belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap belanja pegawai pada komponen belanja langsung. Ketiga mengalokasikan belanja hibah dan bantuan social pada kom¬ponen belanja tidak langsung sesuai Per¬mendagri Nomor 32 tahun 2011.
Keempat, pemberian hibah beasiswa miskin dalam bentuk bantuan keuangan dan bantuan perlengkapan sekolah termasuk pada sekolah-sekolah yang ada di daerah ter¬pencil. Kelima, meningkatkan alokasi ang¬ga¬ran untuk program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
Keenam, mengalo¬kasikan anggaran untuk mengatasi kesen¬jangan antar wilayah dan antar sector, mening¬katkan kualitas ling¬kungan hidup dan daya dukung kapasitas energy listrik, menurunkan angka buta ak¬sara dan angka putus sekolah, menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, optimalisasi upaya penegakan hokum dan kualitas pelayanan public yang didalamnya termasuk tahapan persiapan pemilukada pada tahun 2013, serta meningkatkan keru¬kunan hidup antar ummat beragama, me¬minimalisasi konflik social, dan memperkuat ketahanan budaya daerah.
Ketujuh, melanjutkan program percepa¬tan pembangunan infrastruktur jalan, Islamic center, pengentasan buta aksara, anak putus sekolah dan menurunkan tingkat ke¬matian ibu melahirkan dan bayi, menyele¬saikan pembangunan Rumah Sakit Umum dan Rujukan, melanjutkan program PIJAR, pengembangan wirausaha baru, pengelolaan ketenagakerjaan, melanjutkan Program Visit Lombok-Sumbawa 2012. Kedelapan, mem¬berdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau, pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana pendukung bagi pengem¬bangan ekonomi local, peningkatan ketram¬pilan dan dukungan ekonomi produktif maupun penyediaan infrastruktur strategis. Kesembilan, Pemprov NTB terus berupaya dalam mengalokasikan anggaran pembangu-nan baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Dalam menjalankan kebijakan pem¬bangu¬nan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2009-2013, Pemprov NTB menurut Gubernur, akan semakin meman¬tapkan program kegiatan yang selama ini telah dijalankan yang tercermin didalam distribusi belanja langsung pada RAPBD 2012 sesuai dengan misi RPJMD 2009-2013 masing-masing yakni pertama, mengem¬bangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya dan menghor¬mati pluralitas dan kesetaraan gender teralokasi belanja sebesar Rp19 Milyar lebih, misi kedua meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan terjangkau dan berkualitas dialokasikan belanja sebesar Rp123 Milyar lebih.
Misi ketiga, menumbuhkan ekonomi berbasis sumber daya local dan mengem¬bangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan teralo¬kasi dana sebesar Rp122 Milyar lebih. Misi keempat, melakukan percepatan pembangu¬nan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dialoka¬sikan belanja sebesar Rp452 Milyar lebih. “Dan misi kelima, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah teralokasi belanja sebesar Rp65 Milyar lebih,” cetusnya.
Dipaparkannya, dalam rangka mendo¬rong perwujudan NTB bersaing, selain program yang secara rutin dilaksanakan, pada TA. 2012 juga dianggarkan anggaran untuk memantapkan program percepatan pem¬bangunan daerah, seperti Kesehatan dialo¬kasikan anggaran sebesar Rp100,7 Milyar lebih, belanja agribisnis PIJAR dialokasikan belanja sebesar Rp67 Milyar lebih, belanja usaha ekonomi produktif sebesar Rp5,4 Milyar lebih, wirausaha baru sebesar Rp10,5 Milyar lebih, infrastruktur wilayah yang mencakup percepatan jalan, pembe¬basan tanah DAM PANDAN DURI, Rumah kumuh dan air bersih, lanjutan pembangu¬nan Islamic Center dialokasikan anggaran sebesar Rp419,7 Milyar lebih, serta sector aparatur dan pelayanan public dialokasikan anggaran sebesar Rp122,5 Milyar lebih, sedangkan untuk belanja Pendidikan seba¬gaimana yang menjadi concern kita secara bersama Pemprov NTB terus berupaya agar pengalokasian anggaran bidang pendidikan mendekati angka 20 persen dari APBD Pemprov NTB TA. 2012.
Sementara itu, menurutnya, berkaitan dengan target total Pendapatan Daerah TA. 2012 yakni sebesar Rp1,740 Trilyun lebih mengalami kenaikan sebesar 0,14 % dari tahun 2011, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD sendiri direncanakan sebesar Rp690,9 Milyar lebih, mengalami penurunan sebesar 7,86 % dari tahun 2011. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya target retribusi daerah pada TA. 2012 sebesar 84,21 %, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 46,59 %. Sedangkan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp490,5 Milyar lebih atau bertam¬bah sebesar 2,61 %, begitu juga terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp117,1 Milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 71,34 %,.
Untuk pendapatan Dana Perimbangan Pemprov NTB TA. 2012 ditargetkan sebesar Rp 1,37 Trilyun atau mengalami pening¬katan sebesar 16,73 % dari TA. 2011, pe¬ning¬katan ini disebabkan oleh adanya tam¬bahan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp192,9 Milyar lebih atau meningkat sebesar 25,20 %, dan tambahan penerimaan dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp7,3 Milyar lebih atau meningkat sebesar 16,22 %. Sedangkan pada pos bagi hasil pajak dan bukan pajak mengalami penurunan sebesar 11,05 % dari TA. 2011.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalamai penurunan pada TA. 2012 sebesar 87,92 % dari TA. 2011. “Penurunan ini disebabkan karena tidak ditargetkannya lagi penerimaan dari dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yaitu dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID dan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau DPPID,” jelasnya.
Dan untuk total belanja pada TA. 2012 direncanakan sebesar Rp1,727 Trilyun lebih atau terjadi penurunan sebesar 1,33 % dari TA. 2011 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung pada TA. 2012 dialokasikan sebesar Rp947,3 Milyar lebih atau mengalami peningkatan sebesar 1,56 % dari TA. 2011. Kenaikan Belanja Tidak Langsug disebabkan oleh Belanja Pegawai, pada TA. 2012 dianggarkan sebesar Rp482,2 Milyar lebih meningkat sebesar Rp28,7 Milyar lebih atau 6,33 % sebagai konsekuensi meningkatnya Gaji PNS dan Tunjangan Beras PNS. Belanja bagi hasil pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peme¬ rintah Desa dianggarkan sebesar Rp204,5 Milyar lebih mengalami peningkatan sebesar Rp27,8 Milyar lebih atau 15,77 %. Belanja bantuan keuangan kepada Pe¬merintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diang¬garkan sebesar Rp65,7 Milyar lebih mengalami peningkatan sebesar Rp23,8 Milyar lebih atau sebesar 57,71 %. Dan be¬lanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp10 Milyar mengalami peningka¬tan sebe¬sar 145,44 persen dari TA. 2011. (GA. 211*)
