Kota Bima, Garda Asakota.-
Warga masyarakat yang menempati daerah relokasi Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, hingga kini mengaku baru sekali bertatap muka dengan para investor. Begitupun dengan penggunaan fasilitas air bersih dan MCK yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Bima, belum juga dinikmati secara maksimal.
Akademisi STISIP Bima, Kamaludin, S. Sos, M. Ap, kepada Garda Asakota
menya¬rankan agar Pemerintah Kota Bima segera memenuhi pelayanan kepada warga masyarakat relokasi di Oi Fo’o dan harus segera memenuhi apa saja keluhannya. “Apalagi yang berkaitan dengan air bersih maupun MCK, yang merupakan fasilitas sangat vital. Karena tanpa kedua fasilitas ini, masyarakat yang bermukim di daerah relokasi bisa mendapatkan berbagai masalah jika ini tidak terpenuhi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/8).
Masyarakat relokasi bisa mempertanya¬kan kembali keseriusan janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena secara psikologis masyarakat sangat dirugikan. Menyikapi kurangnya sosialisasi perusahaan yang mengelola pertambangan juga sangat dirasakan oleh warga, maka dari itu dirinya meminta perhatian pemerintah Kota Bima untuk menginformasikan ke pihak investor terkait hal itu.
“Investor harus lebih sering bertatap muka dengan warga relokasi, karena ini sebagai bentuk perkenalan agar masyarakat tahu dan kenal pihak investor.
Bila ini dilakukan, komunikasi dan keinginan masyarakat bisa langsung diserap dan ditindak lanjuti oleh pemerintah selaku pengawas investor. Namun yang menjadi poin penting adalah bentuk MoU, perjanjian antara investor dengan Pemerintah Kota Bima, karena dengan isi MoU tersebut tertuang kewajiban PT. PUI selaku investor tambang marmer, dan jika isi perjanjian kerjasama tidak dijalankan, maka pihak investor harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya. (GA. 334*)
Warga masyarakat yang menempati daerah relokasi Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, hingga kini mengaku baru sekali bertatap muka dengan para investor. Begitupun dengan penggunaan fasilitas air bersih dan MCK yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Bima, belum juga dinikmati secara maksimal.
Akademisi STISIP Bima, Kamaludin, S. Sos, M. Ap, kepada Garda Asakota
menya¬rankan agar Pemerintah Kota Bima segera memenuhi pelayanan kepada warga masyarakat relokasi di Oi Fo’o dan harus segera memenuhi apa saja keluhannya. “Apalagi yang berkaitan dengan air bersih maupun MCK, yang merupakan fasilitas sangat vital. Karena tanpa kedua fasilitas ini, masyarakat yang bermukim di daerah relokasi bisa mendapatkan berbagai masalah jika ini tidak terpenuhi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (11/8).
Masyarakat relokasi bisa mempertanya¬kan kembali keseriusan janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena secara psikologis masyarakat sangat dirugikan. Menyikapi kurangnya sosialisasi perusahaan yang mengelola pertambangan juga sangat dirasakan oleh warga, maka dari itu dirinya meminta perhatian pemerintah Kota Bima untuk menginformasikan ke pihak investor terkait hal itu.
“Investor harus lebih sering bertatap muka dengan warga relokasi, karena ini sebagai bentuk perkenalan agar masyarakat tahu dan kenal pihak investor.
Bila ini dilakukan, komunikasi dan keinginan masyarakat bisa langsung diserap dan ditindak lanjuti oleh pemerintah selaku pengawas investor. Namun yang menjadi poin penting adalah bentuk MoU, perjanjian antara investor dengan Pemerintah Kota Bima, karena dengan isi MoU tersebut tertuang kewajiban PT. PUI selaku investor tambang marmer, dan jika isi perjanjian kerjasama tidak dijalankan, maka pihak investor harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya. (GA. 334*)
