Mataram, Garda Asakota.-
Dugaan penyimpangan pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikpora Lombok Barat menuai reaksi dari kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Labuapi. Mereka serentak membantah tudingan bahwa proyek itu dilaksanakan tanpa swakelola alias melibatkan kontraktor.
Satu per satu kepala sekolah yang didatangi wartawan menyampai¬kan jawaban hampir sama. Selain mengerja¬kan sendiri, kualitas proyek pun diklaim paten, bahkan ada kelebihan pengerjaan, dari total Rp 219 juta yang dianggarkan untuk empat spek. Diantaranya rehab ruang kelas, pembangunan perpustakaan, gedung UKS dan meubelair.
Kepala sekolah SDN-3 Terong Tawah, Harus, S.Pdi, misalnya, mengaku, setelah meng¬ajukan proposal dan dipastikan mene¬rima alokasi DAK, sekolahnya langsung membentuk panitia sendiri untuk mengerjakan proyek. “Kami selesai mengerjakan proyek ini bulan Januari 2010,” sebutnya. Karena mengatur sendiri pengerjaan proyek, tim mampu mengatur sesuai kebutuhan sekolah seperti untuk perpustakaan, tidak hanya gedung, bagian plafon menggunakan rangka baja. Rehab ruang kelas, mereka berhasil memperbaiki tiga ruang kelas lengkap dengan keramik, atap dengan bahan seng. Bahkan untuk kebutuhan UKS, mereka membangun tiga WC di lingkungan sekolah tersebut. “Kami murni swakelola, bersama komite sekolah, bahkan masyarakat disini dengan sukarela membantu kami. Hasilnya, banyak irit anggaran,” tuturnya. Dari hasil swakelola itu, pihaknya bahkan mampu membebaskan lahan seluas 2 are untuk perluasan areal sekolah.
Di SDN-1 Bajur, yang mendapat alokasi sama, juga menerangkan demikian. Sesuai dengan bukti belanja berupa kwitansi dan absensi, proses pembangunan gedung murni swakelola. “Saya sudah diperiksa penyidik Polda NTB dan sudah saya jelaskan semua. Kami tidak melibatkan kontraktor sama sekali. Memang pernah ada kontraktor yang datang menawarkan diri, tapi kami tolak,” ujar Kepsek SDN 1 Bajur, Mahmud Hurri, sambil menunjukkan bundelan dokumen pertanggungjawaban realisasi DAK 2009. Menurut Hurri, dirinya berusaha berpe¬gang pada aturan Kepmendiknas 03 Tahun 2009 dipertegas Kepres 80 Tahun 2003 se¬suai anju¬ran dari Dikpora. Bersama ketua komi¬te, H.M Qudsi, SH, swakelola berlang¬sung dari awal sampai akhir. “Saya tidak bisa mangkir dari aturan yang ada, agar ti¬dak ada masalah dikemudian hari,” tegasnya.
Saat wartawan mendatangi SDN O4 Kuranji, yang juga masuk daftar klarifikasi Polda NTB, kepala sekolah tidak berada di tempat. Menurut guru setempat, kepala sekolah, Hj. Siti Fatimah, A,Ma tengah memenuhi panggilan Polda NTB. Saat dita¬nya soal realisasi DAK, para guru kompak membantah telah menunjuk kontraktor. Dari hasil swakelola, mereka berhasil mem¬bangun gedung perpustakaan paten, juga rehab empat ruang kelas.
“Campuran semen sampai 1 : 4, karena kami ingin bangunannya paten,” tutur seorang guru yang enggan namanya dikorankan. Mereka pun mengaku cukup nyaman mengerjakan sendiri, karena bisa mengatur anggaran sesuai alokasi dan kebutuhan sekolah. Hal senada disampaikan mantan kepala sekolah SDN 3 Kuranji, I Nyoman Widiana. Saat dirinya menjabat, alokasi anggaran diterimanya sesuai pagu dan dilaksanakan tepat waktu. “Hasilnya, kami mendapat acungan jempol dari konsultan karena bangunannya paten,” kata Nyoman Widiana. (snc*)
Dugaan penyimpangan pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dikpora Lombok Barat menuai reaksi dari kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Labuapi. Mereka serentak membantah tudingan bahwa proyek itu dilaksanakan tanpa swakelola alias melibatkan kontraktor.
