-->

Notification

×

Iklan

KNPI Pertanyakan Berbagai Persoalan Krusial di Kota Bima

Wednesday, August 10, 2011 | Wednesday, August 10, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-08-10T04:03:42Z
Rp.8 Milyar DAU/DAK Masih Diblokir BRI
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sejumlah pengurus DPD KNPI Kota Bima, sekitar pukul 08:00 Wita, Jumat (5/8), menggelar pertemuan dengan Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, bertempat di ruangan pertemuan Walikota Bima. Dalam dialog itu, para pengurus KNPI Kota Bima mempertanyakan beberapa persoalan krusial yang terjadi diantaranya terkait dengan keberadaan DAU/DAK Kota Bima senilai Rp8 Milyar yang masih diblokir oleh BRI Cabang Bima,
penarikan kembali dana sebesar Rp1,1 Milyar untuk membantu perluasan Bandara Sultan Salahudin Bima, dan keberadaan sekolah berstandar nasional yang dinilai belum maksimal. Selain persoa¬lan tersebut, para pengurus KNPI juga mem¬pertanyakan wacana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Bima yang masih sebatas wacana, rencana pembentu¬kan sanggar seni pada setiap Kelurahan, dan upaya pemerintah kota Bima untuk meningkatkan SDM pendidikan.
Menanggapi berbagai persoalan ter¬sebut, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, menjelaskan bahwa, mengenai dana DAU/DAK Rp8 Milyar yang kini masih diblokir BRI Cabang Bima, pihaknya terus melakukan berbagai upaya dan mencari so¬lusi. Bahkan menurutnya, upaya dilakukan dengan mendatangi Departemen Keuangan dan DPR RI serta pihak terkait yang dapat membantu mencari solusi agar dana tersebut tidak mengendap di BRI. “Atau jika bisa, diputihkan. Karena dengan adanya dana yang mengendap tersebut Pemerintah Kota Bima sulit bisa keluar dari disclaimer,” jelas¬nya. Sedangkan terkait dengan penari¬kan kembali dana Rp1,1 Milyar untuk me¬nun¬jang pembangunan bandara, diakuinya sudah dialihkan untuk peningkatan pem¬bangunan Kota Bima. “Sementara untuk Sanggar seni setiap Kelurahan serta pening¬katan mutu pendidikan akan kami lakukan regulasi sehingga kedepannya dilakukan perbaikan,” katanya. Khusus wacana pen¬dirian Universitas Negeri, Walikota mene¬gas¬kan bahwa rencana itu sudah dibentuk tim dan bahkan hasil kerja tim sudah disemi¬narkan. Selaku Pemerintah Kota Bima pihaknya justru balik mempertanyakan kinerja tim yang sudah dibentuk, karena belum ada laporan pertanggung-jawaban¬nya. “Jadi jangan hanya seminar dan kun¬jungan ke luar daerah saja, lalu kapan jadi¬nya PTN?. Malahan laporan pertanggung¬jawaban kepada Pemkot Bima tidak pernah disampaikan,” ucapnya. Namun demikian, diakuinya pemerintah kota Bima tetap mem¬punyai keinginan positif mendirikan PTN. “Ini hanya bisa dilakukan apabila kita dapat duduk bersama,” tegasnya. (GA. 334*)
×
Berita Terbaru Update