Pungutan uang untuk pembangunan satu lokal ruangan guru di SMUN-1 Bima, tampaknya menarik untuk dicermati oleh sejumlah kalangan, terutama bagi pemerintah kota Bima dan praktisi pendidikan. Sepertinya, setelah bersusah-payah menembus masuk sekolah yang katanya sudah menjadi RSBI (rintisan sekolah berstandar internasional) itu, bukan berarti selesai urusan. Ketika wali murid harus mendaftarkan ulang anaknya, persoalan baru memusingkan kepala mereka, yakni, berupa keharusan untuk membayar uang sekolah dan pungutan pembangunan satu lokal ruangan guru.
Sudah menjadi rahasia umum, setiap menjelang tahun ajaran baru, para orang tua selalu mengeluh tentang besar sumbangan atau pungutan uang sekolah yang makin lama makin tinggi, termasuk di sekolah-sekolah negeri yang seharusnya semua biaya operasional sudah disubsidi Negara. Ternyata, besar uang pungutan yang harus dibayar orang tua tidak kalah dengan sekolah swasta, bahkan terkesan lebih mahal. Hal itu bisa dilihat dari tingginya angka pungutan untuk pembangunan satu lokal ruangan guru di SMUN-1 Kota Bima yang ditetapkan sebesar Rp750 ribu per siswa baru.
Bila dikalikan dengan jumlah total siswa baru yang diterima untuk tahun ajaran 2011-2012 sebanyak 320 orang, maka akan terkumpul dana yang cukup besar yakni sebesar Rp240 juta. Dana ini menurut rencana, akan dialokasikan untuk pembangunan satu lokal ruangan guru, sebagai pengganti ruangan guru yang sudah dijadikan sebagai ruangan lab dan computer sebagai syarat menuju SBI. Pihak sekolah melalui Kadis Dikpora Kota Bima, H. Nurdin, SH, berdalih pungutan uang gedung itu mengacu pada Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara penerimaan siswa baru, bagi sekolah rintisan Internasional. Dikatakan dalam salah satu pasal, katanya, bila pihak sekolah ada kekurangan biaya dan dana, maka untuk menutupi kekurangan biaya dan dana dari pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada wali murid melalui komite sekolah untuk melakukan rapat menentukan sumbangan. Lantas muncul pertanyaan, apakah pungutan uang gedung tersebut hanya cukup dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite yang hanya mengacu pada Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 saja?. Apakah, perlu Pemkot Bima membuatkan Perwali (peraturan walikota) yang mengatur khusus persoalan pungutan uang gedung (sekolah, red) sebagai payung hukumnya.?. Mungkin, dengan adanya perwali, sekolah bersama komite tidak akan bisa seenaknya menarik pungutan uang gedung. Sebab untuk melakukan pungutan, harus ada aturan yang jelas demi melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu yang akan bersekolah.
Di Pemkot Mataram misalnya, untuk menghindari pungutan pada penerimaan siswa, berbagai cara dilakukan. Salah satunya dengan menerbitkan peraturan walikota yang mengatur tidak boleh ada pungutan.
Tidak hanya itu, walikota juga mengancam memutasi kepala sekolah yang terbukti melanggar aturan itu. Namun rupanya, aturan dan ancaman itu bukanlah satu-satunya cara pemkot untuk membatasi ruang gerak sekolah memungut dana dari siswanya. Malah Pemkot Mataram, akan membebaskan siswa baru untuk tidak memakai seragam pada tiga bulan pertama mereka masuk sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan bagi orang tua siswa, khususnya yang mempunyai tingkat ekonomi di bawah rata-rata. Dengan cara ini, Pemkot Mataram berharap tidak ada lagi peluang dari pihak sekolah atau oknum lainnya untuk memungut dana dari siswa, termasuk pungutan uang gedung, baik berupa kelas maupun tempat ibadah. Pemkot Mataram menegaskan, pembangunan fisik di sekolah tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap orang tua siswa untuk mengeluarkan dana. Yang boleh hanya sumbangan, tapi itupun baru boleh diterima oleh sekolah setelah tiga bulan siswa baru masuk belajar. Sementara itu, seorang akademisi dari STISIP Mbojo Bima-NTB, M. Irfan, M. Si, justru mengungkapkan bahwa, bila mengacu pada Permendiknas No 78 tahun 2009, tidak menyebutkan sarana yang harus disiapkan oleh masyarakat berdasarkan sumbangan masyarakat. Dan kalaupun pihak sekolah dan komite SMUN-1 Kota Bima mendasari pungutan itu berdasarkan Permendiknas, dia mempertanyakan keputusan Walikota untuk memperkuat aturan tersebut. “Semestinya pungutan itu harus didasari pada Undang-Undang, atau Peraturan Daerah yang memayungi secara hukum pungutan tersebut. Jangan jadikan alasan status SBI (sekolah bertaraf internasional) menjadi alasan untuk pungutan. Makanya saya tegaskan, kembalikan uang rakyat itu, sekolah dan komite jangan akal-akalan,” tegasnya.
Irfan sepakat, sesuai aturan yang berlaku di negara ini persoalan pungutan terhadap masyarakat, walaupun besarannya satu sen sekalipun, harus dibahas bersama pihak legislatif dalam hal ini DPRD, sehingga melahirkan keputusan yang nantinya melahirkan Perwali. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak sekolah dan jajaran komite, agar mengembalikan dana tersebut ke orang-tua murid, karena dasar pungutannya tidak mendasar. “Pendidikan semestinya untuk rakyat secara keseluruhan, merata dan berkeadilan sosial. Namun pendidikan khususnya di SMUN-1 Kota Bima diduga sudah dikomersilkan, dalam rangka meraih predikat RSBI. Padahal bicara SBI maka pemerintah harus semaksimal mungkin menyiapkan SDM maupun sumber daya finansial. Dan yang terjadi sekarang ini justru ada sumbangan sukarela yang luar biasa guna membangun satu ruangan guru. Rakyat bertanya hari ini, apakah pemerintah sudah miskin dan tidak mampu lagi mensejahterahkan rakyatnya?. Dan kalau benar ini dilakukan, maka benar bahwa pendidikan untuk orang kaya bukan untuk orang miskin, sangat bertolak belakang dengan konstitusi,” sindirnya.*Wallahu A’lam Bissawab.
