Diskusi LOGIS NTB, BUMD di NTB Harus Diberikan Otonomi dan Dilepaskan Dari Intervensi Politik

Mataram, Garda Asakota.-

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, juga sebagai alat untuk mendapatkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan kedepannya dapat terkelola dengan baik dan dapat diberikan otonomi yang seluas-luasnya lepas dari pada berbagai intervensi kekuasaan yang mempengaruhi perkembangannya dan harus lebih mengacu kepada regulasi yang menjadi payung hukum yang menaunginya.

“BUMD harus dikelola secara professional dan penempatan personel SDM nya tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Artinya ada mekanisme fit and proper test yang mestinya harus dilaksanakan secara baik dan professional ketika menempatkan jajaran Komisaris dan Direksi BUMD,” kata Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, H Ruslan Turmuzi, saat menjadi pembicara Diskusi Terbuka “BUMD Sakit, Apa Obatnya?,” yang diselenggarakan oleh Lombok Global Institut (LOGIS) di Café Palma Kota Mataram, Kamis 13 Februari 2020.

Senada dengan Ruslan Turmuzi, Dosen Fakultas Hukum Unram, Dr Lalu Wira, juga berharap adanya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. “Meski tidak bisa dipungkiri berbagai kepentingan melingkupi BUMD, tapi disatu sisi yang lain BUMD juga dituntut dapat berperan professional. Oleh karenanya kedepan, BUMD untuk dapat berperan optimal dalam memberikan PAD, maka dia harus diberikan otonomi dan dikurangi intervensi politiknya. Tanpa itu, maka sulit kita harapkan BUMD itu bisa berperan maksimal,” kata Lalu Wira.

Restrukturisasi secara manajemen maupun restrukturisasi secara aktivitas, kata Dosen Fakultas Ekonomi Unram, Dr Firmansyah, juga sangat penting untuk dilakukan untuk memajukan BUMD. “Kunci menyehatkan BUMD itu adalah dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi secara manajemen itu adalah dengan mengedepankan aspek profesionalisme mulai dari Komisaris hingga pada level terbawah harus diterapkan standar bisnis yang kuat. Sementara restrukturisasi aktivitas adalah bagaimana BUMD itu intens membangun kemitraan bisnis yang ruangnya saat sekarang sudah sangat cukup luas,” saran Doktor Firman.

Sementara Ketua Komisi Informasi (KI), Hendriadi, berharap agar BUMD kedepannya lebih sehat, maka ketika kendalanya ada pada keterbatasan modal diharapkan pemerintah dapat memberikan modal kepada BUMD tersebut. “Ketika kendalanya ada pada persoalan personel SDM, maka harus diberikan reward yang lebih agar mereka dapat lebih bersemangat untuk bekerja. Dan lebih penting lagi perlu diberikan vitamin transparansi agar dia mau lebih membuka dirinya,” kata Hendriadi.

Direktur Logis NTB, Fihiruddin, berharap dengan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa pembicara Diskusi Terbuka yang digelar lembaganya, dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi positif yang diberikan oleh lembaganya untuk kemajuan BUMD kedepannya.

“Insha Alloh, beberapa poin-poin pemikiran dari hasil diskusi ini nanti dapat kami serahkan langsung kepada Gubernur NTB untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam membangun dan memajukan BUMD di NTB kedepannya,” tutup Fihir.

Gelaran Diskusi Terbuka yang digelar oleh LOGIS NTB ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan NGO dan sejumlah aktivis pergerakan di NTB. (GA. Im*).