-->

Notification

×

Iklan

FGD Pupuk Bersubsidi yang Digelar PT. Pupuk Kaltim Dihadiri Anggota DPR RI

Monday, March 16, 2020 | Monday, March 16, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2020-03-16T11:03:37Z

Kota Bima, Garda Asakota.-

PT. Pupuk Kaltim menggelar kegiatan Forum Group Discusion (FGD) Pupuk Bersubsidi di Hotel Mutmainnah Senin (16/3). Menariknya, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Fraksi PAN, H. Muhammad Syafruddin, ST, MM, GM PSO Pupuk Kaltim, Kadis Pertanian Kota Kabupaten Bima, distributor pupuk Kaltim, Raodah dari CV. Wiratama, serta para pengecer se-Kabupaten Kota Bima.




Anggota DPR RI H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, pada kesempatan itu menyampaikan beberapa poin dari hasil FGD tersebut. Pertama, kata dia, petani meminta alokasi anggaran untuk kebutuhan pupuk bersubsidi ini dipenuhi, kemudian permintaan penurunan harga pupuk non subsidi dan permintaan terhadap Alsintan.

Kusus untuk data pupuk ini anggota DPR RI tiga peeiode ini meminta data lengkap kepada Pemerintah Kota dan kabupaten Bima agar dirinya bisa menyampaikan kepada pemerintah Pusat.

"Dan yang terpenting dari persoalan pupuk ini adalah petani yang memiliki E-RDKK karena tidak semua petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi ini sesuai aturan yang harus kita patuhi. Sehingga kedepan tidak ada lagi aksi penjarahan kita akan tertibkan semuanya agar semua bisa terpenuhi," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya, menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada istilah kelangkaan pupuk di tingkat petani karena kebutuhan pupuk petani itu selalu tercukupi sesuai dengan E-RDKK yang diajukan ke Pemerintah.

Adapun persoalan yang terjadi selama ini seperti kelangkaan pupuk adalah disebabkan para petani selalu ingin lebih terhadap kebutuhan pupuknya, padahal untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu harus sesuai dengan E RDKK.

"Itu masalahnya. Kayaknya sekalipun malaikat yang menjadi Kepala dinasnya, nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pupuk ini jika petani selalu mengambil jatah tidak sesuai dengan E RDKK," akunya.

Oleh karenanya sambung Indra Jaya, untuk mengatasi persoalan ini mulai tahun ini penyaluran pupuk bersubsidi segera akan menggunakan Kartu Tani yang mana BNI dipercaya pemerintah sebagai mitra dalam proses pendistribusian Kartu Tani tersebut. "Nanti untuk realisasinya para petani akan didampingi oleh KUPT maupun BPP yang dikawal oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa," tegasnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Kota Bima melalui Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian, Syafruddin, S.Pt, pada kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa
usulan stok pupuk Kota Bima sebenarnya sekitar 3.000 ton, tetapi hal itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Pusat.

"Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut mumpung di sini hadir anggota DPR RI yang juga putra daerah dapat menyampaikannya ke Pusat, semoga alokasi pupuk ini dapat terpenuhi kedepannya," pintanya.

Di sisi lain, GM PSO (General Manager Public Service Obligation) PT. Pupuk Kaltim, M.Yusri menjelaskan bahwa secara Nasional alokasi kebutuhan pupuk untuk NTB tidak ada pengurangan signifikan walaupun sebenarnya kalau di lihat dari sisi kebutuhan sesuai E-RDKK itu masih kurang karena memang itu tergantung sungguh dari anggaran Pemerintah.

"Tapi kalau mereviu kembali dengan anggaran sebelumnya itu tidak jauh berbeda di banding propinsi yang  lain yang banyak di kurangi,  sementara di NTB tidak," katanya.

Pihaknya dari pupuk Kaltim siap mensupport dan siap menyiapkan stok sesuai dengan kebutuhan di NTB tergantung alokasi yang disiapkan pemerintah berapapun. Senada dengan Indra Jaya, pihaknya sepakat bahwa sebenarnya selama ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk di petani.

Sebab yang terjadi ialah kekurangan pupuk karena alokasi anggaran dari pemerintah itu kurang. "Kami di Pupuk Kaltim itu secara Nasional memproduksi sebanyak 3,4 juta ton pupuk per tahun dan kalau hanya 160 ribu ton kebutuhan petani di NTB sesuai dengan Permentan, kami rasa kami sangat siap untuk mendukung program pertanian di NTB yang penting alokasinya ada karena kan selama ini yang nggak ada itu alokasinya bukan pupuk," tegasnya.

Mencermati aksi penjarahan di Bima yang terjadi beberapa waktu lalu pihaknya menduga bahwa itu di lakukan oleh petani yang tidak memiliki E RDKK. Peristiwa itu disesalkannya dan hal itu tidak di bolehkan.

"Karenanya saya mengimbau kepada para petani yang belum masuk ke Kelompok tani untuk segera bergabung membentuk kelompok tani agar dapat di masukan ke dalam E RDKK, karena petani yang tidak masuk tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi karena itulah syarat utamanya," sarannya. (GA. 003*)


×
Berita Terbaru Update