Keterangan Foto: Penyidik Polres Bima sedang memeriksa salah seorang anggota Poktan untuk mengungkap kasus dugaan penyimpangan pengadaan Sapi Tambora. Hingga kini, penyidik Reskrim telah memeriksa 33 orang saksi.
Polresta dan Kejaksaan Diminta Selidiki
Bima, Garda Asakota.-
Realisasi fisik proyek 25 SD yang bersumber DAK pendidikan di Kota Bima tahun 2009 lalu diduga bermasa¬lah. Berdasarkan temuan ITK (Institut Transparansi Kebijakan) Wilayah NTB Korda Bima, dari total kucuran DAK sebesar Rp12 Milyar lebih, kemajuan fisik proyek untuk 13 SDN belum men¬capai 100 persen fisik, padahal angga¬rannya sudah dicairkan 90 persen.
“Dari data awal yang kami temukan, belasan SD yang dikerjakan antara Rp180 juta hingga Rp1 Milyar itu kema¬juan fisiknya ada yang baru mencapai 65 sampai 70 persen,” ungkap Penase¬hat ITK Wilayah NTB Korda Bima, Al-Imran, kepada wartawan, Sabtu (29/1).
Bukan hanya pekerjaan fisik yang belum tuntas 100 persen, ITK juga men¬duga adanya laporan pekerjaan fiktif oleh Tim PHO/FHO yang melaporkan tuntasnya pekerjaan proyek, sehingga atas dasar itulah Pemkot Bima mengu¬curkan anggaran 90 persen. Sedangkan untuk 10 persen sisa anggaran akan dicairkan setelah proyek fisik benar-benar dikerjakan 100 persen. “Namun anehnya lagi, hingga memasuki tahun anggaran 2011, justru 10 persen sisa DAK itu belum juga dicairkan oleh Pemkot Bima. Padahal dari 25 peker¬jaan proyek itu, ada juga sekolah yang telah selesai 100 persen fisik sejak tahun 2009 lalu, ada apa?,” cetusnya.
Menurut Al-Imran, masih banyak¬nya SD yang belum menuntaskan item pekerjannya hingga tahun 2011, sudah mengarah pada indikasi kerugian
keuangan Negara. Untuk itu, pihaknya meminta Polresta Bima dan Kejaksaan Negeri Raba Bima agar segera melakukan penyelidikan.
“Saya minta aparat hukum segera melakukan pool-data, tanpa harus menunggu laporan resmi dari masya¬ra¬kat,” pintanya seraya mendesak Walikota Bima, untuk segera mem¬ben¬tuk tim yang akan melakukan penge¬cekan/mengaudit realisasi fisik proyek di lapangan. “Dan saya juga minta Pemkot Bima segera menyikapi hal ini, jangan menutup diri,” desaknya.
Menyikapi hal ini, Walikota Bima, HM. Qurais H. Abidin, yang dihubungi via Ponselnya berjanji akan menjadikan perhatian atas temuan tersebut. “Akan menjadi perhatian,” sahutnya via Pon¬sel, Sabtu (29/1). Walikota menegaskan bahwa, salah satu rencana awal dan pertama SKPD yang menjadi prioritas diaudit investigasi oleh BPKP adalah Dinas Dikpora, selain SKPD lainnya seperti Dikes, dan Dispen/Keuangan. (GA. 212*)
