Peringatan Hari Pendidikan Nasio¬nal (Hardiknas) tingkat Kabupaten Bima tahun 2011 dihelat Senin (2/5) di la¬pangan Desa Tawali Kecamatan Wera. Acara ini juga dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-15 dan Hari Ulang Tahun ke-49 Satuan Perlindungan Masyarakat.
Bupati Bima, H. Ferry yang bertin¬dak sebagai pembina upacara ketika membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan Nasional RI menyatakan tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 ini adalah Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan Subtema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti.
Tantangan global dan internal yang sedang dihadapi, mengharuskan kita semua untuk lebih memperkuat jati diri, identitas dan karakter sebagai bangsa Indonesia. “Di sinilah mengapa pendi-dikan berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karakter yang ingin kita bangun bukan hanya karakter berbasis kemuliaan diri semata, akan tetapi se¬cara bersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa,” ungkapnya.
Pada upacara yang diikuti oleh seluruh PNS lingkup Pemkab Bima itu, Bupati menegaskan bahwa untuk meng¬hadapi tantangan Para pemangku ke¬pen¬tingan pendidikan harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan peri¬laku yang berbasis kasih sayang, toleran terhadap realitas keanekaragaman yang dibenarkan oleh peraturan dan perundangan. “Perhatian lebih itu bisa dalam bentuk memberikan ruang aktivitas yang positif, sehingga bisa dicegah tumbuhnya pemikiran dan perilaku destruktif, anarkis, kekerasan dan radikalisme,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima juga sempat menggugah kesada¬ran warga masyarakat Kabupaten Bima untuk peduli pada korban bencana banjir bandang yang melanda Kecama¬tan Sape Sabtu (23/4) lalu.
Terkait dengan upaya penanganan tanggap bencana ini, Bupati mengaku bersama Wakil Bupati telah memimpin langsung upaya tanggap darurat penanganan bencana banjir di Sape guna mengurangi beban masyarakat yang terkena bencana, sekaligus memastikan berfungsinya kembali kegiatan peme¬rintahan, sosial kemasyarakatan dan pelayanan publik.(GA. 212*)
