Puluhan mahasiswa yang tergabung di Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LPPR), Senin (21/11), berunjuk-rasa di depan kantor PLN Wilayah NTB Cabang Bima. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap nasib rakyat yang dibebani mahalnya biaya pemasangan listrik. Koordinator lapangan (korlap) massa aksi, Nurdin, menilai, CV ataupun perusahaan yang menjadi mitra dari PLN menaikkan harga secara sepihak ten¬tang biaya penyambungan yang dinilai sangat merugikan masyarakat.
“Biaya pemasangan kok mahal, padahal yang kami ketahui biayanya sangat murah. Tapi yang terjadi justeru biaya pemasangan membeng¬kak hingga mencapai lima jutaan,” cetusnya.
Kenyataan lainnya, kata dia, ada beberapa oknum petugas mengatas namakan CV yang merupakan mitra dari PLN yang menaikkan biaya penyambungan listrik secara sepihak dan bahkan semena- mena, seperti yang terjadi di Desa Pela, Sie, dan Desa Tangga, dimana biaya penyambungan¬nya naik sekitar tiga hingga empat juta rupiah. “Tolong dong pihak PLN untuk turun secepatnya untuk mensosialisasikan ke masyarakat seluruhnya, biar mereka tidak di bodohi oleh ulah oknum tertentu yang me¬manfaatkan ketidak-tahuan masyarakat,” pintanya. LPPR mendesak PLN agar membubarkan CV yang telah melanggar PP No.7 tahun 2010, dan pihak PLN harus melakukan sosialisasi kembali tiap Kecama¬tan dan daerah terkait biaya pemasangan listrik, PLN harus menarik kembali uang yang dipungut oleh CV yang merupa¬kan mitra dari PLN yang berada di lapangan.
Manager PT. PLN Wilayah NTB Cabang Bima, Parulian Noviardi, kepada sejumlah media mengaku sangat merespon apa yang disuarakan oleh para mahasiswa tersebut. Pihaknya malah merasa terbantu dengan apa yang dikemukakan oleh LPPR.
“Terkait mengenai tuntutan mahalnya biaya pemasangan baru, itu tidak dibenar¬kan, karena untk biaya pemasangan baru kami hanya mengenakan biaya pemasangan 450 kwh dengan satu titik kami hanya mengenakan biaya 800 ribu saja, tanpa ada biaya yang lainnya lagi. Tapi jika terjadi biaya pemasangan baru tersebut melampaui, diharapkan masyarakat agar segera melaporkan kepada kami, sehingga bisa kami tindak lanjuti,” katanya.
Dijelaskannya bahwa, yang menjadi mitra kerja PT. PLN saat ini adalah CV. AKLI, namun tidak menutup kemungkinan juga pihaknya bekerjasa sama dengan CV lain yang menjadi mitra, baik itu CV. AKLINAS maupun AKLINDO. Tapi yang perlu diperhatikan, sambungnya, bahwa mitra kerja tersebut sangat berbeda tupoksi¬nya. “Misalkan CV yang telah menjadi mitra
kami seperti AKLI, mereka tugasnya memasang Instalasi sedangkan tugas kami hanya memasang Kwh meter saja. Untuk itu kembali saya imbau masyarakat, apabila menemukan petugas yang memasang dengan tarif mahal agar segera melaporkan kepada kami, sehingga bisa kami tindak lanjuti, dan apabila terbukti ada oknum yang melakukannya, maka akan kami panggil dan segera mengembalikan uang tersebut kepada pelanggan,” ucapnya. Tentang permintaan massa aksi demo untuk segera PLN turun sosialisasi kepada masyarakat, manager PLN Cabang Bima berjanji akan memenuhi¬nya sebagai bentuk mitra dengan masyara¬kat. “Dan sosialisasi ini akan kami tunjang lewat Kelurahan, Desa maupun media masa, sehingga masyarakat secara luas mengeta¬hui¬nya. Sebagai bentuk kemudahan yang kami berikan, saat ini kami akan melayani pelanggan yang meminta pemasangan listrik yang hanya satu (1) titik lampu saja tanpa instalasi. Namun pelanggan harus mengisi per¬nyataan, bahwa resiko dikemudian hari¬nya, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di¬ingin¬kan, maka pihak PLN tidak bertang¬gung-jawab. Namun diharapkan, apabila terjadi demo lagi, ia menginginkan pihak pendemo untuk audensi dengan pihaknya. Sehingga solusi terbaik bisa ditemukan, apalagi ini menyangkut hajat masyarakat banyak,” imbuhnya. (GA. 334*)
