Bima, Garda Asakota.-
Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas serta mengklarifikasi pelaksanaan anggaran belanja baik APBD I, II maupun APBN yang masuk di dinas-dinas terkait sebagai kelanjutan dari LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati Bima sebelumnya di dalam rapat fraksi DPRD kabupaten Bima. Rapat dinas yang dilaksanakan pada masing-masing komisi sesuai dengan tugas pengawasan terhadap dinas-dinas sebagai lembaga eksekutif pengguna anggaran.
Terkait dengan pelaksanaan rapat dinas tersebut khususnya Komisi IV yang di nakhodai oleh Ilham Yusuf, SH. Pada hari pertama rapat dinas Jumat (22/7) diagendakan pembahasannya dengan dinas kesehatan. Tetapi sampai dengan waktu yang telah dijadwalkan kepala dinas kesehatan yang diharapkan dapat memaparkan pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2010 tidak hadir diruang rapat komisi IV.
Begitupun dihari kedua yang dijadwalkan untuk sesi pertama jam 09.00-11.00 Wita rapat dengan dinas transmigrasi dan tenaga kerja (Dinaskertrans)sapai dengan jam 10.30 wita kepala Dinaskertrans baru muncul di ruang siding sehingga keadaan dinas yang seakan tidak mengindahkan surat undangan dewan tersebut membuat anggota Komisi IV merasa tidak dihargai oleh pihak eksekutif. Pada kesempatan sebelum kedatangan Kepala Dinaskertrans Ketua Komisi IV kepada Garda Asakota sempat menyampaikan rasa kekecewaannya.
“Ini merupakan satu indikasi bahwa eksekutif tidak serius menanggapi undangan yang kami sampaikan, padahal rapat dinas ini sangat urgent sekali karena untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD maupun anggaran-anggaran lainnya yang dilaksanakan oleh dinas tersebut.
Apakah mereka sudah melaksanakan dengan benar atau tidak, maka manfaat dengan rapat yang dilaksanakan sekarang ini selain sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi juga sebagai wadah diberikannya masukan untuk perbaikan kedepannya dan diharapkan penggunaan anggaran yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi,” cetus Ilham Yusuf.
Mempertegas apa yang disampaikan oleh Ketuanya, Wakil Ketua Komisi IV Ahmad,SP. M.Si. mengaku, selain adanya beberapa catatan yang ingin ditanyakan pihaknya kepada dinas-dinas tersebut, rapat ini merupakan wujud dari tugas pengawasan dewan terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, dan dengan ketidak hadiran dinas yang kami undang akan menghambat kegiatan-kegiatan lain yang telah kami agendakan. “Maka lewat media ini kami meminta kepada Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, untuk menegur dinas-dinas yang tidak hadir yang diundang oleh dewan, sebab pada saat rapat fraksi Bupati sendiri telah menghimbau kepada seluruh dinas untuk menghadiri rapat dinas dengan dewan apabila diundang,” tegasnya. Mungkin mereka mengaggap rapat ini tidak penting, kata dia, sehingga dinas-dinas berani mengabaikan undangan pihaknya. “Kalau memang hal tersebut anggapan dinas-dinas, maka kamipun nantinya akan bersikap dan dipastikan siap tidak akan mem berikan pendapat/opini terhadap laporan ini ataupun tidak akan melanjutkan pembahasan-pembahasan perda. Jadi ditegaskan kembali kami meminta Bupati untuk menegur dengan keras dinas-dinas tersebut,” pintanya.
Pantauan langsung Garda Asakota setelah kedatangan Kepala Dinakertrans yang molor dari jadwal yang ditetapkan, akhirnya rapat dinas dilaksanakan tetapi setelah dilakukan pembukaan rapat terpaksa diskor dan nantinya akan dijadwalkan ulang disebabkan kehadiran kepala dinas yang didampingi oleh beberapa stafnya tersebut
tidak mempersiapkan data-data sesuai yang diharapkan oleh anggota komisi.
Pada kesempatan tersebut hanya sempat sedikit membahas tentang masalah umum pelaksanaan beberapa proyek yang dilaksanakan oleh dinas. Usai rapat dinas yang diskor, Kepala Dinakertrans, H. Makruf, SE, yang dimintai tanggapannya tentang keterlambatannya memenuhi undangan Komisi IV serta ketidak siapannya memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran beralasan pada pagi hari saat itu pihaknya memenuhi undangan untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Paruga Nae Woha.
