Oleh: IMAM AHMAD, SH
Percepatan pembangunan sejatinya akan bisa diwujudkan jika orientasi membangun dapat bertitik tolak pada aspek-aspek normative yang memayunginya. Berbagai macam problematika developmentalisme di Negeri ini selalu saja berkisar pada apakah sebuah produk kebija¬kan itu telah betul-betul mengacu kepada aspek hokum yang me¬mayunginya ataukah tidak sama sekali.
Salah satu contoh misal¬nya, aspek hokum yang menga¬tur tentang wajibnya sebuah produk kebijakan itu disosialisa¬sikan kepada warga-masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pembangunan. Meski hal ini dipandang ringan bagi sebagian kalangan, namun dalam berba¬gai fakta atau realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Sosialisasi ini merupakan satu fragmen yang sangat urgen bagi masyarakat guna mengetahui sejauh mana produk kebijakan itu akan atau telah dilaksanakan sesuai dengan dictum-diktum aturan yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi dalam banyak kasus, jarang sekali sosialisasi itu dilakukan dengan baik oleh organ pelaksana kebijakan kepada warga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan sehingga tidak heran pada saat program itu selesai dikerjakan muncul banyak permasalahan-permasalahan baru didalam suatu warga-masyarakat baik itu dalam bentuk protes, demonstrasi maupun anarkisme social.
Pada setiap produk kebijakan, selalu dibarengi dengan pedoman hokum yang memayunginya. Pedoman ini akan menjadi suatu acuan apakah sebuah produk kebijakan itu telah dilaksanakan secara baik atau tidak oleh pelaksana kebijakan. Pedoman hokum ini juga menjadi suatu alat atur yang akan dijadikan sebagai sebuah acuan untuk menghindari terjadinya tindak perbuatan yang menyimpang seperti konspirasi, kolusi, suap menyuap, nepotisme dan korupsi. Hanya saja, dalam tataran praktis masih banyak ditemukan organ-organ pelaksana kebijakan di Negeri ini yang berusaha menutupi atau bersikap tidak transparan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada setiap masyarakat terkait dengan produk kebijakan yang dilaksanakannya.
Implikasinya adalah banyak produk kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan pedoman hokum yang telah dibuat dari awal. Fenomena yang terjadi dalam berbagai kasus pembangunan di Negeri ini menjadi suatu contoh bagaimana pelaksana kebijakan ini masih bersikap tertutup terhadap informasi-informasi penting yang sesungguhnya wajib diketahui luas oleh masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu program kebijakan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh para pengambil kebijakan agar bisa memberikan penekanan kepada setiap pelaksana kebijakan untuk mau bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan setiap informasi-informasi penting yang dibutuhkan warga-masyarakat terhadap setiap produk kebijakan yang dilaksanakan agar proses pengawasan dan pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan itu dapat berlangsung secara efektif dan dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Wallahu’alam Bissawab*).
Percepatan pembangunan sejatinya akan bisa diwujudkan jika orientasi membangun dapat bertitik tolak pada aspek-aspek normative yang memayunginya. Berbagai macam problematika developmentalisme di Negeri ini selalu saja berkisar pada apakah sebuah produk kebija¬kan itu telah betul-betul mengacu kepada aspek hokum yang me¬mayunginya ataukah tidak sama sekali.
Salah satu contoh misal¬nya, aspek hokum yang menga¬tur tentang wajibnya sebuah produk kebijakan itu disosialisa¬sikan kepada warga-masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pembangunan. Meski hal ini dipandang ringan bagi sebagian kalangan, namun dalam berba¬gai fakta atau realitas yang terjadi di dalam masyarakat. Sosialisasi ini merupakan satu fragmen yang sangat urgen bagi masyarakat guna mengetahui sejauh mana produk kebijakan itu akan atau telah dilaksanakan sesuai dengan dictum-diktum aturan yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Akan tetapi dalam banyak kasus, jarang sekali sosialisasi itu dilakukan dengan baik oleh organ pelaksana kebijakan kepada warga masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan sehingga tidak heran pada saat program itu selesai dikerjakan muncul banyak permasalahan-permasalahan baru didalam suatu warga-masyarakat baik itu dalam bentuk protes, demonstrasi maupun anarkisme social.
Pada setiap produk kebijakan, selalu dibarengi dengan pedoman hokum yang memayunginya. Pedoman ini akan menjadi suatu acuan apakah sebuah produk kebijakan itu telah dilaksanakan secara baik atau tidak oleh pelaksana kebijakan. Pedoman hokum ini juga menjadi suatu alat atur yang akan dijadikan sebagai sebuah acuan untuk menghindari terjadinya tindak perbuatan yang menyimpang seperti konspirasi, kolusi, suap menyuap, nepotisme dan korupsi. Hanya saja, dalam tataran praktis masih banyak ditemukan organ-organ pelaksana kebijakan di Negeri ini yang berusaha menutupi atau bersikap tidak transparan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada setiap masyarakat terkait dengan produk kebijakan yang dilaksanakannya.
Implikasinya adalah banyak produk kebijakan yang dilaksanakan tidak sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan pedoman hokum yang telah dibuat dari awal. Fenomena yang terjadi dalam berbagai kasus pembangunan di Negeri ini menjadi suatu contoh bagaimana pelaksana kebijakan ini masih bersikap tertutup terhadap informasi-informasi penting yang sesungguhnya wajib diketahui luas oleh masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu program kebijakan pembangunan. Hal ini perlu diperhatikan secara serius oleh para pengambil kebijakan agar bisa memberikan penekanan kepada setiap pelaksana kebijakan untuk mau bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan setiap informasi-informasi penting yang dibutuhkan warga-masyarakat terhadap setiap produk kebijakan yang dilaksanakan agar proses pengawasan dan pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan itu dapat berlangsung secara efektif dan dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Wallahu’alam Bissawab*).
