-->

Notification

×

Iklan

Warga Tolobali Pertanyakan Penarikan Bantuan Bansos

Wednesday, January 26, 2011 | Wednesday, January 26, 2011 WIB | 0 Views Last Updated 2011-01-26T03:32:26Z

M. Fakh¬runrozi



Kota Bima, Garda Asakota.-

Penarikan bantuan berupa bahan material yang diperuntukkan bagi korban gempa tahun 2009 di lingkungan Tolobali Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat diindikasi ada kejang¬galan. Hal ini berdasarkan pengakuan korban, Drs. Mahmudin, warga Rt.15/Rw.06, yang menerima bantuan beberapa waktu lalu.
Kepada wartawan, Mahmudin mengungkapkan bahwa dirinya menerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan hasil verifikasi dari Tim 9 (Tim yang menangani korban gempa, yang terdiri dari Dinas Sosial, Kodim, Badan Penanggulangan Ben¬cana Daerah, Dinas Tatakota, Kepo-lisian, Bakesbanglinmas, Pol. PP, dan Kejaksaan). Menurutnya, Tim 9 diben¬tuk untuk mensurvei sekaligus melihat kondisi rumah warga yang terkena gempa. “Dan berdasarkan survey seca¬ra langsung tersebut, rumah saya ter¬masuk korban gempa. Hingga akhirnya turun¬lah SK No. 381 tahun 2009 tertanggal 23 Desember 2009 tentang penerimaan bantuan gempa yang atas nama saya sendiri (Drs. Mahmudin, red),” ungkapnya.
Berdasarkan SK tersebut, sambung¬nya, bantuan berupa material seperti semen, pasir, batu bata, bambu, dan kawat besi, diterima pihaknya. Namun anehnya, kata dia, belakangan ini bantuan tersebut ditarik kembali tanpa adanya SK penarikan yang ditujukan kepada dirinya. “Inikan aneh?, meskipun saya mendapat kabar tidak sedap, bahwa penarikan bahan material tersebut berdasarkan adanya surat keberatan dari beberapa warga,” akunya pada wartawan.
Mantan Lurah Sarae, Ismail Hamzah yang dimintai tanngapannya menjelaskan bahwa untuk masalah penarikan bahan material tersebut tergantung dari Tim 9. “Saya tidak tahu menahu,” akunya. Dirinya hanya bisa menceritakan bahwa pada saat men¬jabat sebagai Lurah Sarae, diperintah¬kan oleh Pemkot Bima untuk melihat kondisi rumah warga yang terkena gempa. “Saat itu kita mendata dan kita memfoto, kemudian melaporkan kepada pihak pemerintah, hanya itu tugas kita. Selang beberapa bulan terbentuklah Tim 9 yang khusus menangani warga korban gempa, jadi dalam hal penarikan bahan material tersebut saya tidak bisa memberikan komentar,” katanya.
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bima yang merupakan salah satu anggota dari Tim 9 melalui Sekretarisnya, M. Fakh¬runrozi, justru tidak mau menjawab karena pelaksana pemberian bantuan bukan pihaknya. “Kami hanya turun di lapangan dan mencatat korban gempa yang berhak menerima bantuan,” ujarnya. Namun bila yang disinggung masalah SK penerimaan bantuan, dirinya memastikan bahwa pada saat Tim 9 turun pada tahun 2009 lalu, sudah secara langsung melihat kondisi rumah korban gempa dan mencatat nama yang berhak menerima bantuan. “Jadi, tidak ada rekayasa dalam hal ini. Bah¬kan Pada waktu pemberian bantuan di bulan Desember tahun 2009 tersebut, pemberian bantuan gempa yang di helat di aula kantor Kelurahan Sarae dise¬rahkan bapak H. Qurais (saat itu masih menjabat Wakil Walikota Bima), tidak ada protes dari warga,” cetusnya.
Ketika disinggung kenapa saat ini muncul protes dari warga, lalu dimana kesaktian SK No. 381 tahun 2009 yang telah dikeluarkan Pemkot Bima?. “Untuk lebih jelasnya coba tanyakan kepada Dinas Sosial sebagai pemberi bantuan secara langsung, pasti mereka tahu,” sahutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial melalui Kabid Rehbansos, Hj. Misbah, justru beralasan bahwa penarikan bansos hanya untuk menetralisir keadaan karena adanya keberatan dari warga. Kenapa pada saat pendataan dan pemberian bantuan dua tahun baru warga keberatan?, ibu dua anak ini tidak menjelaskannya dan malah bergegas meninggalkan wartawan. (GA. 334*)
×
Berita Terbaru Update