Mataram, Garda Asakota.-
Momentum 10 November memperingati Hari Pahlawan dimanfaatkan sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/11).
Lima (5) isu sentral pun digelindingkan oleh mereka. Diantaranya adalah pendidikan kesehatan murah dan berkualitas, mendo¬rong kepemilikan daerah terhadap divestasi tujuh (7) persen Newmont Nusa Tenggara untuk kesejahteraan rakyat NTB, mendo¬rong Polda NTB untuk mengusut tuntas dana hibah di KSB dan Provinsi NTB, realisasi program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan program PIJAR, serta isu moratorium pengiriman TKI/TKW ke Timur Tengah.
Dalam resolusi jihad PMII yang dibacakan oleh Koordinator Umum PKC PMII NTB, Taufik Hidayat, aspek pendi¬dikan dan kesehatan yang berkualitas dari segala bentuk pelayanan dan Infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi keber¬langsungan hidup masyarakat, tanpa itu masyarakat tidak akan mungkin mampu bertahan hidup dan tanpa adanya masya¬rakat, pemerintah tidak akan bisa hidup. Karena bagaimanpun juga kontribusi masyarakat (Petani, NELAYAN, buruh, dll) menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mereka juga memberikan penekanan terhadap persoalan Divestasi 7 (%) persen Saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui PT. Multicapital dan Pemkab Sumbawa Barat melalui BUMD PT. Daerah Maju Bersama (DMB) dan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ini harus bisa kerjasama yang baik demi terwujudnya kesejahteraan Rakyat, baik dari segi pendi¬dikan maupun kesehatan yang selama ini selalu menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. “Kese¬jahteraan social selalu menjadi wacana dan kebohongan publik dari pihak Eksekutif dan Legislaif dalam memutuskan kebijakan namun fakta di lapangan masih banyak anak-anak usia sekolah tidak dapat sekolah dengan kendala biaya. Begitu pula dalam hal kesehatan yang banyak sekali orang sakit yang seolah-olah di larang sakit karena tidak ada biaya. Imbas dari itu sangat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada criminal terjadi dimana-mana, mulai dari curan¬mor, perampokan, pemalakan juga pemerko¬saan, dan sejenisnya yang tiada lain dan tiada bukan faktor utama adalah tuntun eko¬nomi,” tegas Taufik yang baru saja ter¬pilih menjadi Ketua Umum PKC PMII NTB.
Tuntutan ekonomi, lanjutnya, membuat tidak sedikit warga NTB memilih jadi TKI/TKW di negeri orang. Namun selama berada di Negara orang tidak sedikit pula kenya¬manan yang harus di tempuh, perlindungan hukum tidak jelas bagi TKI/TKW kita. Tiap bulan selalu ada warga kita yang kena sanksi “Hukum Pancung” seperti yang menimpa Sumartini Binti Manaungin Galisung yang di eksekusi 3 Juli 2011 lalu.
Tak hanya itu, korban pemerkosaan dan penganiayaan seperti yang menimpa Eti Nova Afriana (24 Tahun) TKW asal Dusun Pelowok Timur Desa Kediri Lombok Barat yang saat ini telah didera patah tulang bagian kaki dan punggung (baca media cetak edisi 9 Nov 2011).
Kesemuanya itu diakibatkan sempitnya mata pencaharian dan tidak ada jaminan hidup di daerah kita sendiri. Lapangan pekerjaan mesti menjadi prioritas utama untuk meminimalisir minat warga NTB untuk memilih jadi imigran, dan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat itu menjadi keharusan serta tanggung jawab besar untuk membuka lapangan pekerjaan, realisasi program unggulan harus segera terwujud dan terselesaikan dalam kurun waktu yang tertentu demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara barat, mengingat kurang lebih 1,5 tahun kepemimpinan Bajang-Badrul (BARU) harus semua program yang telah dicanangkan dapat terselesaikan dengan baik dan benar. (GA. 211*).
