Kota Bima, Garda Asakota.-
Puluhan massa demonstran dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Selasa (26/4), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Bima. Massa menuntut adanya dugaan persoalan di Pemkot Bima baik dalam masalah pertambangan maupun masalah pembangunan jalan Melayu-Kolo.
Salah satu perwakilan massa, Apeng, dalam orasinya menilai, pertambangan yang akan dibuka oleh Pemkot Bima di Oi Fo’o dan Kadole hanya akan menyengsarakan rakyat.
“Karena seperti yang kita lihat di Kabupaten Bima, pertambangan di Kecamatan Lambu dan Parado yang berubah menjadi kericuhan karena masyarakat menilai pertambangan hanya akan memberikan keuntungan kepada pemerintah dan golongan tertentu,” cetusnya.
Pantauan wartawan, selain menyorot persoalan pertambangan, massa LMND juga menyoroti duet H. Qurais-H. A. Rahman, yang dituding lebih mengutamakan nepotisme dalam kepemimpinannya. Dalam aksinya itu, LMND membeberkan beberapa tuntutan antara lain persoalan transparansi penggunaan anggaran jalan Melayu-Kolo sebesar Rp16 Milyar, transparansi pembangunan sarana olahraga lapangan pahlawan sebesar Rp3,5 Milyar, dan menolak pertambangan Oi Fo’o dan Kadole karena dinilai tidak mampu mensejahterakan rakyat serta membuka lapangan pekerjaan. (GA. 334*)
Puluhan massa demonstran dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Selasa (26/4), menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Bima. Massa menuntut adanya dugaan persoalan di Pemkot Bima baik dalam masalah pertambangan maupun masalah pembangunan jalan Melayu-Kolo.
Salah satu perwakilan massa, Apeng, dalam orasinya menilai, pertambangan yang akan dibuka oleh Pemkot Bima di Oi Fo’o dan Kadole hanya akan menyengsarakan rakyat.
“Karena seperti yang kita lihat di Kabupaten Bima, pertambangan di Kecamatan Lambu dan Parado yang berubah menjadi kericuhan karena masyarakat menilai pertambangan hanya akan memberikan keuntungan kepada pemerintah dan golongan tertentu,” cetusnya.
Pantauan wartawan, selain menyorot persoalan pertambangan, massa LMND juga menyoroti duet H. Qurais-H. A. Rahman, yang dituding lebih mengutamakan nepotisme dalam kepemimpinannya. Dalam aksinya itu, LMND membeberkan beberapa tuntutan antara lain persoalan transparansi penggunaan anggaran jalan Melayu-Kolo sebesar Rp16 Milyar, transparansi pembangunan sarana olahraga lapangan pahlawan sebesar Rp3,5 Milyar, dan menolak pertambangan Oi Fo’o dan Kadole karena dinilai tidak mampu mensejahterakan rakyat serta membuka lapangan pekerjaan. (GA. 334*)
