Penegasan Gubernur NTB, DR. TGKH. M. Zai¬ nul Majdi, MA., bahwa Tahun 2012 adalah tahun untuk perwujudan NTB Beriman dan Berdaya Saing dengan pemaknaan pembangunan Tahun 2012 harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB dipertanyakan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD NTB saat menyam¬paikan pandangan umum Fraksi PAN pada sidang paripurna DPRD NTB beberapa waktu lalu. “Tentu saja F-PAN sangat mengapresiasi dan mengawal dengan tulus dan ketat tujuan tersebut. Namun pertanyaannya apakah target
tersebut realistis? Parameter apa yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan¬nya?,” cetus Ketua F-PAN DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S. Sos., sebagaimana tertuang didalam pandangan umum Fraksi PAN pada saat sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini. Sebagaimana diketahui, lanjutnya, pengajuan dokumen anggaran dari eksekutif sangat terlambat yang membuat pembaha¬sannya dilakukan secara terburu-buru dan terkesan menghasilkan RAPBD yang for¬malistis. Dengan keterlambanan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) beserta dokumen Prioritas dan Pla¬fon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai naskah awal rancangan APBD 2012 me-nandakan adanya kelemahan dalam sistim perencanaan Pemprov NTB. “Kita khawa¬tirkan akan berdampak pada kualitas dokumen yang dihasilkan. Dengan kualitas perencanaan yang tidak optimal, pelaksa¬naan APBD juga tidak akan optimal yang pada gilirannya akan mengganggu penca-paian target Pemprov NTB yang sudah dituangkan dalam RPJMD,” tegasnya lagi.
Maksud dari tidak realistis itu, kata FPAN, jika dilihat dari ide, visi, misi dan niatannya sudah cukup baik dan ideal namun akan sulit diwujudkan jika secara teknis tidak disiapkan dengan baik. “Ibaratnya kita punya filosofi yang cerdas, namun tidak dapat diterapkan karena tidak memiliki metodologi yang memadai. Persoalan proses adalah bagian dari metodologi itu namun kami dari F-PAN akan berupaya secara maksimal untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan APBD yang berkua¬litas dan realistis karena itu kedepan Fraksi PAN meminta agar pengajuan RAPBD dapat dilakukan lebih awal,” terangnya.
FPAN Prihatin Santernya Isu Keamanan di BIL
Beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB. Hanya saja, bagi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD NTB, meski BIL telah mem¬berikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok Tengah, namun F-PAN mengaku sangat prihatin dengan santernya isu keamanan di sekitar kawasan BIL. “Kami khawatir isu ini ditunggangi oleh pihak ketiga yang ingin mreusak citra Bandara Internasional tersebut. Kami juga yakin isu keamanan tersebut terlalu dibesar-besarkan,” cetus Ketua F-PAN DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S. Sos., sebagaimana tertuang didalam pandangan umum Fraksi PAN pada saat sidang paripurna DPRD NTB belum lama ini.
Meski isu itu dibesar-besarkan, namun menurut F-PAN, isu itu tidak boleh dise¬pe¬lekan oleh semua pihak. F-PAN mengharap¬kan agar pihak Pemprov NTB terus menerus melakukan upaya perbaikan sehingga BIL dalam jangka waktu yang dekat kepastian keamanan dan kenyamanan dapat diwu¬judkan di BIL. “Paling tidak untuk tahun 2012 isu-isu tersebut sudah menjauh dari telinga kita. Fraksi kami juga menghimbau masyarakat Loteng untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam upaya pening¬katan citra dan kredibilitas BIL yang aman dan nyaman. Fraksi PAN juga meng¬hargai dan mendukung upaya Gubernur untuk meresponnya dengan cepat dan tang-gap dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni Pemda Loteng, pihak Kepolisian, Angkasa Pura dan seba¬gainya,” cetusnya seraya mempertanyakan Gubernur NTB terkait langkah pembenahan bandara penunjang yang ada di Pulau Sum¬bawa yakni bandara Brang Biji dan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin dalam rangka target satu (1) juta wisatawan untuk program visit Lombok Sumbawa 2012.
F-PAN Juga Soroti Isu Kenaikan Harga Beras dan Langkanya Semen
F-PAN juga menyorot masalah terja¬dinya kenaikan harga beras yang beberapa bulan terakhir ini cukup meresahkan masya¬rakat. “Kenaikan harga beras bisa menim¬bulkan penurunan kredibilitas terhadap pemerintah. Akan menjadi ironi jika dalam waktu dekat pemerintah tidak dapat mengen-dalikan atau menurunkan harga beras ditengah situasi Pemda NTB mencanangkan ‘tinggal landas’ atau ‘blue print’ di tahun 2012 nanti. Apalah artinya sebuah cetak biru ‘blue print’ jika rakyat masih mengeluhkan harga beras. Juga menjadi ironi jika NTB yang terkenal sebagai lumbung ketahanan pangan yang berjumlah 2.941 lumbung pangan tradisional ternyata harga beras mahal,” tegas F-PAN.
Demikian juga dengan masalah kelang¬kaan semen yang dikeluhkan oleh masya¬rakat juga menjadi sorotan F-PAN. Sampai saat ini, kata F-PAN, masyarakat kesulitan mendapatkan semen, kalaupun dapat harga¬nya sangat memberatkan. Kelangkaan semen, kata F-PAN, bisa juga dijadikan alasan oleh para kontraktor nakal untuk tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dalam situasi seperti ini, menurut F-PAN, wajar timbul asumsi negative, bahwa alasannya ada oknum pengusaha yang sengaja melakukan penimbunan karena adanya spekulasi akan adanya kenaikan harga semen. “Perilaku pengusaha negative ini harus ditindak tegas karena disamping telah menyebabkan keru-gian bagi masyarakat juga telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku dan masuk pada kategori tindak pidana ekonomi. Karena itu FPAN meminta kepada saudara Gubernur untuk segera melakukan pengecekan di lapangan,” kata Ketua Fraksi PAN.
Masalah tanah terlantar di NTB, F-PAN, mendukung upaya yang telah dilaku¬kan Gubernur untuk melakukan penertiban. “Kami bergembira mendengar pihak BPN siap melakukan pembebasan terhadap 18 ribu hektar lahan yang terindikasi akibat ulah investor nakal. Berarti masih ada sekitar tujuh (7) ribu hektar lahan yang ma¬sih belum jelas,” tandasnya. (GA. 211*).