Momentum 10 November memperingati Hari Pahlawan dimanfaatkan sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Mataram dengan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/11).
Lima (5) isu sentral pun digelindingkan oleh mereka. Diantaranya adalah pendidikan kesehatan murah dan berkualitas, mendo¬rong kepemilikan daerah terhadap divestasi tujuh (7) persen Newmont Nusa Tenggara untuk kesejahteraan rakyat NTB, mendo¬rong Polda NTB untuk mengusut tuntas dana hibah di KSB dan Provinsi NTB, realisasi program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan program PIJAR, serta isu moratorium pengiriman TKI/TKW ke Timur Tengah.
Dalam resolusi jihad PMII yang dibacakan oleh Koordinator Umum PKC PMII NTB, Taufik Hidayat, aspek pendi¬dikan dan kesehatan yang berkualitas dari segala bentuk pelayanan dan Infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi keber¬langsungan hidup masyarakat, tanpa itu masyarakat tidak akan mungkin mampu bertahan hidup dan tanpa adanya masya¬rakat, pemerintah tidak akan bisa hidup. Karena bagaimanpun juga kontribusi masyarakat (Petani, NELAYAN, buruh, dll) menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mereka juga memberikan penekanan terhadap persoalan Divestasi 7 (%) persen Saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) harus dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui PT. Multicapital dan Pemkab Sumbawa Barat melalui BUMD PT. Daerah Maju Bersama (DMB) dan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten ini harus bisa kerjasama yang baik demi terwujudnya kesejahteraan Rakyat, baik dari segi pendi¬dikan maupun kesehatan yang selama ini selalu menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. “Kese¬jahteraan social selalu menjadi wacana dan kebohongan publik dari pihak Eksekutif dan Legislaif dalam memutuskan kebijakan namun fakta di lapangan masih banyak anak-anak usia sekolah tidak dapat sekolah dengan kendala biaya. Begitu pula dalam hal kesehatan yang banyak sekali orang sakit yang seolah-olah di larang sakit karena tidak ada biaya. Imbas dari itu sangat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada criminal terjadi dimana-mana, mulai dari curan¬mor, perampokan, pemalakan juga pemerko¬saan, dan sejenisnya yang tiada lain dan tiada bukan faktor utama adalah tuntun eko¬nomi,” tegas Taufik yang baru saja ter¬pilih menjadi Ketua Umum PKC PMII NTB.
Tuntutan ekonomi, lanjutnya, membuat tidak sedikit warga NTB memilih jadi TKI/TKW di negeri orang. Namun selama berada di Negara orang tidak sedikit pula kenya¬manan yang harus di tempuh, perlindungan hukum tidak jelas bagi TKI/TKW kita. Tiap bulan selalu ada warga kita yang kena sanksi “Hukum Pancung” seperti yang menimpa Sumartini Binti Manaungin Galisung yang di eksekusi 3 Juli 2011 lalu.
Tak hanya itu, korban pemerkosaan dan penganiayaan seperti yang menimpa Eti Nova Afriana (24 Tahun) TKW asal Dusun Pelowok Timur Desa Kediri Lombok Barat yang saat ini telah didera patah tulang bagian kaki dan punggung (baca media cetak edisi 9 Nov 2011).
Kesemuanya itu diakibatkan sempitnya mata pencaharian dan tidak ada jaminan hidup di daerah kita sendiri. Lapangan pekerjaan mesti menjadi prioritas utama untuk meminimalisir minat warga NTB untuk memilih jadi imigran, dan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat itu menjadi keharusan serta tanggung jawab besar untuk membuka lapangan pekerjaan, realisasi program unggulan harus segera terwujud dan terselesaikan dalam kurun waktu yang tertentu demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara barat, mengingat kurang lebih 1,5 tahun kepemimpinan Bajang-Badrul (BARU) harus semua program yang telah dicanangkan dapat terselesaikan dengan baik dan benar. (GA. 211*).