“Sementara undangan dari dewan juga baru kami terima tadi jam 08.00 pagi tadi, jadi keterlambatan bukan kami sengaja,” jelasnya. Sedangkan mengenai data yang diminta oleh anggota Komisi IV diakuinya sudah ada, hanya saja belum diperbanyak. “Dan data tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan LKPJ yang telah disampaikan Bupati dan seluruh anggota dewanpun telah memegangnya,” tandasnya. (GA. 321*)
Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas serta mengklarifikasi pelaksanaan anggaran belanja baik APBD I, II maupun APBN yang masuk di dinas-dinas terkait sebagai kelanjutan dari LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati Bima sebelumnya di dalam rapat fraksi DPRD kabupaten Bima. Rapat dinas yang dilaksanakan pada masing-masing komisi sesuai dengan tugas pengawasan terhadap dinas-dinas sebagai lembaga eksekutif pengguna anggaran.
Terkait dengan pelaksanaan rapat dinas tersebut khususnya Komisi IV yang di nakhodai oleh Ilham Yusuf, SH. Pada hari pertama rapat dinas Jumat (22/7) diagendakan pembahasannya dengan dinas kesehatan. Tetapi sampai dengan waktu yang telah dijadwalkan kepala dinas kesehatan yang diharapkan dapat memaparkan pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2010 tidak hadir diruang rapat komisi IV.
Begitupun dihari kedua yang dijadwalkan untuk sesi pertama jam 09.00-11.00 Wita rapat dengan dinas transmigrasi dan tenaga kerja (Dinaskertrans)sapai dengan jam 10.30 wita kepala Dinaskertrans baru muncul di ruang siding sehingga keadaan dinas yang seakan tidak mengindahkan surat undangan dewan tersebut membuat anggota Komisi IV merasa tidak dihargai oleh pihak eksekutif. Pada kesempatan sebelum kedatangan Kepala Dinaskertrans Ketua Komisi IV kepada Garda Asakota sempat menyampaikan rasa kekecewaannya.
“Ini merupakan satu indikasi bahwa eksekutif tidak serius menanggapi undangan yang kami sampaikan, padahal rapat dinas ini sangat urgent sekali karena untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan APBD maupun anggaran-anggaran lainnya yang dilaksanakan oleh dinas tersebut.
Apakah mereka sudah melaksanakan dengan benar atau tidak, maka manfaat dengan rapat yang dilaksanakan sekarang ini selain sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi juga sebagai wadah diberikannya masukan untuk perbaikan kedepannya dan diharapkan penggunaan anggaran yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi,” cetus Ilham Yusuf.
Mempertegas apa yang disampaikan oleh Ketuanya, Wakil Ketua Komisi IV Ahmad,SP. M.Si. mengaku, selain adanya beberapa catatan yang ingin ditanyakan pihaknya kepada dinas-dinas tersebut, rapat ini merupakan wujud dari tugas pengawasan dewan terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, dan dengan ketidak hadiran dinas yang kami undang akan menghambat kegiatan-kegiatan lain yang telah kami agendakan. “Maka lewat media ini kami meminta kepada Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, untuk menegur dinas-dinas yang tidak hadir yang diundang oleh dewan, sebab pada saat rapat fraksi Bupati sendiri telah menghimbau kepada seluruh dinas untuk menghadiri rapat dinas dengan dewan apabila diundang,” tegasnya. Mungkin mereka mengaggap rapat ini tidak penting, kata dia, sehingga dinas-dinas berani mengabaikan undangan pihaknya. “Kalau memang hal tersebut anggapan dinas-dinas, maka kamipun nantinya akan bersikap dan dipastikan siap tidak akan mem berikan pendapat/opini terhadap laporan ini ataupun tidak akan melanjutkan pembahasan-pembahasan perda. Jadi ditegaskan kembali kami meminta Bupati untuk menegur dengan keras dinas-dinas tersebut,” pintanya.
Pantauan langsung Garda Asakota setelah kedatangan Kepala Dinakertrans yang molor dari jadwal yang ditetapkan, akhirnya rapat dinas dilaksanakan tetapi setelah dilakukan pembukaan rapat terpaksa diskor dan nantinya akan dijadwalkan ulang disebabkan kehadiran kepala dinas yang didampingi oleh beberapa stafnya tersebut
tidak mempersiapkan data-data sesuai yang diharapkan oleh anggota komisi.
Pada kesempatan tersebut hanya sempat sedikit membahas tentang masalah umum pelaksanaan beberapa proyek yang dilaksanakan oleh dinas. Usai rapat dinas yang diskor, Kepala Dinakertrans, H. Makruf, SE, yang dimintai tanggapannya tentang keterlambatannya memenuhi undangan Komisi IV serta ketidak siapannya memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran beralasan pada pagi hari saat itu pihaknya memenuhi undangan untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional di Paruga Nae Woha.
“Sementara undangan dari dewan juga baru kami terima tadi jam 08.00 pagi tadi, jadi keterlambatan bukan kami sengaja,” jelasnya. Sedangkan mengenai data yang diminta oleh anggota Komisi IV diakuinya sudah ada, hanya saja belum diperbanyak. “Dan data tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan LKPJ yang telah disampaikan Bupati dan seluruh anggota dewanpun telah memegangnya,” tandasnya. (GA. 321*)