Satu per satu kepala sekolah yang didatangi wartawan menyampai¬kan jawaban hampir sama. Selain mengerja¬kan sendiri, kualitas proyek pun diklaim paten, bahkan ada kelebihan pengerjaan, dari total Rp 219 juta yang dianggarkan untuk empat spek. Diantaranya rehab ruang kelas, pembangunan perpustakaan, gedung UKS dan meubelair.
Kepala sekolah SDN-3 Terong Tawah, Harus, S.Pdi, misalnya, mengaku, setelah meng¬ajukan proposal dan dipastikan mene¬rima alokasi DAK, sekolahnya langsung membentuk panitia sendiri untuk mengerjakan proyek. “Kami selesai mengerjakan proyek ini bulan Januari 2010,” sebutnya. Karena mengatur sendiri pengerjaan proyek, tim mampu mengatur sesuai kebutuhan sekolah seperti untuk perpustakaan, tidak hanya gedung, bagian plafon menggunakan rangka baja. Rehab ruang kelas, mereka berhasil memperbaiki tiga ruang kelas lengkap dengan keramik, atap dengan bahan seng. Bahkan untuk kebutuhan UKS, mereka membangun tiga WC di lingkungan sekolah tersebut. “Kami murni swakelola, bersama komite sekolah, bahkan masyarakat disini dengan sukarela membantu kami. Hasilnya, banyak irit anggaran,” tuturnya. Dari hasil swakelola itu, pihaknya bahkan mampu membebaskan lahan seluas 2 are untuk perluasan areal sekolah.
Di SDN-1 Bajur, yang mendapat alokasi sama, juga menerangkan demikian. Sesuai dengan bukti belanja berupa kwitansi dan absensi, proses pembangunan gedung murni swakelola. “Saya sudah diperiksa penyidik Polda NTB dan sudah saya jelaskan semua. Kami tidak melibatkan kontraktor sama sekali. Memang pernah ada kontraktor yang datang menawarkan diri, tapi kami tolak,” ujar Kepsek SDN 1 Bajur, Mahmud Hurri, sambil menunjukkan bundelan dokumen pertanggungjawaban realisasi DAK 2009. Menurut Hurri, dirinya berusaha berpe¬gang pada aturan Kepmendiknas 03 Tahun 2009 dipertegas Kepres 80 Tahun 2003 se¬suai anju¬ran dari Dikpora. Bersama ketua komi¬te, H.M Qudsi, SH, swakelola berlang¬sung dari awal sampai akhir. “Saya tidak bisa mangkir dari aturan yang ada, agar ti¬dak ada masalah dikemudian hari,” tegasnya.
Saat wartawan mendatangi SDN O4 Kuranji, yang juga masuk daftar klarifikasi Polda NTB, kepala sekolah tidak berada di tempat. Menurut guru setempat, kepala sekolah, Hj. Siti Fatimah, A,Ma tengah memenuhi panggilan Polda NTB. Saat dita¬nya soal realisasi DAK, para guru kompak membantah telah menunjuk kontraktor. Dari hasil swakelola, mereka berhasil mem¬bangun gedung perpustakaan paten, juga rehab empat ruang kelas.
“Campuran semen sampai 1 : 4, karena kami ingin bangunannya paten,” tutur seorang guru yang enggan namanya dikorankan. Mereka pun mengaku cukup nyaman mengerjakan sendiri, karena bisa mengatur anggaran sesuai alokasi dan kebutuhan sekolah. Hal senada disampaikan mantan kepala sekolah SDN 3 Kuranji, I Nyoman Widiana. Saat dirinya menjabat, alokasi anggaran diterimanya sesuai pagu dan dilaksanakan tepat waktu. “Hasilnya, kami mendapat acungan jempol dari konsultan karena bangunannya paten,” kata Nyoman Widiana. (snc*)
