Kota Bima, Garda Asakota.-
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hingga saat ini belum mengucurkan dana PUGAR ke 10 kelompok penerima ban¬tuan karena pertimbangan cuaca yang tidak menentu.
Hal ini diakui oleh PPK DKP Kota Bima, Yani, kepada warta¬wan. “Kami memang belum mengucur¬kan¬nya ke penerima bantuan karena pertimbangan cuaca,” ungkapnya di kantor DKP Kota Bima, Jumat (13/5).
Di satu sisi, kata dia, 10 kelompok yang diajukan ke Pemerintah Pusat masih dilakukan verifikasi bahan. Ke-10 kelompok itu yakni satu di Melayu, dua di Sarata Paruga, dan tujuh kelom-pok lainnya di Lawata. “Data kelompok ini sudah dikirim ke Pusat untuk verifikasi bahan,” katanya.
Awalnya, kata dia, berdasarkan hasil survey Pusat alokasi dana PUGAR untuk Kota Bima sebesar Rp1 Milyar, namun belakangan hanya dikucurkan Rp635 juta, dengan rincian penggunaan Rp300 juta untuk bantuan langsung masyarakat (BLM), dan sebesar Rp335 juta untuk administrasi seperti gaji staf dan gaji pengelola PNPM. Direncana¬kan alokasi dana per kelompoknya sebesar Rp30 juta.
“Namun hal itu akan dilihat besar kecilnya kelompok,” jelas Yani. Dana Rp30 juta per kelompok ini diantaranya akan diarahkan untuk per¬baikan sewa lahan/tambak, perbaikan saluran irigasi tambak, termasuk untuk reha¬bilitasi jalan transportasi dan perbai¬kan gudang penyimpanan sementara.
Ketika disinggung potensi tambak garam di wilayah pesisir Kota Bima, pihaknya menyebutkan bahwa, berda¬sar¬kan hasil survey DKP Pusat, wila¬yah pesisir Kota Bima dianggap layak dan ada potensi untuk produksi garam. “Hasil survey, kita punya potensi untuk pengembangan dan peningkatan pro¬duksi garam,” tandasnya. (GA. 212*)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima hingga saat ini belum mengucurkan dana PUGAR ke 10 kelompok penerima ban¬tuan karena pertimbangan cuaca yang tidak menentu.
Hal ini diakui oleh PPK DKP Kota Bima, Yani, kepada warta¬wan. “Kami memang belum mengucur¬kan¬nya ke penerima bantuan karena pertimbangan cuaca,” ungkapnya di kantor DKP Kota Bima, Jumat (13/5).
Di satu sisi, kata dia, 10 kelompok yang diajukan ke Pemerintah Pusat masih dilakukan verifikasi bahan. Ke-10 kelompok itu yakni satu di Melayu, dua di Sarata Paruga, dan tujuh kelom-pok lainnya di Lawata. “Data kelompok ini sudah dikirim ke Pusat untuk verifikasi bahan,” katanya.
Awalnya, kata dia, berdasarkan hasil survey Pusat alokasi dana PUGAR untuk Kota Bima sebesar Rp1 Milyar, namun belakangan hanya dikucurkan Rp635 juta, dengan rincian penggunaan Rp300 juta untuk bantuan langsung masyarakat (BLM), dan sebesar Rp335 juta untuk administrasi seperti gaji staf dan gaji pengelola PNPM. Direncana¬kan alokasi dana per kelompoknya sebesar Rp30 juta.
“Namun hal itu akan dilihat besar kecilnya kelompok,” jelas Yani. Dana Rp30 juta per kelompok ini diantaranya akan diarahkan untuk per¬baikan sewa lahan/tambak, perbaikan saluran irigasi tambak, termasuk untuk reha¬bilitasi jalan transportasi dan perbai¬kan gudang penyimpanan sementara.
Ketika disinggung potensi tambak garam di wilayah pesisir Kota Bima, pihaknya menyebutkan bahwa, berda¬sar¬kan hasil survey DKP Pusat, wila¬yah pesisir Kota Bima dianggap layak dan ada potensi untuk produksi garam. “Hasil survey, kita punya potensi untuk pengembangan dan peningkatan pro¬duksi garam,” tandasnya. (GA. 212*)
