Bima, Garda Asakota.-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Abdulah Karampi, S. Ag, mewanti-wanti kepada para siswa yang lulus Sekolah Tingkat Atas (SMA) nantinya, agar dapat memilih Perguruan Tinggi (PT) yang sudah jelas statusnya. Pernyataan ini dikemukakannya menyikapi keberadaan PT di Kabupaten dan Kota Bima, yang terindikasi belum jelas legalitas formalnya.
Menurutnya, saat ini di Bima ada kampus-kampus yang tidak jelas asal-usulnya, bagaimana cara perkuliahannya, bagaimana rekrutmen mahasiswanya, dan bagaimana proses belajar mengajar dilakukan, termasuk ijin operasionalnya.
“Seperti yang terjadi beberapa minggu lalu, banyak mahasiswa berdatangan di kantor DPRD melalui Komisi I, menyampaikan penyesalannya karena sudah memilih PT belum legal,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini kepada wartawan, Kamis (10/2).
Abdulah mengaku tidak mengatakan PT di Bima masih banyak yang illegal, namun dia hanya menyarankan kepada warga masyarakat yang ingin melanjutkan perkuliahan di PT agar dapat memilih PT yang sudah menjadi atau menyatu dengan hatinya.
“Waktu pertemuan reses di aula kantor Camat Belo beberapa waktu lalu, saya ingatkan seperti itu masyarakat, supaya nanti, ketika sudah di tengah jalan kuliahnya tidak tersendak-sendak lantaran PT belum diakui misalnya,” ucap duta Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (GA. 234*)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Abdulah Karampi, S. Ag, mewanti-wanti kepada para siswa yang lulus Sekolah Tingkat Atas (SMA) nantinya, agar dapat memilih Perguruan Tinggi (PT) yang sudah jelas statusnya. Pernyataan ini dikemukakannya menyikapi keberadaan PT di Kabupaten dan Kota Bima, yang terindikasi belum jelas legalitas formalnya.
Menurutnya, saat ini di Bima ada kampus-kampus yang tidak jelas asal-usulnya, bagaimana cara perkuliahannya, bagaimana rekrutmen mahasiswanya, dan bagaimana proses belajar mengajar dilakukan, termasuk ijin operasionalnya.
“Seperti yang terjadi beberapa minggu lalu, banyak mahasiswa berdatangan di kantor DPRD melalui Komisi I, menyampaikan penyesalannya karena sudah memilih PT belum legal,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima ini kepada wartawan, Kamis (10/2).
Abdulah mengaku tidak mengatakan PT di Bima masih banyak yang illegal, namun dia hanya menyarankan kepada warga masyarakat yang ingin melanjutkan perkuliahan di PT agar dapat memilih PT yang sudah menjadi atau menyatu dengan hatinya.
“Waktu pertemuan reses di aula kantor Camat Belo beberapa waktu lalu, saya ingatkan seperti itu masyarakat, supaya nanti, ketika sudah di tengah jalan kuliahnya tidak tersendak-sendak lantaran PT belum diakui misalnya,” ucap duta Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (GA. 234*)
